06 erek

Setan Besar dari Sekte Abadi

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Harga Kedelai Global Rp218 Ribu per Gantang, di Kudus Rp13.900 per Kg******

Harga rata-rata kedelaiglobal dipatok US (setara Rp218 ribu) per bushell atau gantang dalam tiga pekan terakhir di Oktober 2022, berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT) via Trading Economics.

Kenaikan harga kedelai global juga menular hingga Kudus, Jawa Tengah, yang saat ini tercatat Rp13.900 per kilogram (kg). Ironisnya, di tengah kenaikan harga, pasokannya pun menipis.

"Pada akhir September 2022, harga komoditas impor mencapai Rp13.700/kg, kemudian pada 20 Oktober 2022 naik menjadi Rp13.800/kg dan hari ini (25/10) naik lagi menjadi Rp13.900/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus Amar Ma'ruf, mengutip Antara, Selasa (25/10).

"Dua bulan ke belakang harganya masih di kisaran Rp13 ribu per kg, kini sudah sejak dua pekan ke belakang jadi Rp14 ribu per kg," tutur administrasi penjualan di Toko Kacang Kedelai Alam Sari Rika Nur Akomah, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (25/10).

Kendati demikian, perajin tahu dan tempe tetap membeli komoditas impor tersebut meski harganya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi masih terus berlangsung.

Namun, Amar Ma'ruf menyebut banyak yang mengurangi pembelian kedelai, sehingga permintaan saat ini turun hingga 20 persen. Sebelumnya, ia menyebut jumlah transaksi penjualan per hari bisa mencapai sekitar 20 ton kedelai.

Di lain sisi, stok kedelai impor saat ini hanya tersisa 25 ton di gudang. Stok tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Rabu (26/10).

Oleh karena itu, pihak Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus sudah mengajukan permintaan tambahan stok kedelai impor dari distributor di Semarang hingga 100 ton.

"Mudah-mudahan tidak ada permasalahan dengan stok kedelai impor, karena produsen tahu dan tempe juga sangat bergantung dengan kedelai impor. Sedangkan kedelai lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar," harapnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal ini agar pasokannya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati******

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan pengusahaakan lebih waspada dalam ekspansi bisnispada 2023 karena risiko resesiglobal.

"Sebenarnya, kami optimistis, tapi tetap berhati-hati. Kalau ekspansi dan lain-lain, kita mesti lihat demand-nya (permintaan) pasarnya, dan lain-lain. Yang penting sekarang, di perusahaan costitu (biaya) tidak mempengaruhi efisiensi," ujarnya dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas dan Kadin seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Adapun, investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperkirakan tetap tumbuh ke depan.

Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pun, sambung dia, akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart cityyang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi. Apalagi, kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," imbuh Shinta.

Selanjutnya, sektor padat karya diperkirakan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana sektorstartup.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi ini sulit karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan. Jadi, mereka banyak melakukan efisiensi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Harga Kedelai Global Rp218 Ribu per Gantang, di Kudus Rp13.900 per Kg******

Harga rata-rata kedelaiglobal dipatok US (setara Rp218 ribu) per bushell atau gantang dalam tiga pekan terakhir di Oktober 2022, berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT) via Trading Economics.

Kenaikan harga kedelai global juga menular hingga Kudus, Jawa Tengah, yang saat ini tercatat Rp13.900 per kilogram (kg). Ironisnya, di tengah kenaikan harga, pasokannya pun menipis.

"Pada akhir September 2022, harga komoditas impor mencapai Rp13.700/kg, kemudian pada 20 Oktober 2022 naik menjadi Rp13.800/kg dan hari ini (25/10) naik lagi menjadi Rp13.900/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus Amar Ma'ruf, mengutip Antara, Selasa (25/10).

"Dua bulan ke belakang harganya masih di kisaran Rp13 ribu per kg, kini sudah sejak dua pekan ke belakang jadi Rp14 ribu per kg," tutur administrasi penjualan di Toko Kacang Kedelai Alam Sari Rika Nur Akomah, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (25/10).

Kendati demikian, perajin tahu dan tempe tetap membeli komoditas impor tersebut meski harganya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi masih terus berlangsung.

Namun, Amar Ma'ruf menyebut banyak yang mengurangi pembelian kedelai, sehingga permintaan saat ini turun hingga 20 persen. Sebelumnya, ia menyebut jumlah transaksi penjualan per hari bisa mencapai sekitar 20 ton kedelai.

Di lain sisi, stok kedelai impor saat ini hanya tersisa 25 ton di gudang. Stok tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Rabu (26/10).

Oleh karena itu, pihak Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus sudah mengajukan permintaan tambahan stok kedelai impor dari distributor di Semarang hingga 100 ton.

"Mudah-mudahan tidak ada permasalahan dengan stok kedelai impor, karena produsen tahu dan tempe juga sangat bergantung dengan kedelai impor. Sedangkan kedelai lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar," harapnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal ini agar pasokannya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Pada awalnya

PTBA Raup Laba Rp10 T Sepanjang Kuartal III 2022******

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraup laba bersihRp10 triliun pada kuartal III 2022, atau naik 110 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

Direktur Utama PT Bukit Asam Asral Ismail mengatakan capaian laba dipicu pendapatan sebesar Rp31,1 triliun atau naik 60 persen dari periode tahun lalu.

"Peningkatan laba ini juga dipengaruhi kenaikan harga jual batu bara di pasar global, yang mana harga jual rata-rata Rp1,3 juta per ton pada kuartal III 2022, atau jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan 143 persen," kata Asral dalam konferensi pers secara virtual, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Sementara itu, total aset perusahaan per 30 September sudah mencapai Rp41,2 triliun. Jumlah itu naik 28 persen dibandingkan kuartal III 2021 sebesar Rp32,2 triliun.

Menurutnya, kenaikan kinerja tersebut disebabkan tingginya permintaan batu bara. Selain itu, harga batu bara yang terkerek signifikan juga membantu perbaikan kinerja PTBA.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harga Batu Bara Acuan (HBA) meningkat sekitar 101 persen persen dari US8,50 per ton pada Januari 2022 menjadi US9,22 per ton pada September 2022.

Sepanjang kuartal tersebut, total produksi batu bara PTBA mencapai 27,7 juta ton, meningkat 21 persen dibanding kuartal III 2021 yang sebesar 22,9 juta ton.

Penjualan batu bara PTBA sampai dengan kuartal III 2022 sebanyak 23,5 juta ton, tumbuh 12 persen secara tahunan.

Porsi penjualan ekspor PTBA terus meningkat dari 33 persen pada Kuartal I 2022, 38 persen pada kuartal II 2022, dan mencapai 44 persen pada kuartal III 2022.

Peningkatan porsi ekspor pada kuartal II dan III tersebut menyebabkan porsi ekspor sampai dengan kuartal III 2022 tercatat sebesar 38 persen dari seluruh penjualan.

Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) hingga kuartal III 2022 tercatat sebesar 14,4 juta ton atau 159 persen dari target tahunan.

[Gambas:Video CNN]