auto wd slot

Apakah Anda suka bermain game?

Mentan Amran Targetkan RI Bisa Swasembada Beras Lagi di 2026******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia kembali swasembada berasdalam tiga tahun ke depan atau 2026.

Ia lantas menyinggung RI pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun sejak 2017 lalu. Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran di Kementan atau periode pertama Jokowi.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Meski demikian, ia kana berusaha membuat kebijakan yang tepat, sehingga menjadi pondasi bagi pemimpin selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Kami letakkan pondasinya satu tahun. Mudah-mudahan yang melanjutkan sudah tinggal jalan. Ini yang berganti kan cuma menterinya," tutur Amran.

Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Iya yakin sebab pada 2017 pun RI mampu swasembada.

"Waktu itu (2017) 260 juta penduduk, kurang lebih. Itu bisa swasembada tanpa impor beras medium," katanya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Novel Mo Ji Jiu Yao

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

3.500 Ton Beras Impor Asal Kamboja Tiba di Tanah Air Hari Ini******

Sebanyak 3.500 ton beras impordari Kamboja akhirnya tiba di Indonesia hari ini (2/11) untuk memenuhi stok pangan nasional.

Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, muatan beras impor itu langsung dibongkar muat untuk kemudian dibawa ke gudang Bulog di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut 3.500 ton beras impor ini merupakan tahap awal dari pengiriman untuk stok di Jawa Tengah, yakni totalnya 10 ribu ton.

Arief menambahkan pasokan beras impor Kamboja ini juga untuk memberikan kepastian cadangan beras aman di Bulog menjelang akhir tahun hingga masa Pemilu 2024 mendatang.

"Sampai dengan Februari nanti kita ada eventbesar, pesta demokrasi. Kemudian sampai dengan 9 April big season, kami akan pastikan Jateng dan provinsi lainnya aman," ungkapnya.

"Cadangan pangan di Bulog itu kita jaga di atas 1 juta ton, demikian perintahnya Pak Presiden. Jadi tidak akan seperti sebelum sebelumnya, stok di bawah 500 ribu ton, enggak. Kami akan pastikan ketersediaan pangan nasional itu cukup, jadi tidak boleh main-main karena beras ini harus ada", imbuh Arief.

Masa kemarau panjang atau El Nino menjadi salah satu pemicu turunnya produksi beras di tingkat petani karena banyak petani yang mengalami gagal panen atau puso, tak terkecuali di Jawa Tengah.

"Kita berharap ini bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, kita berdoa dan juga kita pun akan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ya kami akan terus turun bekerja sama dengan Petani untuk bercocok tanam dan ke depan kita Insya Allah akan mendapatkan panen raya padi yang lebih baik", ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Pemerintah memutuskan mengimpor beras karena kapasitas produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami tren penambahan sebanyak 2,9 juta jiwa per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Belakangan Pakai Allo Paylater******

Transmart memberikan kemudahan kepada pelanggan setia berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan layanan ini, pelanggan Transmart dapat berbelanja dengan tenang meski di akhir bulan karena bisa bertransaksi di awal lalu melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Apalagi hari ini Minggu (29/10) Transmart Full Day Sale balik lagi ngasih diskon 50 persen.

Lalu, daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi. Selamat berbelanja!

sistem kehidupan tertinggi

Menteri ATR Kukuh Tolak Perpanjang HGB Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.

"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.

"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.

Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.

Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.

"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Jokowi Resmikan Infrastruktur 'Langka' Bernilai Rp1,23 T di Palembang******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sei Selayur, Kota Palembangbernilai Rp1,23 triliun pada Kamis (25/10) ini.

Infrastruktur jenis ini terbilang 'langka' alias jarang di era Jokowi. Pasalnya, selama 9 tahun jadi presiden, Jokowi biasanya hanya meresmikan bendungan, bandara, jalan tol dan tempat pembuangan akhir.

"Tetapi baru kali ini yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Termasuk bagi lingkungan di sekitar Sungai Musi yang selama ini airnya sudah banyak tercemar limbah.

Ia percaya diri kehadiran sistem pengolahan air ini bisa mengurangi pencemaran di Sungai Musi sehingga airnya bisa aman untuk digunakan dalam mendukung kegiatan rumah tangga masyarakat di sekitar Sungai Musi.

"Kita tahu Sungai Musi ini sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena banyak memanfaatkannya untuk mandi dan mendukung kegiatan rumah tangga lainnya. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]