sakti77 slot

tukang sampah pesawat

4 Syarat Raup Cuan di Tahun Politik versi Pengusaha******

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengungkapkan pengusahaberpotensi meraup keuntungan besar pada tahun politik 2023. Menurutnya, jelang Pemilu, belanja dalam negeri akan meningkat baik dari segi produk maupun jasa.

"Tahun politik biasanya perdagangan bisa cuan, cuan dari segi produk maupun jasa karena banyak kampanye, spending-nya pasti besar. Pasti ada pengaruh secara positif," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Meski demikian, potensi meraup keuntungan itu juga disertai dengan kemungkinan kondisi politik yang tidak stabil. Untuk itu, menurutnya terdapat empat syarat agar kondisi tetap stabil dan bisa menguntungkan bagi pengusaha.

"Keduaitu keamanan. Jadi kita pastikan ini aman, menjaga semua jangan sampai banyak konflik. Pastikan Pemilu itu aman, jujur, adil," ucapnya.

Kemudian, syarat ketigaadalah keberlanjutan dalam kepemimpinan. Shinta menilai meski ada perubahan pemimpin, menurutnya penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang dianggap sudah baik.

Terakhir, syarat yang harus dipenuhi adalah kompetisi yang sehat. Meskipun harus bersaing, ia berharap tak ada konflik yang saling menjatuhkan pihak-pihak lain.

Ia berharap tahun politik mendatang bisa berlangsung dengan aman hingga membuat perdagangan semakin tumbuh dengan pesat.

"Kalau perlu bertanding untuk bersanding. Silakan kompetisi tapi nanti kolaborasi aja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Pelatihan Kartu Prakerja Bakal Tatap Muka di Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program pelatihan Kartu Prakerja bakal berlangsung hybrid dengan menggabungkan skema offline dan online pada kuartal I 2023.

Kebijakan itu merupakan hal baru sebab Kartu Prakerja selama ini dijalankan 100 persen online.

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12).

Airlangga pun mengatakan bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta. Namun, para peserta harus menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling untuk mendapatkan insentif tersebut.

Untuk menyiapkan skema normal, pemerintah telah merevisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, Airlangga juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Bloomberg Diklaim Ingin Akuisisi Wall Street Journal & Washington Post******

Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg LP, diklaim ingin mengakuisisi Wall Street Journaldari Murdoch's News Corp, atau Washington Postdari Amazon.com milik Jeff Bezos

Demikian dikutip dari situs berita Axios, Jumat (23/12).

Sementara itu, mengutip dari Reuters, berdasarkan sumber kantor berita tersebut, sejauh ini Bloomberg belum menghubungi Rupert Murdoch untuk membahas kemungkinan pembelian Dow Jones dan surat kabar andalannya Wall Street Journal.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGANMelihat Jebakan yang Perlu Dipelototi Sebelum Membeli Produk Asuransi

Sebelumnya diberitakan upaya mengakuisisi surat kabar besar telah menarik minat Bloomberg sebelumnya, termasuk New York TimesdanFinancial Times.

Sumber Reutersmengatakan akuisisi bentuk apa pun diklaim akan memberi miliarder berusia 80 tahun itu properti media raksasa untuk memublikasikan agenda politiknya seperti menangani perubahan iklim, atau mempromosikan undang-undang senjata yang lebih ketat.

Hal itu pun diamini akademisi dari sekolah bisnis Universitas Columbia, Eli Noam.

"Akuisisi Bloomberg atas [Washington Post] belum tentu hanya keputusan bisnis. Mike B adalah seorang pembuat kebijakan/politik, walikota, kandidat presiden, dan akuisisi semacam itu akan memberikan alat untuk memengaruhi kebijakan publik Washington," kata Eli Noam, profesor emeritus di sekolah bisnis Universitas Columbia.

Bloomberg pernah menjadi wali kota tiga periode New York City. Dia juga pernah sempat ingin maju pemilihan Presiden 2020 dari Partai Demokrat.

Menurut perhitungan Forbes, Bloomberg adalah orang terkaya ke-12 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US,8 miliar.

Penggabungan dengan Wall Street JournalatauDow Jonesakan menciptakan raksasa data dan berita keuangan sehingga memperkuat cengkeraman Bloomberg pada industri sambil menarik pengawasan dari regulator antimonopoli.

Axios memberitakan bahwa Bloomberg melihat Dow Jones, juga penerbit Barron's dan MarketWatch, sebagai pilihan ideal. Namun, tak menutup kemungkinan Bloomberg akan pula membeli Washington Post seandainya Bezos tertarik untuk menjualnya.

Juru bicara Bloomberg L.P. menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi. "Tidak ada yang perlu dikomentari," katanya.

Sementara itu, Dow Jonestidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Michael Bloomberg dan Bezos juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Rupert Murdoch pun menolak untuk memberikan komentar.

Lihat Juga : Waspada Iklan Penipuan Berkedok Tawaran Upgrade Fitur BI FAST

Mulai penjara bawah tanah

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]