slot hari ini gacor

Tauren tercela

vegas gacor

Syarat Pegawai BUMN Bisa Dapat Libur 3 Hari Sepekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir membuka wacana memberikan libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah. Artinya, kalau wacana ini terwujud, pegawai BUMN hanya masuk empat hari kerja saja.

Namun, Erick menekankan tentu ada syaratnya. Salah satunya waktu kerja yang sudah memenuhi syarat yang kemungkinan akan ditetapkan nanti.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2), seperti dikutip dari detik finance.

Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

Terutama, karena pegawai BUMN saat ini didominasi oleh anak muda. Sehingga isu tersebut sangat dekat dengan perusahaan pelat merah.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(nma/ldy)

Pelarian Tuan Giveta

tahun4d

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Naga Akhir

bolaslot

Menko Airlangga sebut tarif PPN naik 12 persen mulai 2025******

Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.

Airlangga mengatakan aturan untuk kenaikan tarif PPN akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN (12 persen),” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat.

Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Baca juga: Kemenko Perekonomian klarifikasi Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

Baca juga: Airlangga: Investasi Australia di RI capai 545,2 juta dolar AS pada 2023

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen. Namun, kata Airlangga, penyesuaian peraturan itu tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.

“Tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 Maret (2024). Sehingga dengan demikian, APBN 2025 kan pelaksananya pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang,” jelasnya.

Adapun dalam proyeksi postur makro fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.

Baca juga: Airlangga imbau generasi muda meningkatkan kemampuan digital

Baca juga: Menko Airlangga bahas kerja sama strategis dengan Menteri Inggris

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Monster di Dunia Elf

obs188

Tiga korban banjir******

Jakarta (ANTARA) - Tiga warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor ditemukan meninggal dunia oleh petugas gabungan, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  

“Korban meninggal dunia itu ditemukan kemarin,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, satu korban meninggal setelah tubuhnya terseret arus deras banjir, dan dua lainnya ditemukan meninggal dalam timbunan material tanah longsor.

Namun, ia belum dapat memastikan identitas dan lokasi tempat korban itu ditemukan. Hal demikian dikarenakan Pusdalops BNPB masih menunggu laporan secara rinci dari tim di lapangan yang hingga saat ini masih harus bertugas mengevakuasi warga.

Melihat proses evakuasi yang masih berlanjut maka diakui tidak menutup kemungkinan jumlah korban dapat bertambah.

Untuk itu pula, BNPB mengimbau bagi warga yang merasa ada kerabat dan anggota keluarga yang hilang untuk segera melapor kepada petugas gabungan yang telah disiagakan di lokasi demi kelancaran proses pencarian.

Berdasarkan laporan dari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, 800 unit rumah warga tersebar di 13 kecamatan dan 10 hektare sawah masih tergenang banjir dengan ketinggian muka air 30 centimeter - mencapai 3 meter.

Ketinggian muka air tersebut diperparah akibat besarnya volume luapan sungai setempat yang tak mampu membendung hujan deras yang masih mengguyur daerah itu sejak Jumat (8/3) sore.

Sebanyak 2.958 warga terpaksa dievakuasi ke tenda darurat, atau fasilitas umum, dan beberapa lainnya mengungsi ke tempat sanak-saudara yang aman dari banjir – tanah longsor.

Rusaknya tiga jembatan dan satu jalan penghubung akibat derasnya arus banjir dilaporkan cukup menjadi hambatan bagi petugas tim gabungan BPBD, TNI/Polri, Basarnas untuk melakukan evakuasi.

Terlepas dari situ, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban, dengan telah mendirikan dapur umum dan posko kesehatan di beberapa lokasi bencana itu.

Baca juga: BNPB gelar rakor tangani bencana banjir hingga tanah longsor di Sumbar

Baca juga: Cuaca ekstrem, 29 nagari di Padang Pariaman dilanda banjir dan longsor

Baca juga: Banjir dan longsor dilaporkan menewaskan dua orang di Padang Pariaman

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Raja Dewa Dandy

VENETIAN89

Tiga korban banjir******

Jakarta (ANTARA) - Tiga warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor ditemukan meninggal dunia oleh petugas gabungan, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  

“Korban meninggal dunia itu ditemukan kemarin,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, satu korban meninggal setelah tubuhnya terseret arus deras banjir, dan dua lainnya ditemukan meninggal dalam timbunan material tanah longsor.

Namun, ia belum dapat memastikan identitas dan lokasi tempat korban itu ditemukan. Hal demikian dikarenakan Pusdalops BNPB masih menunggu laporan secara rinci dari tim di lapangan yang hingga saat ini masih harus bertugas mengevakuasi warga.

Melihat proses evakuasi yang masih berlanjut maka diakui tidak menutup kemungkinan jumlah korban dapat bertambah.

Untuk itu pula, BNPB mengimbau bagi warga yang merasa ada kerabat dan anggota keluarga yang hilang untuk segera melapor kepada petugas gabungan yang telah disiagakan di lokasi demi kelancaran proses pencarian.

Berdasarkan laporan dari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, 800 unit rumah warga tersebar di 13 kecamatan dan 10 hektare sawah masih tergenang banjir dengan ketinggian muka air 30 centimeter - mencapai 3 meter.

Ketinggian muka air tersebut diperparah akibat besarnya volume luapan sungai setempat yang tak mampu membendung hujan deras yang masih mengguyur daerah itu sejak Jumat (8/3) sore.

Sebanyak 2.958 warga terpaksa dievakuasi ke tenda darurat, atau fasilitas umum, dan beberapa lainnya mengungsi ke tempat sanak-saudara yang aman dari banjir – tanah longsor.

Rusaknya tiga jembatan dan satu jalan penghubung akibat derasnya arus banjir dilaporkan cukup menjadi hambatan bagi petugas tim gabungan BPBD, TNI/Polri, Basarnas untuk melakukan evakuasi.

Terlepas dari situ, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban, dengan telah mendirikan dapur umum dan posko kesehatan di beberapa lokasi bencana itu.

Baca juga: BNPB gelar rakor tangani bencana banjir hingga tanah longsor di Sumbar

Baca juga: Cuaca ekstrem, 29 nagari di Padang Pariaman dilanda banjir dan longsor

Baca juga: Banjir dan longsor dilaporkan menewaskan dua orang di Padang Pariaman

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kekuatan Yongle

situs game slot tergacor

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Lihat Juga : Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)