dragonslot99

bapak baptis perang bisnis

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil******

Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit Dan Alas Kaki di tengah ancaman badai PHKyang melanda pekerja di sektor tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

Sebagai informasi, ancaman badai PHK tengah mengintai pekerja di sektor padat karya, salah satunya industri tekstil.

Ancaman itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. Ia menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Di tengah ancaman itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Kondisi itu diakui Kementerian Perindustrian. Pada  kuartal III-2022, industri TPT memang tumbuh mencapai 8,09 persen (yoy). Namun, itu mengalami perlambatan secara kuartal ke kuartal (qoq), terkontraksi hingga minus 0,92 persen dibandingkan triwulan II-2022.

Meski begitu, ekspor secara kumulatif industri itu masih mengalami kenaikan sebesar 15,6 persen sampai dengan September 2022 bila dibandingkan data yang pada periode yang sama pada 2021.

Sementara itu, industri alas kaki, kulit, dan barang dari kulit tumbuh 13,44 persen (yoy) pada periode ini. Ekspor alas kaki secara kumulatif sampai dengan September 2022 juga masih mengalami kenaikan sebesar 35,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pertumbuhan subsektor ini masih cukup tinggi, disebabkan pengalihan order dari China dan Vietnam ke Indonesia, sehingga PDB nasional masih positif. Namun demikian, Kemenperin terus mewaspadai dampak krisis global.

Agus mengatakan agar ancaman badai PHK di sektor padat karya itu tak benar-benar terjadi, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP, juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sistem penurunan peti harta karun

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bagikan catatan sejarah

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.

Sistem pelatihan pakaian wanita

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya******

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka 21 lowongan kerja. Pendaftaran lowongan kerja BPJS Kesehatan masih dibuka hingga 12 November 2022.

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, Rabu (9/11), lowongan kerja BPJS Kesehatan terbuka bagi lulusan baru alias fresh graduate S1 dan S2 maupun bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Berikut daftar lowongan yang dibuka dan persyaratannya:

Akreditasi Universitas/Prodi minimal B
- IPK Minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS)

Fresh graduate:
- Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 28 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

Experienced (pengalaman kerja minimal 2 tahun):
- Usia maksimal 27 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 30 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan:

1. Manajemen Perluasan, Administrasi dan Pelayanan Peserta

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Kesehatan Masyarakat/Manajemen/Manajemen Pemasaran/Sastra Inggris/Hubungan Internasional/Teknik Industri/Ilmu Pemerintahan

2. Manajemen Fasilitas Kesehatan, Penjaminan Manfaat, Utilisasi dan Anti Fraud

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi/Keperawatan/Manajemen RS/Farmasi/Kesehatan Masyarakat
- Telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) menjadi nilai tambah

3. Manajemen Iuran

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Manajemen Pemasaran/Manajemen/Ilmu Ekonomi/Keuangan/Ilmu Pemerintahan

4. Manajemen Akuntansi, Treasuri dan Investasi

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Ekonomi/Keuangan/Pajak/Perbankan/Akuntansi/Manajemen

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Sipil/Psikologi/Teknik Industri/Arsitektur/Ilmu Pendidikan/Hukum/Manajemen/Manajemen SDM

6. Komunikasi Publik

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Hukum/Hubungan Internasional/Ilmu Pemerintahan/Desain Komunikasi Visual/Sastra Inggris

7. IT Network

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Mampu melakukan konfigurasi perangkat router (CCNA)
- Mampu mengkonfigurasi network routing menggunakan protokol OSPF/routing dinamis lainnya (CompTIA)
- Menguasai konfigurasi perangkat mikrotik (MTCNA)
- Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasionalkan perangkat firewall (NSE1 atau NSE2)
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Memahami konsep dasar networking

8. Security Engineering

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem-Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang tinggi
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana siber
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux) (CEH menjadi nilai tambah)
- Menguasai minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Pernah mengikuti minimal 3(tiga) pelatihan/seminar./training mengenai cybersecurity atau IT Security (dibuktikan dengan certificate of attendance) menjadi nilai tambah
- Memahami konsep dan pernah melakukan penetration testing
- Pernah berpartisipasi dalam event CTF, Bug Bounty atau sejenis (menjadi nilai tambah)
- Memahami konsep dan pola serangan siber (menjadi nilai tambah)

9. IT Operation

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux)
- Menguasi minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Dapat melakukan Instalasi, konfigurasi dan maintain hardware komputer untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan
- Minat yang baik, bersemangat tinggi mempelajari hal-hal baru terkait teknologi dan asuransi
- Memahami konsep Database dan memahami operasional database
- Mampu melakukan konfigurasi, tuning dan troubleshooting web server, antara lain IIS, Tomcat, XAMPP, JBOSS, Wildfly
- Memahami konsep kerangka panduan tata kelola TI (COBIT)

10. Database Administrator

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami konsep database SQL Server, antara lain: konfigurasi, backup, restore, tuning, pengaturan hak akses, High Availability, replikasi, troubleshooting
- Menguasai bahasa pemrograman SQL Server
- Memahami dan dapat melakukan konfigurasi OS Windows Server
- Diutamakan mempunyai sertifikasi MCSA SQL Server

Pendaftaran Dibuka Sampai 12 November