slot kursi777

kontrak terbatas

Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal?******

Buruh menanggapi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang meminta mereka tidak banyak menuntut kenaikan upahkepadapengusaha, terutama jika perusahaan sedang 'buntung'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan Prabowo tak tahu realita kehidupan yang dihadapi buruh. Ia mengatakan kebutuhan hidup tak hanya bagi buruh, semakin hari semakin mahal. 

Untuk biaya pendidikan anak saja misalnya, meski pemerintah selalu gembar soal pendidikan murah, sampai saat ini kenyataannya masih mahal. Tak hanya sekolah, biaya untuk tinggal juga tiap tahun naik.

Selain kebutuhan hidup yang makin mahal, Ristadi mengatakan selama ini banyak pengusaha yang tidak mau terbuka soal kondisi keuangan perusahaan kepada buruh.

Sehingga, ia menilai wajar jika buruh kemudian menuntut kenaikan upah sesuai tingkat kebutuhan hidup pekerja.

"Salah pengusaha juga tertutup soal ini dengan pekerja buruh karena dianggap urusan dapur yang pekerja tidak boleh tahu. Jadi saat untung pengusaha enggak mau cerita, baru saat merugi cerita, akhirnya pekerja enggak percaya," katanya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Namun ia mengaku tidak heran karena Prabowo merupakan pengusaha.

Mirah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dilakukan di setiap perusahaan. Pasalnya tidak semua perusahaan buntung, ada juga yang untung besar.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, kata Mirah, buruh pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Tapi kan kita bicara keseluruhan, bicara kenaikan upah itu bicara makro. Ada banyak perusahaan untung bagus, itu harus berbagi secara adii terkait upahnya. Artinya buruh minta kenaikan upah secara berkeadilan," kata Mirah.

Ia mengatakan seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan. Prabowo seharusnya menyampaikan dengan lebih bijak bahwa ketika perusahaan sedang rugi maka pengusaha dan buruh bisa duduk bersama untuk membahas upah.

"Ketika perusahaan untung maka Pak Prabowo harusnya menyampaikan di publik, berikanlah upah buruh secara berkeadilan. Jangan pengusaha rakus. Harusnya gitu Pak Prabowo menyampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terutama jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.
Permintaan ia sampaikan saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11). Prabowo mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia meminta itu semua.

Pertama, itu semua bisa mencekik pengusaha.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya.

Kedua, banyaknya program pemerintah yang sudah mensejahterakan rakyat, terutama kaum buruh. Ia menyebut saat ini sudah ada program layanan kesehatan murah dan gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat, termasuk kaum buruh.

Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya menambah program prorakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut program bantuan sosial ataubansos beras 10 kilogram (kg) per bulan bagi 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilanjutkan hingga tahun depan.

"Jadi akan ada lagi bantuan yang 10 kg untuk 21 juta keluarga itu, ini diteruskan sampai tahun depan," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, Senin (6/11).

Ia juga mengklaim harga beras di pasaran sekarang ini sudah tak mengalami kenaikan dan berangsur mulai turun. Kendati demikian, pemerintah tetap akan meneruskan program beras bansos yang sejatinya diharapkan mampu mengendalikan harga di pasaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bansos beras hingga Desember 2023, dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun.

Ia mengatakan perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.

"Ini keluarga program keluarga harapan (PKH) dan keluarga-keluarga yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. APBN memberikan bantuan setiap KPM ini 10 kg setiap bulan, dari September 2023-Desember 2023, 4 bulan, karena El Nino mengalami dampak cukup panjang," katanya.

Bahkan, Jokowi menjanjikan bansos beras 10 kg per bulan diperpanjang pada Januari 2024-Maret 2024. Asalkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencukupi.

Di lain sisi, Pemerintah juga mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.

Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diperintahkan Jokowi memimpin pembagian bansos ini. Nantinya, angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Murah Banget, Beli Kasur di Transmart Hari Ini Mulai Rp1,1 Jutaan Aja******

Ada kabar gembira buat kaum rebahan yang lagi cari kasur baru, nih. Berbagai produk kasur dan mantras lagi banting harga di Transamart Full Day Sale hari ini, Minggu (5/11). Harganya mulai dari Rp1,1 jutaan dari harga normal Rp4 jutaan!

Jangan sampai lewatkan promo ini ya karena Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale

• Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.119.200 dari harga normal Rp4.079.000 per unit. Harga ini berlaku di Jawa, Sumatra, dan Bali.
• Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.199.200 dari harga normal Rp4.439.000 per unit. Harga ini berlaku di Makassar.
• Comforta Lively Plus Set 160x200 cm harga diskon Rp7.872.000 dari harga normal Rp22.950.000 per unit. Harga berlaku di Jabodetabek.

Murah-murah banget kan? Enggak cuma itu, ada ekstra diskon 20 persen jika menggunakan metode pembayaran Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Belanja jadi makin murah!

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Cerita Ganjar Diejek karena Upah Buruh di Jawa Tengah Terendah******

Bakal calon presiden yang merupakan mantan gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo menyebut dirinya kerap diejek karena upah buruhdi Jateng terendah.

"Soal upah buruh saya tanya sama buruh. Saya diejek sudah sering, 'Ah Jateng upah buruhnya paling rendah'. Iya, tapi pabrik-pabrik relokasi ke Jawa Tengah," aku Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ia mengatakan meskipun memiliki daerah dengan upah buruh rendah, dirinya sudah memberikan solusi supaya biaya hidup buruh di daerah yang dipimpinnya lebih murah. 

Masalah pertama, buruh takut anaknya tak bisa sekolah. Ia mengatakan sudah mengintervensi masalah buruh itu dengan memberikan akses bagi anak buruh untuk bisa bersekolah gratis.

Kedua, buruh takut keluarganya tak mendapatkan jaminan kesehatan. Ia mengatakan masalah ini sudah diatasi dengan memberikan layanan kesehatan gratis.

Ketiga, buruh khawatir jika tidak mendapatkan akomodasi dengan baik.

Keempat, buruh khawatir ongkos yang besar saat bekerja. Terkait masalah ini, Ganjar mengatakan sudah menyediakan Bus Trans Jateng 

Menurutnya, biaya Rp2.000 untuk menggunakan transportasi itu akan menghemat pengeluaran buruh.

Berdasarkan data upah minimum provinsi (UMP) 2023, gaji pekerja di Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69. Ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.