suhu bet138

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Pengadilan Malaysia tolak banding mantan dewan perkosa PRT Indonesia******

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Suamiku adalah seekor rubah tua

Profil Surabaya Hobby, Toko Lokal yang AS Tuduh Pasok Iran Alat Drone******

Sebuah toko asal Surabaya, Jawa Timur, yakni Surabaya Hobby, tengah jadi sorotan karena pemiliknya disanksi oleh otoritas Amerika Serikat (AS) usai dituduh memasok alat droneke Iran.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pemilik Surabaya Hobby, Agung Surya Dewanto, karena diduga memasok komponen drone atau kendaraan udara nirawak (UAV) ke Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) di Iran.

Dari penelusuranCNNIndonesia.com, Surabaya Hobby bukanlah perusahaan besar. Bisnis ini merupakan sebuah toko, yang berdiri sejak 2004 silam. Mereka mulai fokus menjual peralatan drone selama tujuh tahun terakhir atau sejak 2016.

Surabaya Hobby juga aktif melakukan aktifitas penjualan melalui media sosial serta berbagai platform e-commerce.

Penanggungjawab outlet sekaligus marketing Surabaya Hobby Frea Febri mengatakan usaha ini memang didirikan Agung Surya Dewanto. Namun yang bersangkutan sudah tidak aktif setahun belakangan.

"Dulu awalnya memang yang buat ini Pak Agung, tapi habis itu karena udah lama (sekitar satu tahun) enggak ke sini aku yang megang," kata Frea, yang juga kerabat Agung ini.

Frea menyebut Surabaya Hobby memang menjual produk drone dan jasa servisnya, menjual komponen drone termasuk servomotor, menyediakan perangkat RC airplane, serta PCP air gun.

Lihat Juga : Awal Mula Isu Sri Mulyani Mundur

Namun ia sama sekali tak pernah menerima pesanan atau mengirimkan 100 servomotor atau komponen produksi kendaraan udara nirawak alias drone ke luar negeri, apalagi Iran.

"Enggak pernah menjual ke luar negeri, kan enggak bisa juga, karena males ngurusnya, jadi nerima (pesanan) di Indonesia aja," ucapnya.

Frea mengaku tak khawatir meski Agung disanksi otoritas AS. Pasalnya, perusahaannya tak terpengaruh dan aktivitas penjualan tetap normal seperti biasa.

"Enggak ada pengaruhnya karena kami enggak pernah menjualnya (ke Iran). Kita penuhi pasar domestik saja," pungkasnya.

Dalam sebuah wawancara, Agung membantah tuduhan AS. Dia memang mengaku pernah menjual komponen drone ke luar negeri, tetapi bukan ke Iran.

Ia lantas menduga pembeli menyalahgunakan alat-alat tersebut untuk dijual kembali ke pembeli di Iran.

[Gambas:Video CNN]

badai setan

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Petinggi ITRI Stephen Su Bicara Peran Riset di Balik Industri Taiwan******

Taiwan merupakan pemimpin industri semikonduktor dunia, komponen penting dalam peralatan elektronik hingga otomotif modern.

Setidaknya 60 persen dari produk fabrikasi semikonduktor (foundry) global berasal dari Negeri Formosa itu. Bahkan, 90 persen cip tercanggih dunia berasal dari sana.

Keberhasilan itu tak lepas dari peran riset yang mampu menjawab kebutuhan industri hingga akhirnya menjadi produk yang bisa dikomersialisasi.

Berdiri sejak 1973, ITRI sudah terlibat sejak Taiwan mulai merintis pengembangan industri semikonduktor.

ITRI juga memiliki peran dalam berdirinya sejumlah perusahaan papan atas, termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC).

Anchor CNN Indonesia TV Maggie Calista berkesempatan untuk berbicara dengan SVP ITRI Stephen Su untuk membahas isu-isu terkait.

Wawancara eksklusif ini dilakukan di Kantor ITRI di Kota Taipei pada pekan terakhir Desember 2023.

Dalam wawancara tersebut, Su membagikan peran riset terapan di balik kesuksesan industri semikonduktor Taiwan.

Selain itu, Su juga menyinggung soal riset terapan yang bisa membuat kehidupan manusia lebih baik, hingga aspek keberlanjutan dalam pengembangan industri.

Untuk lebih lengkapnya, saksikan wawancara CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam 'Asia Forward' bersama Maggie Calista pada Kamis (18/1) pukul 19.00 WIB di CNN Indonesia TV dan live streaming di cnnindonesia.com.

[Gambas:Video CNN]