cara agar kredivo bisa cicilan

Biografi Ajaib HP

Raffi Ahmad Bersiap Lebarkan Sayap Bisnis ke Sektor Transportasi******

Pesohor Raffi Ahmad berencana melebarkan sayap bisnisnya ke sektor transportasidengan mengakuisisi sahamsalah satu perusahaan taksi konvensional di Indonesia.

Mengutip detik.com, aksi itu dilakukannya karena ia melihat sektor transportasi darat saat ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Terutama, setelah sektor pariwisata bangkit dari tekanan pandemi corona.

"Iya memang rencananya akan terjun ke bidang transportasi darat dengan mengakuisisi saham perusahaan taksi konvensional, rencananya ya," ujar Raffi Ahmad, Rabu (15/2).

Raffi Ahmad belakangan ini getol melebarkan saya bisnis. Sebelum melirik saham perusahaan taksi konvesional, ia melalui RANS Entertainment, membuka 4 unit usaha baru di bidang food and beverage (F&B)alias bisnis kuliner.

Dalam menjalankan bisnis itu, ia menggandeng sejumlah mitra yang lebih dulu terjun di duniaF&B.

Ia mengatakan jalan kolaborasi dipilih lantaran untuk mempercepat penetrasi bisnisnya. Mitra RANS yang pertama adalah CEO sekaligus FounderKaraage Kei, Haraguchi Kei. Restorannya menjual karage otentik asli Jepang. Gerai pertama mereka di Indonesia dibuka dibuka di Gandaria City Jakarta pada pekan lalu.

RANS juga menggandeng Ichi Group. CEO RANS Entertainment Nagita Slavina menyebut jejak rekam Ichi Grup di dunia F&Bterlihat dari berkembangnya Ikkudo Ichi ramen dan Warung Leko. Karena itu, RANS tengah mempersiapkan kolaborasi dalam bentuk baru yang masih dirahasiakan.

Mitra berikutnya bersama The Hive Kitchen membentuk Kebab Queen, yang menyajikan kebab dari bahan lebih sehat. Saat ini, gerai The Hive Kitchen baru ada di Bali dan segera berekspansi ke kota-kota lain lewat kolaborasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Terakhir yaitu kolaborasi dengan Gunawarman Group, bagian dari Sanga Jiwa. RANS dan Gunawarman Group akan mengembangkan Marawa Beach Club. Kini, Marawa Beach Club telah beroperasi di Padang. Ke depan, Marawa Beach Club akan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

"Kita cari tempat lifestyleyang berbeda. Bukan hanya untuk makan, party, Gunawarman Group punya sesuatu yang berbeda," ujar Raffi.

Raffi berharap Marawa Beach Club bisa menjadi one stop destination, yang dapat memfasilitasi kegiatan keluarga, sesuai dengan visi misi RANS dalam bertumbuh membangun keluarga.

Beach club ini juga akan mengusung konsep budaya lokal sehingga dapat mendorong mengembangkan wisata lokal serta membantu memberdayakan tenaga kerja lokal.

Panjang umur iman

Raffi Ahmad Bersiap Lebarkan Sayap Bisnis ke Sektor Transportasi******

Pesohor Raffi Ahmad berencana melebarkan sayap bisnisnya ke sektor transportasidengan mengakuisisi sahamsalah satu perusahaan taksi konvensional di Indonesia.

Mengutip detik.com, aksi itu dilakukannya karena ia melihat sektor transportasi darat saat ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Terutama, setelah sektor pariwisata bangkit dari tekanan pandemi corona.

"Iya memang rencananya akan terjun ke bidang transportasi darat dengan mengakuisisi saham perusahaan taksi konvensional, rencananya ya," ujar Raffi Ahmad, Rabu (15/2).

Raffi Ahmad belakangan ini getol melebarkan saya bisnis. Sebelum melirik saham perusahaan taksi konvesional, ia melalui RANS Entertainment, membuka 4 unit usaha baru di bidang food and beverage (F&B)alias bisnis kuliner.

Dalam menjalankan bisnis itu, ia menggandeng sejumlah mitra yang lebih dulu terjun di duniaF&B.

