kredivo solo

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Belanja di Shopee Kini Kena Biaya Tambahan Jasa Layanan Rp1.000******

Platform belanja online, Shopee mengenakan biaya tambahan untuk jasa layanan sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi produk fisik melalui situs maupun aplikasi Shopee. Biaya layanan berlaku mulai Minggu (23/10).

Biaya layanan diberlakukan untuk mengembangkan teknologi demi meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

"Mulai tanggal 23 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB, Shopee menerapkan biaya layananan untuk mengembangkan teknologi kami agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi" tulis Shopee dikutip dari website resminya, Senin (24/10).

Biaya layanan tidak berlaku untuk transaksi produk digital seperti keuangan, zakat, dan donasi. Namun biaya layanan berlaku untuk produk digital yang disertakan dalam pembelian produk fisik.

"Biaya layanan sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," tulis Shopee.

Shopee menjelaskan jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan secara penuh, maka biaya layanan juga akan dikembalikan.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan sebagian maka biaya layanan akan dikembalikan secara prorata.

Sebelum Shopee, Tokopedia lebih dulu mengenakan biaya tambahan untuk jasa aplikasi dan jasa layanan masing-masing Rp1.000 untuk setiap transaksi.

Biaya jasa aplikasi itu mereka tegaskan hanya berlaku untuk pembelian produk barang saja dan tidak berlaku untuk transaksi pembelian produk keuangan, produk digital, topAds, zakat dan donasi, kecuali transaksi pembulatan e-gold donasi atau pulsa yang disertakan dalam pembelian fisik.

"Biaya layanan berbeda dan terpisah dari biaya jasa aplikasi. Biaya jasa aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran," tulis Tokopedia dikutip dari website resminya, Kamis (4/8).

tahun semenanjung

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Pemerintah Siapkan 30 Bus Listrik saat KTT G20******

Pemerintah menyiapkan 30 bus listrikuntuk melayani masyarakat umum yang tinggal di kawasan Nusa Dua, Bali pada saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan saat pelaksanaan KTT G20 nanti, akses masuk kawasan Nusa Dua akan ditutup dan dijaga ketat.

Hanya kendaraan yang memiliki stiker khusus yang bisa masuk, sehingga disediakan bus untuk masyarakat umum.

Menurutnya, sisa 20 bus listrik yang sudah disiapkan akan datang dan tersedia paling lambat akhir Oktober ini. Nantinya, sosialisasi langsung dilakukan ke masyarakat sekitar sekaligus proses uji coba.

Suharto menekankan pemerintah tidak akan memungut biaya alias gratis saat masyarakat menggunakan transportasi bus listrik ini. Namun, masyarakat hanya bisa naik dan turun di tempat yang sudah ditentukan.

Tak hanya itu, bus listrik gratis juga akan ditempatkan di sekitar bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mengantisipasi tim delegasi yang kebingungan atau datang tanpa rombongan. Bus yang disediakan ada yang besar dan kecil.

"Karena ada dua jenis bus kita sediakan, yang besar kapasitas 54 seat mungkin akan ada di jalur pertama, sekitar apron bandara, dan yang kecil-kecil di kawasan Nusa Dua. Untuk yang masuk kawasan Nusa Dua nanti kita akan atur headway nya kurang lebih 7 menit sudah ada pelayanan," jelasnya.

Selain itu, untuk kendaraan VVIP dan VIP kendaraan juga sudah disiapkan. Dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan otomotif, salah satunya Toyota. Selain itu, ada juga GoTo juga menyatakan komitmen untuk mendukung penyediaan kendaraan motor listrik.

"Kendaraan listrik saat ini kami mendapatkan supportingdari GoTo kurang lebih 70 motor. Sehingga dalam pelaksanaan bus-nya kan 7 menit (headway), kalau dirasa lama silahkan (naik motor). Kalau ada keperluan lain ada roda dua yang bisa mengantarkan para delegasi, atau kepanitiaan sampai ke tempat yang dituju," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bumi ini agak jahat

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshoujue

Puncak Acara G20, Lalu Lintas Udara Bertambah hingga 100 Penerbangan******

Puncak acara KTT G20diprediksi membuat lalu lintas penerbangandari dan ke Balipadat. Tidak kurang dari 70-100 penerbangan bertambah.

"Tambahannya kira-kira sekitar 70-100 flight(penerbangan). Jadi, movement(pergerakannya) 140-200. Kira-kira segitu, karena jadwalnya masih belum (pasti)," tutur Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (18/10).

Ia menuturkan penambahan penerbangan dikarenakan 29 kepala negara membawa serta pesawat negara dalam KTT G20 di Bali. Sementara, delegasi lainnya menggunakan pesawat komersial.

Kendati begitu, Polana mengaku belum mengetahui rincian jumlah pesawat saat puncak KTT G20 ke Bali.

"Terus terang, ini bukan AirNav yang menentukan, tetapi ada panitianya. Sementara, untuk kedatangan pesawat nanti, koordinatornya Kemenlu. Kami hampir setiap pekan rapat," kata Polana.

Yang pasti, ia melanjutkan puncak KTT G20 tidak akan mengganggu jadwal penerbangan atau penghentian pesawat komersial. Meskipun, penerbangan komersial akan dikurangi saat acara puncak yang diperkirakan jatuh pada 15-16 November 2022.

"Yang jelas, konsepnya tidak mengganggu operasional komersial tetap dilayani. Tidak ada penghentian, walaupun berkurang, tapi tidak ada penghentian," ungkapnya.

Terkait pesawat yang akan dibawa oleh kepala negara dalam G20, Polana mengakui tidak semua bisa parkir di Bali. Namun, ia menyebut sudah disiapkan bandara-bandara pendukung, seperti di Surabaya, Lombok, Yogyakarta, Semarang, hingga Makassar.

"Yang jelas pesawat-pesawat negara itu kan tidak bisa semua stay(menetap) di Bali. Kita ada bandara pendukung di sini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]