kakek zeus x500

Sayap Beku

Plaza Atrium Senen Dijual Imbas Pengelola Pailit******

PT Cowell Development Tbk atau COWL resmi menjual Plaza Atrium Segitiga Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Informasi penjualan itu diumumkan melalui keterangan perusahaan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman itu menyebut eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh PT Euro Tanada selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch.

Akibat penjualan itu, revenue atau pendapatan Cowell berkurang signifikan.

Mengutip CNBC, COWL merupakan perusahaan pengembang properti yang melantai di bursa akhir 2007 lalu. Namun sekarang COWL berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai tiga tahun.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor Peng-SPT-00016/BEI.PP3/07-2020 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Tak hanya itu, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh BEI atau di suspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapat permohonan pernyataan pailit keuangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diputus pailit.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menjadi sorotan karena berebut kepemilikan Hotel Sultandi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudahinkracht milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Pria bernama asli Pontjo Nugro Susilo itu lahir pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak dari tokoh kenamaan era Orde Baru, yakni Ibnu Sutowo.

Sang ayah malang melintang di dunia militer saat Presiden Soeharto masih menjabat. Ibnu Sutowo juga terkenal mengembangkan Pertamina, di mana ia menjadi direktur utama pertama di perusahaan minyak negara tersebut.

Berdasarkan buku "Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil" di situs Universitas Stekom, Pontjo pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan mengambil Jurusan Mesin. Sayang, ia hanya bertahan setahun kuliah dan memilih berhenti untuk bekerja.

Pontjo lantas mendirikan PT Adiguna Shipyard pada 1970 berbekal modal sang ayah. Ia pun menjadi bos perusahaan galangan kapal ini dan terus mengembangkan bisnisnya, termasuk berjualan motor tempel kapal impor di Pintu Air, Jakarta Pusat.

Melalui perusahaan ini, Pontjo mulanya membuat tongkang kecil hingga sukses memproduksi berbagai jenis kapal. Ada kapal pantai sampai kapal besar yang berhasil dibuat PT Adiguna Shipyard.

Bahkan, pada 1972 lalu perusahaannya sanggup memproduksi 500 kapal tanker dengan bobot mati menyentuh 3.500 DWT. PT Adiguna Shipyard juga diklaim menjadi perusahaan pertama yang membuat kapal-kapal fiber di tanah air.

Pontjo semakin mendulang cuan dari bisnis ini, di mana masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia pada 2018 lalu. Kala itu, hartanya diperkirakan menyentuh US5 juta atau setara Rp4 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini.

Bisnis Hotel Pontjo Sutowo

Berbarengan dengan bisnis galangan kapal, Pontjo terjun ke perhotelan pada 1976. Ia mengelola perusahaan keluarga Sutowo bernama PT Indobuildco.

Kala itu, Pemerintah DKI Jakarta meminta Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo membangun hotel. Terlebih, perusahaan pelat merah tersebut sedang banyak uang. Pihak swasta juga tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara kala itu.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pun disetujui oleh Ibnu Sutowo dan pada 1973 pembangunan hotel dimulai di bawah bendera PT Indobuildco yang dikelola Pontjo.

Berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), Ali Sadikin bersaksi bahwa awalnya percaya PT Indobuildco milik Pertamina. Akan tetapi, saat hotel tersebut berdiri pada 1976, Ali merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, sehingga sempat bermama Hotel Hilton. Ujung-ujungnya hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Zulhas Dorong Pedagang Glodok dan Tanah Abang Jualan Online******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pedagang pasar tradisional untuk berjualan secara online. Menurutnya, perdagangan offline tidak cukup di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"Pasar-pasar Glodok, pasar-pasar Tanah Abang sekarang offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offlinesaja," kata Zulkifli dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV,Selasa (26/9).

"Selain jualanofflinedia juga harus jualan melalui online. Ini bukan pilihan tapi memang keharusan," imbuhnya.

"Melindungi iya, oke. Kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga harus produknya bagus, harganya bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu," katanya.

Ia resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Menurut Zulkifli, perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Kemudian,social commercedilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," katanya.

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Antam Klaim Keuangan Solid Meski Kalah Gugatan 1,1 ton Emas Batangan******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengklaim keuangan tetap solid meski wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun kepada pengusaha asal Surabaya Budi Said.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan kewajiban itu tak berdampak material bagi laporan keuangan konsolidasian perseroan. Pasalnya, perseroan telah melakukan pencatatan provisi pada laporan keuangan sebelum gugatan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Keuangan perseroan juga mampu mengganti 1,1 ton emas tersebut.

"Antam memiliki posisi keuangan yang solid yang tercermin pada posisi saldo kas dan setara kas pada akhir periode enam bulan pertama tahun 2023," ujar Syarif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (23/9).

Perusahaan, sambung Syarif, menghormati putusan hukum tersebut. Namun, pihaknya menunggu untuk menerima salinan resmi atas putusan terkait untuk untuk dipelajari lebih lanjut.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perseroan memastikan pengelolaan dan pencatatan keuangan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan transparan dengan memerhatikan pemenuhan terhadap kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Syarif mengungkapkan putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha perseroan. Dalam hal ini, seluruh proses bisnis berjalan normal dengan senantiasa memperhatikan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan.

"Perseroan tetap optimis terhadap keberlanjutan operasional komoditas inti perseroan (emas, nikel dan bauksit) untuk mencapai target produksi dan penjualan di tahun 2023, serta proyek strategis perseroan," terang Syarif.

Perselisihan Antam dengan Budi Said bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun,Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Atas putusan tersebut, Antam wajib membayar 1,1 ton emas atau lebih dari Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]