29 di erek erek

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Harga Emas Antam Melesat ke Rp948 Ribu******

Harga emasPT Aneka Tambang(Persero) alias Antambertengger di level Rp948 ribu pada Kamis (27/10) ini. Posisi itu menguat Rp5.000 dibandingkan Rabu (26/10) kemarin.

Begitu juga harga pembelian kembali (buyback) naik Rp7.000 dari perdagangan sebelumnya ke Rp836 ribu.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp524 ribu, 2 gram Rp1,83 juta, 3 gram Rp2,72 juta, 5 gram Rp4,51 juta, 10 gram Rp8,97 juta, 25 gram Rp22,32 juta, dan 50 gram Rp44,54 juta.

Sementara, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,19 persen menjadi US.672 per troy ons. Sejalan, harga emas di perdagangan spot juga menguat 0,13 persen ke US.666,71 per troy ons pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas internasional menguat oleh turunnya imbal hasil obligasi AS

"Harga emas naik oleh turunnya imbal hasil obligasi AS menyusul serangkaian data ekonomi yang lemah, meredakan ekspektasi akan kebijakan suku bunga The Fed," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.655 per troy ons dan resistanceUS.683 per troy ons.

Raja Sembilan Matahari

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Pembangunan IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Iskandar mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait.

Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada para jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," kata Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

Ekonomi Dunia Diprediksi Gelap, Bahlil Yakin Investasi RI Tetap Cerah******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin investasiIndonesia tetap cerah pada tahun depan, meskipun banyak kalangan memprediksi ekonomidunia bakal gelap.

Menurutnya, investasi tahun depan bahkan lebih baik dari tahun ini dan ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.

"Menyangkut outlook 2023 saya jujur berhati-hati karena ekonomi global nggak menentu. Tapi Indonesia ada secercah harapan 2023 akan membaik. Secara pribadi, punya optimisme investasi 2023 akan jauh lebih baik ketimbang 2022," ujarnya dalam dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

Untuk menggaet investasi di tahun depan, pemerintah menyiapkan beberapa stimulus yang akan menjadi 'pemanis' bagi investor. Namun, ia belum menjelaskan dengan detail apa saja yang akan ditawarkan kepada investor.

"Kami sedang menyusun perusahaan apa aja yang bakal datang pada 2023 untuk melakukan investasi dan perusahaan apa saja yang sekarang sudah existing dan tetap lanjutkan investasi. Nanti lanjutannya, kami sampaikan," jelasnya.

Bahlil menyebutkan telah menyusun target investasi sekitar Rp1.400 triliun pada 2023. Namun, angka tersebut belum pasti karena masih menunggu pembahasan internal pemerintah apakah target tersebut cukup realistis atau tidak.

"Target kita tahun depan Rp1.400 triliun. Naik (dari 2022), tapi saya belum bisa memastikan sekarang. Tim sekarang sedang dirumuskan. November nanti kita bicara," ungkapnya.

Sementara itu, untuk target tahun ini yang sebesar Rp1.200 triliun, ia juga optimistis bisa tercapai. Sebab, pemerintah sudah memiliki perhitungan potensi sisa investasi dari perusahaan yang bakal masuk dan yang sudah ada.

"Kami sudah mempunyai data terhadap perusahaan sedang investasi yang sudah 70 persen dan 60 persen yang harus mengejar targetnya sampai akhir tahun. Kami sudah hitung by name, alamat, jenis usaha, investasinya, closing kapan. Ada data itu semua. Kami bukan asbun (asal bunyi). Saya punya prinsip. Jadi optimis capai target Rp1.200 triliun," terang Bahlil.

Adapun realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada Januari-September 2022 sudah sebanyak Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target.

Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp479,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Berbaris menuju Evernight

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Planet terbelah menjadi dua

KB Bukopin Bakal Rights Issue 120 Miliar Saham******

PT Bank KB Bukopin Tbk akan melakukan rights issueatau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) demi meningkatkan permodalan.

Rencananya, perusahaan akan menerbitkan 120 miliar saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 per saham yang akan dilakukan dalam Penawaran Umum Terbatas VII.

"Rencana penambahan modal hasil PUT VII akan memperkuat struktur permodalan KB Bukopin dalam rangka memenuhi modal minimum dan menunjang pengembangan usaha sesuai dengan strategi perusahaan," ujar Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin, Rabu (26/10).

Menurut dia, pemegang saham mayoritas perusahaan, yakni KB Kookmin Bank, memberi dukungan sejalan dengan tren pengembangan bisnis emiten berkode BBKP.

Sebelumnya, KB Kookmin Bank telah menginvestasikan Rp1,46 triliun pada Juli 2019 dalam rangka mengakuisisi 22 persen saham Bank Bukopin.

Selanjutnya, pada Juli dan September 2020, pemegang saham mayoritas kembali menaruh dana Rp3,64 triliun.

Sehingga, kepemilikan saham KB Kookmin Bank menjadi 67 persen dengan status pemegang saham pengendali (PSP).

Kemudian, pada November 2021, KB Kookmin Bank kembali menambah modal dengan investasi Rp4,72 triliun.

KB Financial Group (KBFG) sendiri telah menetapkan pasar Indonesia sebagai pasar induk kedua dan selanjutnya akan memusatkan kemampuan afiliasi dalam grup induknya.

Kiprah bisnis KBFG sendiri mencakup industri perbankan, asuransi, dan konsumen sekuritas.

"Tahun ini, KB Bukopin fokus menjadi clean bank. Perusahaan berencana memperkuat fungsi special asset management," terang Shin.

[Gambas:Video CNN]