livedraw 48Jutaan kata 272977Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek 83 2d》
Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike******
Pabrik pembuat sepatu olahraga Pou Chen Corp Taiwan akan memutus hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan di Vietnampada tahun ini.
Untuk tahap awal, pabrik sepatu yang memasok merek ternama seperti Adidas dan Nike akan memangkas 50 persen atau 3.000 karyawan di akhir bulan ini. Sementara 3.000 sisanya akan dihentikan kontraknya pada akhir 2023.
Dilansir dari Reuters, Selasa (21/2) pabrik yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam ini harus memangkas karyawan karena melemahnya permintaan global.
Pihak Pou Chen mengaku hanya akan memangkas tidak lebih dari 3.000 staf di tengah ketidakpastian prospek ekonomi makro dan dampaknya terhadap operasional ke depan.
"Perusahaan akan dengan hati-hati menanggapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis," kata Pou Chen dalam pengajuan ke bursa Taiwan.
Lihat Juga :Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022 |
Saham Pou Chen turun 1,2 persen pada perdagangan sore hari di Taiwan, yang secara umum ikut turun 0,1 persen.
Rencana PHK ini menandai titik balik bagi perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan gangguan manufaktur di Vietnam akibat pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.
Sedangkan, ekspor Vietnam pada Januari turun 26 persen dari tahun sebelumnya, dengan impor turun 24 persen. Penurunan impor dapat mengindikasikan kontraksi dalam industri karena perusahaan memotong pembelian bahan dan peralatan untuk produksi.
[Gambas:Video CNN]
Putar Otak Erick Benahi Dana Pensiun BUMN yang Minus Rp10 T******
Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti arahan Menteri BUMNErick Thohir terkait uji tuntas pengelolaan dana pensiun BUMN. Instruksi penyehatan muncul lantaran pengelolaan dana pensiun perusahaan pelat merah minus Rp9,8 triliun per 2021.
Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Erick dalam kaitannya agenda penyehatan dana pensiun perusahaan BUMN.
Aestika mengklaim saat ini kinerja dana pensiun BRI sangat memuaskan dengan rasio kecukupan dana per Januari 2023 di angka 104,99 persen dan hasil usaha yang meningkat sebesar 12 persen (yoy). Adapun total asetnya mencapai Rp25 triliun.
"Tentu kami siap menjalankan arahan Pak Menteri BUMN, kami juga terus memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun kami sehat," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
Sebelumnya, Erick mengungkapkan pengelolaan dana pensiun BUMN minus Rp9,8 triliun per 2021. Ia khawatir kondisi tidak sehat itu menjadi bom waktu bagi BUMN jika tidak diintervensi.
"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2) lalu.
Lihat Juga :![]() |
Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, hal itu tidak terdeteksi.
Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Kami nggak ingin investasi dapen (dana pensiun) ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Erick memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022. Ia meminta agar agenda penyehatan dana pensiun masuk dalam kontrak manajemen.
Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.
"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.
Lanjut ke halaman sebelah...
Label:slot online site、axiata4d、slot paling
Terkait:game slot receh、depo gacor hari ini、vip slot88、32 di erek erek、nagahoki、agen69 slot、gacor max slot、mami188、raja paito、mahadewa88
bab terbaru:link slot bonus new member(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mempertanyakan pasokan beras yang seharusnya melimpah di pasaran.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat koordinasi high level meeting (HLM)dalam upaya mengendalikan inflasi di beberapa daerah di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok, terutama beras.
Harga beras, salah satu faktor pengerek inflasi disinggung beberapa kali oleh Khofifah dalam agenda itu. Sebab, Provinsi Jatim sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia justru mengalami kekurangan.
"Barang katon (terlihat) ini, barangkaton. Datanya menunjukkan kita surplus 3,1 juta ton. Tapi barangnya susah ditemukan," ujar Khofifah, Selasa (21/2).
Untuk itu, Khofifah meminta penanganan stok beras wajib dilakukan secara komprehensif dan solutif atas persoalan produksi beras. Sebab kondisi ini berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.
