ada slot88 link alternatif

Dunia pedang pertama

Daftar Jalur yang Terganggu Imbas Anjlok KA Pandalungun******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) mengungkapkan sejumlah jalur terdampak imbas anjlok Kereta Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember yang anjlok di Emplasemen Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (14/1) pagi.

Jalur yang terganggu itu yakni jalur dari Surabaya menuju Malang dan Surabaya menuju Jember.

Adapun KA-KA yang terganggu sementara ini akibat anjolkan tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember dan KA (432) Commuterline Penataran.

Ia mengatakan upaya selanjutnya dari KAI adalah secepatnya melakukan evakuasi terhadap rangkaian kereta api tersebut.

Kereta Api Pandalungan relasi Gambir-Jember anjlok di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo pada Minggu pagi ini.

Mengutip informasi yang disampaikan oleh @tanyakanrl, anjlok terjadi di Stasiun Tanggulangin.

"💚 Innalillahi, KA Pandalungan anjlok di Sta Tanggulangin," katanya

Sementara itu berdasarkan Info Lintas Daop 8 Sb anjlok kereta tersebut terjadi pada pukul 08.57 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Studio Pixar Bakal PHK 300 Karyawan******

Pixar Animation Studios milik Walt Disney (DIS.N) dikabarkan bakal memutus hubungan kerja (PHK) 300 karyawan.

Kamis (11/1) lalu, sumber Reuters mengatakan PHK tersebut dilakukan lantaran beberapa produksi rampung digarap dan sekarang mereka kelebihan pekerja. Ia menyebut jumlah karyawan yang di-PHK belum diputuskan dan tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Menurutnya, studio Pixar Emeryville di California, Amerika Serikat, mempekerjakan karyawan untuk menggarap serial streaming. Namun, ketika produksi tersebut selesai, karyawan yang ada melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Sementara itu, Disney tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

CEO Disney Bob Iger pada 2022 memang mengisyaratkan bahwa perusahaannya akan mengurangi konten streaming produksi sendiri dalam upaya untuk menekan biaya, dan akan melisensikan acara dan film dari pihak ketiga.

Pada bulan Juni tahun lalu, Pixar memecat 75 karyawan, termasuk dua eksekutif di balik film box office yang hasilnya mengecewakan, yakni Lightyear. Itu merupakan PHK signifikan pertama di studio tersebut dalam satu dekade.

Pixar terkenal dengan franchise sinematik termasuk Toy Story, The Incredibles dan Finding Nemo.

Disney mengakuisisi Pixar pada 2006 untuk merevitalisasi Animasi Disney yang sedang kesulitan.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Masih Ada Waktu ke Transmart Full Day Sale, Diskon sampai Pukul 22.00******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (14/1). Yuk ke Transmart sekarang juga karena masih ada waktu buat nikmati diskonnya!

Transmart kasih diskon 50 persen buat aneka produk terpilih. Selain itu ada tambahan lagi diskon 20 persen!

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart, Cus!

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskon ini cuma berlangsung satu hari, pada Minggu (14/1). Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Mumpung masih ada waktu buat belanja, yuk ke gerai Transmart terdekat sekarang juga!

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).

Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.

"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.

Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.

"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.

Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata******

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pria sebelah suka menggoda orang

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal