rtp batik77

pengamat alam

Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023******

PT Garuda Indonesia Tbk rugi US,38 juta atau setara Rp1,16 triliun (asumsi kurs Rp15.231 per dolar AS) pada semester I 2023.

Meski begitu, kerugian ini masih lebih rendah dibanding kuartal I/2023, yakni US0,03 juta atau sekitar Rp1,67 triliun.

Di sisi lain, Garuda Indonesia secara group berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US,39 miliar pada semester I 2023. Capaian ini tumbuh 58,85 persen dari semester I 2022 yang sebesar US8,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal pada Semester I 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 62,68 persen dari US,57 juta menjadi US2,45 juta. Adapun untuk pendapatan lainnya, hingga Semester I 2023 ini, Garuda Indonesia berhasil membukukan nilai pendapatan sebesar US1,37 juta. Angka ini tumbuh 33 persen dibandingkan semester I 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pendapatan usaha tersebut sejalan dengan performa kinerja operasional perseroan secara konsolidasi yang konsisten tumbuh positif.

"Di mana sampai dengan Juni 2023, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 9.052.109 penumpang, atau tumbuh hingga 39 persen secara tahunan pada periode yang sama yakni 6.516.555 penumpang," ungkap Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

Lihat Juga : Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton

Ia pun menuturkan hingga akhir kuartal III 2023, Garuda Indonesia memproyeksikan melaksanakan proses delivery armada narrow body sebanyak tiga. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dari total keseluruhan lima armada narrow body yang akan diterima di tahun ini.

Menurut Irfan, hal itu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi peningkatan kapasitas produksi Garuda Indonesia.

"Fondasi kinerja keuangan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fase restrukturisasi yang berhasil dirampungkan perseroan pada akhir tahun lalu, hingga berhasil mengantarkan Garuda Indonesia mencatatkan laba US,81 miliar, yang turut dikontribusikan oleh pendapatan dari restrukturisasi utang yang dijalankan," jelas Irfan.

Ia menyebut dalam mewujudkan bisnis model yang sehat, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh lini, baik dari sisi bisnis usaha, layanan, dan operasional secara berkelanjutan.

"Hal ini akan terus diimplementasikan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang reliable dan juga profitable," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Ekspor Turun 2,75 Persen pada Kuartal II 2023, Pertama Sejak 2020******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara total komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa terkontraksi 2,75 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2023.

Rinciannya, ekspor barang berupa migas dan nonmigas terkoreksi 5,64 persen. Sementara ekspor jasa masih tumbuh sebesar 43,14 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan penurunan pengeluaran ekspor tersebut baru terjadi pada kuartal II 2023. Sebelumnya, pengeluaran ekspor terus tumbuh positif sejak 2020.

Kontraksi ekspor pada kuartal II 2023 memang cukup dalam. Lihat saja, jika dibandingkan dengan kuartal II tahun lalu, pengeluaran ekspor tumbuh 16,4 persen.

Adapun pada kuartal I 2023, pengeluaran ekspor tumbuh 12,17 persen.

Edy menuturkan komoditas yang mempengaruhi perlambatan ekspor itu adalah produk pertambangan. Tercatat, produk pertambangan terkontraksi sebesar 0,17 persen.

Menurutnya, meski kontraksinya kecil, tetapi mempunyai produk pertambangan mempunyai peran sampai 70 persen terhadap ekspor.

"Jadi produk pertambangan itu kalau dari peran, dari nilainya itu cukup besar ya sekitar 70 persen. Sisanya berarti 30 persen tadi ada CPO, feronikel, dan sebagainya," ucap Edy.

Selain pada ekspor, kontraksi juga terjadi pada pengeluaran impor, yakni minus 3,08 persen pada kuartal II 2023. Penurunan ini juga cukup dalam.

Maklum, pada kuartal II 2022, pengeluaran impor tumbuh 12,72 persen. Sedangkan pada kuartal I 2023 tumbuh 3,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Bank DKI Copot Fidri Arnady dari Jabatan Direktur Utama******

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI memutuskan mencopot Fidri Arnaldy dari jabatannya sebagai direktur utama PT Bank DKI. Posisi  Fidri lantas digantikan oleh Amirul Wicaksono sebagai pelaksana tugas. 

Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta guna mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik.

"RUPS telah memberhentikan Bapak Fidri Arnaldy dan mengangkat Bapak Amirul Wicaksono yang telah menjabat sebagai Direktur untuk merangkap sebagai pelaksana tuigas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perseroan yang definitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders.

"Persetujuan pemegang saham diputuskan dalam RUPS Luar Biasa pada 1 Agustus 2023," ujarnya.

Djoko menjelaskan per 31 Desember 2022, total aset PT Bank DKI sebesar Rp78,885 triliun. Sementara total Laba Bersih sebesar Rp939,11 miliar.

"Pergantian pengurus ini diharapkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan," tutur Djoko.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.

Penguasa paling kuat di kota

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]