erek erek cecak

one 77 slot 730Jutaan kata 963967Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek cecak》

Jadwal Minggu: Derby Manchester hingga potensi rekor NBA baru LeBron******

Jakarta (ANTARA) - Liga Inggris kini memasuki pekan ke-27, dengan sederet pertandingan menarik yang bisa disaksikan pada Minggu (3/3). Salah satu dari tiga laga pada hari Minggu adalah Derby Manchester yang akan digelar di Stadion Etihad.

Pertandingan yang biasanya berjalan panas dan sarat gengsi ini diyakini akan menjadi milik tim biru langit, terlebih Manchester City pada pekan sebelumnya menang 1-0 atas Bournemouth berkat gol dari Phil Foden.

Sementara itu, Manchester United pada pekan sebelumnya secara mengejutkan menelan kekalahan 1-2 dari Fulham di Old Trafford.

Beralih ke liga sepak bola nasional, terdapat tiga pertandingan yang diadakan pada Minggu, salah satunya Persebaya Surabaya menjamu PSS Sleman.

Dari cabang olahraga bola basket, pemain veteran Los Angeles Lakers, LeBron James, berpotensi mencatatkan rekor baru lainnya pada laga melawan juara bertahan Denver Nuggets mendatang.

James, yang merupakan pencetak poin terbanyak dalam sejarah NBA, akan menjadi pemain basket pertama yang mencatat 40 ribu poin dengan hanya mencetak 9 poin lagi pada laga tersebut. James saat ini mencatat 39.991 poin.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris pekan ke-27: tersajinya Derby Manchester

Berikut jadwal sejumlah pertandingan olahraga menarik pada Minggu.

Sepak bola

Liga Indonesia
15.00 WIB - Persebaya Surabaya vs PSS Sleman
19.00 WIB - PSIS Semarang vs Persik Kediri
19.00 WIB - RANS Nusantara vs Persib Bandung

Liga Inggris
00.30 WIB - Luton Town vs Aston Villa
20.00 WIB - Burnley vs Bournemouth
22.30 WIB - Manchester City vs Manchester United

Liga Italia
00.00 WIB - Monza vs AS Roma
02.45 WIB - Torino vs Fiorentina​​​​​​​
18.30 WIB - Verona vs Sassuolo​​​​​​​
21.00 WIB - Empoli vs Cagliari​​​​​​​
21.00 WIB - Frosinone vs Lecce
​​​​​​​
Baca juga: Pep perkirakan MU kerahkan kemampuan terbaik dalam derbi Manchester

Liga Spanyol
00.30 WIB - Getafe vs Las Palmas​​​​​​​
03.00 WIB - Valencia vs Real Madrid
20.00 WIB - Villareal vs Granada​​​​​​​
22.15 WIB - Atletico Madrid vs Real Betis

Liga Jerman
00.30 WIB - Wolfsburg vs VfB Stuttgart
21.30 WIB - Koln vs Bayer Leverkusen
23.30 WIB - Hoffenheim vs Werder Bremen​​​​​​​

Liga Prancis
03.00 WIB - Clermont Foot vs Marseille
19.00 WIB - Toulouse vs Nice
21.00 WIB - Brest vs Le Havre
21.00 WIB - Montpellier vs Strasbourg
21.00 WIB - Nantes vs Metz​​​​​​​
23.05 WIB - Rennes vs Lorient

​​​​​​​Baca juga: Bellingham kembali bela Madrid saat lawan Valencia​​​​​​​

Basket

NBA
03.00 WIB - Brooklyn Nets vs Atlanta Hawks
05.00 WIB - Miami Heat vs Utah Jazz
08.30 WIB - LA Lakers vs Denver Nuggets

Bulu tangkis

German Open
Semifinal
Estimasi 00.45 WIB - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Kim Wonho/Jeong Naeun (Korea Selatan)

Final
Estimasi dimulai pukul 18.00 WIB

Otomotif
F1 Powerboat Danau Toba 2024
​​​​​​​​​​​​​​
Baca juga: Hasil NBA: Giannis cetak 46 poin di kemenangan Bucks atas Bulls

 

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot yang lagi gacor siang ini、menang123 slot、cara mendapatkan voucher klik indomaret

Terkait：bo slot minimal deposit 5000、gbo777、buku mimpi 10、angka jitu nomor singapura、ligaplay88、bayar kredivo setengah、kredit hp selain home credit、58 togel、imba gacor slot、bet77 slot login

---

---

bab terbaru：voucher indomaret 25 ribu（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03