Ia mengatakan jalan kolaborasi dipilih lantaran untuk mempercepat penetrasi bisnisnya. Mitra RANS yang pertama adalah CEO sekaligus FounderKaraage Kei, Haraguchi Kei. Restorannya menjual karage otentik asli Jepang. Gerai pertama mereka di Indonesia dibuka dibuka di Gandaria City Jakarta pada pekan lalu.

RANS juga menggandeng Ichi Group. CEO RANS Entertainment Nagita Slavina menyebut jejak rekam Ichi Grup di dunia F&Bterlihat dari berkembangnya Ikkudo Ichi ramen dan Warung Leko. Karena itu, RANS tengah mempersiapkan kolaborasi dalam bentuk baru yang masih dirahasiakan.

Mitra berikutnya bersama The Hive Kitchen membentuk Kebab Queen, yang menyajikan kebab dari bahan lebih sehat. Saat ini, gerai The Hive Kitchen baru ada di Bali dan segera berekspansi ke kota-kota lain lewat kolaborasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Terakhir yaitu kolaborasi dengan Gunawarman Group, bagian dari Sanga Jiwa. RANS dan Gunawarman Group akan mengembangkan Marawa Beach Club. Kini, Marawa Beach Club telah beroperasi di Padang. Ke depan, Marawa Beach Club akan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

"Kita cari tempat lifestyleyang berbeda. Bukan hanya untuk makan, party, Gunawarman Group punya sesuatu yang berbeda," ujar Raffi.

Raffi berharap Marawa Beach Club bisa menjadi one stop destination, yang dapat memfasilitasi kegiatan keluarga, sesuai dengan visi misi RANS dalam bertumbuh membangun keluarga.

Beach club ini juga akan mengusung konsep budaya lokal sehingga dapat mendorong mengembangkan wisata lokal serta membantu memberdayakan tenaga kerja lokal.

Tempat Perburuan Gen Super

Walmart Berencana Tutup 3 Pusat Teknologi di AS******

Walmart Inc (WMT.N) akan menutup tiga pusat teknologinya di Amerika Serikat(AS). Ratusan karyawan yang terdampak penutupan ini akan dipindahkan ke kantor lain.

Raksasa ritel global ini memiliki 11 pusat teknologi di AS, serta 6 yang berada di luar negeri.

Dalam sebuah memo internal yang diperoleh Reuters, Direktur Komunikasi Global Walmart Robert Munroe mengatakan yang ditutup adalah pusat teknologi di Austin (Texas), Carlsbad (California) dan Portland (Oregon).

"Tidak ada tanggal yang pasti (kapan transfer karyawan ini) harus selesai," imbuhnya.

Munroe mengatakan Walmart akan membayar biaya transfer karyawan yang pindah atau membayar pesangon bagi mereka yang memilih mengundurkan diri akibat penutupan ini.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Salahkan Agen, Lippo Ungkap Meikarta Baru Terjual 18 Ribu Unit******

PT Lippo Cikarang Tbk selaku induk pengembang proyek Meikarta menyebut apartemen yang dipesan baru 18 ribu unit. Padahal, selama ini mereka menggemborkan bahwa unit yang terjual tembus 100 ribu unit.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya mengatakan hal itu terjadi lantaran proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Saat itu, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

"Waktu proyek ini pertama kali di-launch, itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Angka mereka tentu menggelembung besar dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi," ujarnya Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Dari 18 ribu unit tersebut, Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022. Penyerahan unit ditargetkan rampung pada 2027.

Pada 2023, penyerahan apartemen ditargetkan mencapai 2.200 unit, 3.000 unit pada 2024, 3.000 ribu unit pada 2025, 3.100 unit pada 2026, dan sisanya 1.997 unit pada 2027.

Di sisi lain, Ketut mengatakan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mengaku telah mencabut gugatan perdata terhadap anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Kami sudah cabut (gugatan). Kami memerintahkan MSU untuk mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu tapi baru efektif hari ini," ujar Ketut.

Pada 2017 lalu, Ketut yang saat itu menjabat sebagai Presiden Meikarta mengatakan banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang datang ke Meikarta untuk membeli.

"Sampai saat ini, hunian di Meikarta telah terjual hampir 100 ribu unit," ungkap Ketut saat itu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun