88 dragon slot

Kelahiran Kembali Era Puncak

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Era Sihir Super Abadi

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Badai Terus Berlanjut, Sirclo PHK 8 Persen Karyawan******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan startup terus berlanjut. Kali ini, badai PHK menimpa pekerja Sirclo Grup.

Startup tersebut mengumumkan akan mengurangi sebanyak 8 persen dari total karyawannya per 22 November 2022.

Sirclo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang.

"Dalam situasi kondisi makro ekonomi yang menantang, Sirclo Group telah melalui serangkaian evaluasi internal dan akan melakukan perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek fokus bisnis, untuk memastikan sustainabilityperusahaan," imbuhnya.

Brian memastikan keputusan yang diambil tidak mempengaruhi komitmen perusahaan dalam mengembangkan solusi terbaik bagi seluruh segmen penerima layanannya.

Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, kini seluruh aspek bisnis Sirclo Group berada dalam tahap optimalisasi. Salah satunya dengan menitikberatkan pengembangan lini bisnis e-commerce enableryang melayani klien berskala besar atau enterprise.

Sejumlah unit bisnis Sirclo Group yang menargetkan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan berfokus pada aspek operasional yang bersifat esensial, dengan tujuan menunjang pertumbuhan seluruh segmen penerima layanan di dalam ekosistemnya. Adapun serangkaian tujuan ini berdampak pada penyesuaian skala organisasi perusahaan.

"Sejak awal berdiri, Sirclo Group memiliki misi mendukung pelaku bisnis maupun individu untuk berjualan dengan nilai layanan yang tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, karyawan yang terkena dampak PHK akan tetap diberikan hak sejalan dengan peraturan yang ada. Ini sebagai tanda terimakasih karena selama ini para pekerja yang terkena PHK sudah bergabung membangun Sirclo.

"Perkembangan ekosistem kami dari tahun ke tahun tidak lepas dari kontribusi setiap karyawan di dalamnya, sehingga menjadi prioritas bagi Sirclo untuk memastikan setiap karyawan yang terdampak akan menerima paket kompensasi sesuai dengan hak dan peraturan yang berlaku, serta pendampingan yang komprehensif untuk mendukung masa transisi mereka," tutup Brian.