slot gacor 69 494Jutaan kata 548269Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara mendapatkan voucher pengguna baru lazada》
Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.
Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.
Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.
Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.
Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.
Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.
Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.
[Gambas:Video CNN]
G7 Bakal Larang Impor Berlian Rusia******
Kelompok tujuh negara ekonomi maju utama dunia (G7) berencana melarang masuknya berlian dari Rusia. Larangan itu akan berlaku di tengah konsumen dan produsen yang berjuang mengelola semakin kompleksnya rantai pasokan di tengah lesunya permintaan.
Dengan penjualan langsung permata Rusia yang sudah terpukul akibat sanksi AS terhadap penambang berlian Negeri Beruang Merah, Alrosa, G7 kini sedang dalam proses membahas rincian larangan lebih lanjut atas penjualan tidak langsung di negara anggotanya.
Sebelum undang-undang ini diberlakukan, produsen mengatakan pelanggan di negara Barat menghindari batu permata dari Rusia, yang merupakan produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan volume yang menguasai 30 persen pasar.
Label grup barang mewah Richemont yang berbasis di Swiss, termasuk Van Cleef & Arpels, melangkah lebih jauh dengan mengirimkan para eksekutif untuk mengunjungi pemasok di India dan mempekerjakan auditor eksternal untuk melihat aliran batu permata dalam rantai pasokan.
Larangan yang diusulkan oleh G7 kini berisiko semakin memperumit rantai pasokan, pada saat permintaan sudah berada di bawah tekanan besar.
Dengan berbagai usulan yang sedang dipertimbangkan, industri saat ini sedang memperdebatkan bagaimana negara asal berlian harus diperiksa, di mana pemeriksaan tersebut harus dilakukan, dan berapa ukuran batu, kasar atau dipoles, yang harus menjadi bagian dari aturan.
"Ini semua tentang luasnya dan seluk-beluk interkoneksi dalam rantai pasokan yang membuat hal ini sulit secara teknis," ujar Analis berlian Paul Zimnisky seperti dikutip Reuters, Selasa (31/10).
Permintaan perhiasan berlian sendiri sudah menurun di Amerika Serikat, yang menyumbang 55 persen permintaan global, karena tingginya suku bunga, pemulihan pascapandemi yang lamban di Tiongkok, dan persaingan dari berlian yang diproduksi di laboratorium.
India - yang memotong dan memoles 90 persen berlian kasar dunia - bulan lalu meminta penambang global untuk berhenti menjual permata kasar selama dua bulan untuk mengelola akumulasi stok. Artinya, saham di penambang berlian akan tumbuh.
Laporan De Beers, produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan nilai, mengatakan meski permintaan perhiasan berlian global akan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi, kondisi ekonomi 2023 masih sulit.
"Peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga terus mempengaruhi kepercayaan konsumen dan belanja di beberapa negara konsumen berlian utama, termasuk AS dan Eropa," terang perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs anjing slot、cuan77 slot、dangdut4d
Terkait:situs gacor slot terpercaya、primebet88、ugslot900、slot gacor jam 3 sore、pinjam uang di bca tanpa jaminan、situs slot rame、situs slot gacor rtp、maxwin bet 4000 berapa rupiah、auto spin 88 demo、asian4d
bab terbaru:bos slot gacor(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Sebanyak 3.500 ton beras impordari Kamboja akhirnya tiba di Indonesia hari ini (2/11) untuk memenuhi stok pangan nasional.
Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, muatan beras impor itu langsung dibongkar muat untuk kemudian dibawa ke gudang Bulog di Semarang, Jawa Tengah.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut 3.500 ton beras impor ini merupakan tahap awal dari pengiriman untuk stok di Jawa Tengah, yakni totalnya 10 ribu ton.
Arief menambahkan pasokan beras impor Kamboja ini juga untuk memberikan kepastian cadangan beras aman di Bulog menjelang akhir tahun hingga masa Pemilu 2024 mendatang.
"Sampai dengan Februari nanti kita ada eventbesar, pesta demokrasi. Kemudian sampai dengan 9 April big season, kami akan pastikan Jateng dan provinsi lainnya aman," ungkapnya.
"Cadangan pangan di Bulog itu kita jaga di atas 1 juta ton, demikian perintahnya Pak Presiden. Jadi tidak akan seperti sebelum sebelumnya, stok di bawah 500 ribu ton, enggak. Kami akan pastikan ketersediaan pangan nasional itu cukup, jadi tidak boleh main-main karena beras ini harus ada", imbuh Arief.
Masa kemarau panjang atau El Nino menjadi salah satu pemicu turunnya produksi beras di tingkat petani karena banyak petani yang mengalami gagal panen atau puso, tak terkecuali di Jawa Tengah.
"Kita berharap ini bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, kita berdoa dan juga kita pun akan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ya kami akan terus turun bekerja sama dengan Petani untuk bercocok tanam dan ke depan kita Insya Allah akan mendapatkan panen raya padi yang lebih baik", ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.
Pemerintah memutuskan mengimpor beras karena kapasitas produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami tren penambahan sebanyak 2,9 juta jiwa per tahun.
[Gambas:Video CNN]
(dmr/pta)PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun
[Gambas:Instagram]
Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.
Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.
Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :![]() |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.
Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.
"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).
Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.
"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.
Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.
Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.
"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.
Lihat Juga :Amran Akan Lanjutkan Proyek Alsintan yang Tersangkut Korupsi Era SYL |
Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.
"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.
"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.
(skt/bmw)Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.
Lihat Juga :![]() |
"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.
Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.
DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.
Lihat Juga :![]() |
"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).
"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.
Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).
[Gambas:Video CNN]
(fby/rds)Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia kembali swasembada berasdalam tiga tahun ke depan atau 2026.
Ia lantas menyinggung RI pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun sejak 2017 lalu. Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran di Kementan atau periode pertama Jokowi.
Lihat Juga :![]() |
Meski demikian, ia kana berusaha membuat kebijakan yang tepat, sehingga menjadi pondasi bagi pemimpin selanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
"Kami letakkan pondasinya satu tahun. Mudah-mudahan yang melanjutkan sudah tinggal jalan. Ini yang berganti kan cuma menterinya," tutur Amran.
Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Iya yakin sebab pada 2017 pun RI mampu swasembada.
"Waktu itu (2017) 260 juta penduduk, kurang lebih. Itu bisa swasembada tanpa impor beras medium," katanya.
Pilihan Redaksi
|
Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.
Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.
(mrh/rds)《cara mendapatkan voucher pengguna baru lazada》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,finmas pinjolHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara mendapatkan voucher pengguna baru lazada》bab terbaru。