rtp honda4d

slot terpercaya gacor hari ini 572Jutaan kata 424936Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp honda4d》

Prabowo Hadiri Acara Natal 7.000 Pegawai BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subiantoterpantau menghadiri acara perayaan natal yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan-perusahaan BUMN pada Senin (15/) sore.

Acara tersebut dihadiri oleh sekiranya 7.000 pegawai dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pertamina, dan PT PLN.

Acara diselenggarakan di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Para hadirin di dalam area pun mulai bersorak terkejut menyambut kedatangan Prabowo. Pasalnya, kedatangan Menteri Pertahanan itu juga tak disangka oleh para pegawai BUMN yang hadir dalam acara ini.

Kehadiran Prabowo itu terjadi setelah beberapa waktu lalu ia menyindir para direksi BUMN yang keenakan karena mendapatkan backing dan sponsor.

"Kadang-kadang BUMN, maaf aja, kadang-kadang si pimpinan (direksi) BUMN mungkin keenakan. Mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ada sponsornya," tutur Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (12/1).

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua******

Jakarta (ANTARA) - Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Poespita Candra menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang intens antara orang tua dengan putra-putrinya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau perundungan (bullying) yang marak terjadi akhir-akhir ini. 

“Salah satu cara termudah untuk mencegah kekerasan atau perilaku yang kurang elok sekarang ini adalah dialog. Komunikasi antara anak dan orang tua itu penting sekali,” kata Novi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Novi menjelaskan, kekerasan yang terjadi pada anak usia remaja atau usia sekolah terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya rasa kemanusiaan. 

Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak

Selain itu, anak-anak yang melakukan kekerasan biasanya kurang memiliki rasa empati dan menghargai orang lain (respek) sehingga mereka berisiko untuk bertindak merugikan orang lain.

Menurut dia, sikap respek ini perlu diajarkan pada anak-anak sejak usia dini.

Di sisi lain, orang tua juga diharapkan untuk mendidik anak bersikap terbuka pada hal-hal yang mereka alami dalam kehidupannya.

Anak-anak yang mengalami perundungan memerlukan seseorang yang tepat untuk mendengar cerita, mencarikan solusi, serta mengembalikan kepercayaan dirinya.

“Pendidikan emosi dan sosial penting diajarkan bersama dengan pola komunikasi yang terbuka di rumah maupun di sekolah,” ujarnya.

Baca juga: Marak perundungan, KPPPA soroti belum diterapkannya Sekolah Ramah Anak

Lebih lanjut Novi menyampaikan bahwa pada era digital saat ini menyebabkan anak-anak banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas menggunakan gawai.

Hal tersebut membuat waktu berinteraksi antara orang tua dan anak-anaknya semakin berkurang, sehingga banyak hal yang orang tua tidak ketahui tentang anak-anaknya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar orang tua terus memperkuat komunikasi dan dialog dengan putra-putrinya dengan membatasi penggunaan gawai sehari-hari.

Dengan demikian, anak-anak dapat menumbuhkan kepercayaan dan tempat untuk berbagi cerita dalam kehidupannya.

“Kita ajarkan untuk mengurangi dan mengatur penggunaan gawai dan memperbanyak dialog. Agar tercipta trust connections antara anak dan orang tua ya harus sering dialog,” katanya.

Baca juga: Kowani: Cegah perundungan kekerasan sekecil apapun jangan diabaikan

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：king hoki 88 login、slot menang、koin138

Terkait：login akun kredivo、ceriaqq、3d abjad togel、gambar pola gacor、37 erek erek togel、cicilan pertama kredivo、tiger178、tektok777、erek erek ular 2d、pinjam uang tokopedia

---

---

bab terbaru：cara pinjam uang di brimo（2024-06-11）

Perbarui waktu：2024-06-11