Untuk menjaga harga beras agar tetap stabil, mantan menteri sosial RI itu mendorong sejumlah kepala daerah untuk membuat stockist guna menampung beras.
Lihat Juga :Produsen Vivo Digugat Rp600 M ke PN Bandung Gegara Iklan |
Khofifah menilai keberadaan stockist bisa menjaga harga beras tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog," ucap Khofifah.
Dirinya juga mendorong kepala daerah hingga Satgas Pangan supaya berkoordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai langkah strategis memantau penyetoran hasil panen mereka.
Ia juga menyinggung masih ada tiga kabupaten dan kota di Jatim yang masih menjual beras di atas HET Rp12 ribu. Antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
"Selain itu harganya di bawah HET. Rata-rata seperti Surabaya sudah Rp8.800 per kilogram, HET nya Rp9.450 per kilogram," imbuh Gubernur Jatim.
Kendati demikian, Khofifah yakin stok beras bakal stabil saat Ramadan nanti. Sebab di akhir bulan ini dan Maret nanti akan memasuki masa panen raya di Jatim.
"Minggu ketiga Februari ini kita akan panen 60 ribu ton. Minggu keempat Februari 70 ribu ton dan Maret produksi beras kita mencapai 1,05 juta ton. Jadi sangat cukup," kata dia.
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga menyoroti rantai distribusi saat panen raya nanti. Sehingga, beras-beras hasil panen bisa sampai di pasar maupun warung-warung untuk bisa menjangkau masyarakat luas.
"Pastikan tidak ada kekosongan stok di masing-masing pasar. 23 Maret kita masuk Ramadan, semua stok logistik kami pastikan aman," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).
"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.
Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.
"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.
Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:
g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pemerintah membuka pendaftaranKartu Prakerja gelombang 48 secara resmi mulai pukul 19.00 WIB, Jumat (17/2) malam ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk gelombang ini akan diberikan kuota kepada sebanyak 10 ribu peserta.
"Pada hari ini, jam 19.00 WIB nanti malam program Kartu Prakerja gelombang 48 dibuka dengan kuota 10 ribu peserta, hanya 10 ribu," ujarnya dalam konferensi pers virtual.
Bantuan biaya pelatihan pun akan secara langsung diberikan kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling,dan upskilling.
Untuk pendaftaran kartu Prakerja gelombang 48 ini, para calon peserta bisa langsung masuk ke portal www.prakerja.go.id.
Berikut syarat pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48:
1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun.
2. Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.
3. Calon peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.
4. Calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi. Keempat, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD.
5. Hanya boleh dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.
"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Lihat Juga :![]() |
Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.
Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.
Lihat Juga :![]() |
"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.
Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.
Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.
MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.
"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).
PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.
Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).
"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.
Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.
"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.
Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:
g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) seakan lepas tangan soal pemenuhan hak korban Meikarta. Lippo menyerahkan semua tanggung jawab ke anak usahanya yang merupakan pengembang Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
"Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)," kata Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).
Sementara itu, terkait skemarefunddengan titip jual, Lippo Cikarang mengatakan telah menyampaikan syarat dan ketentuannya kepada PT MSU. Veronika mengatakan pihaknya bakal membuat pengumuman lanjutan setelah mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.
Veronika mengatakan LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya.
Sementara itu, pada keterbukaan informasi tertanggal 16 Februari 2023, Presiden Direktur PT MSU Reza Jazwin Chatab mengungkapkan ada pemeriksaan internal setelah perubahan jajaran manajemen. Hasilnya menunjukkan tidak ada penjualan mencapai 100 ribu unit apartemen Meikarta.
"Selanjutnya mengenai penyelesaian serah terima unit-unit apartemen, merupakan komitmen MSU untuk dapat melakukan penyerahan unit secara bertahap dan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi," jelas Reza.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《erek erek 83 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,modal 123 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek 83 2d》bab terbaru。