pinjam uang 300 ribu

Bai Yeyi

Bahlil 'Titip' Investor ke Pemda: Layani Baik******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melayani investordengan baik.

Menurutnya, pemerintah berusaha mendorong kolaborasi antara investor dengan pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sehingga, memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang mau masuk daerah menjadi sangat penting.

"Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menekankan jangan sampai ada conflict of interest (kepentingan) yang bisa menghancurkan momentum investasi positif saat ini.

"Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldozer'," kata Luhut.

"Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar US,9 miliar sampai dengan 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemutakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan bagi kemudahan berusaha di daerah. Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan serta pengoptimalan anggaran untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

"Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga harus permudah perizinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Harga Sewa Kampung Susun Bayam******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) bakal menetapkan harga sewa Kampung Susun Bayam(KSB) di bawah Rp1,5 juta per bulan. Besaran sewa tersebut merupakan hasil diskusi antara JakPro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya betul (harga sewa di bawah Rp 1,5 juta), untuk tarif sewa Kampung Susun Bayam, sudah kami diskusikan kembali dengan Pemprov DKI," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dikutip detikcom, Selasa (29/11).

Harga sewa tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018. JakPro juga mengklaim telah melakukan sosialisasi harga sewa itu kepada warga.

"Kemarin kita ketemuan rapat tuh Rabu. Rapat itu belum ada kesepakatan. Pihak JakPro maupun dengan warga belum ada kesepakatan mengenai masalah nominal dan serah terima kunci belum ada informasi itu," ucapnya.

Selain itu, warga juga menagih janji JakPro untuk bisa menempati rumah susun tersebut. Di mana, calon penghuni dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam per 20 November, namun sampai saat ini belum ada serah terima kunci.

"Ini rencana kita mau menuntut penyerahan kunci sesuai dengan pernyataan dari pihak JakPro dan pihak Pemprov dan disaksikan waktu itu ada Pak Lurah, sama staf Lurah pada 20 (November). Itu dinyatakan di dalam satu ruangan, penyerahannya sekarang. Waktu pernyataan itu dibuat Oktober kemarin, dan itu dinyatakan di dalam kantor dalam situasi kita rapat. Artinya kan itu pernyataan resmi dari pejabat JakPro dan Pemprov," kata Asep.

"Tapi sampai hari ini, sampai kemarin, kita tunggu-tunggu nggak ada realisasi penyerahan kunci itu. Kita nggak ngerti kendalanya seperti apa dan bagaimana kendalanya, kita nggak tahu, karena memang itu bukan ranah kita," imbuhnya.

Sebagai informasi, kampung susun ini memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Perkampungan mereka digusur untuk pembangunan Stadion BMW yang kini diberi nama JIS.

Pada awal Januari 2022 Jakpro menyebut ada program Resettlement Action Plan (RAP) atau permukiman kembali. Jakpro menyebut ada 642 keluarga yang terdaftar dalam program tersebut.

Jakpro berpegang pada arahan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kawasan JIS.

Kampung Susun Bayam dibangun dalam kurun waktu 4 bulan 20 hari sejak 7 Mei 2022 lalu. Bangunan ini berdiri di atas area seluas 17.354 meter persegi, dibangun 3 tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit hunian.

Setiap unit memiliki luas 36 m persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian mengambil konsep mezzanine.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Mendampingi Putri Serangga

Bandara Bone Kembali Beroperasi Setelah Mati Suri Sejak 2017******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanmengoperasikan kembali Bandar Udara (Bandara) Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulsel.

Rencananya maskapai Susi Air membuka tiga rute penerbangan dan penerbangan perdana mulai 1 Desember 2022 mendatang untuk mendukung operasi bandara tersebut.

Ada tiga rute yang akan dilayani Susi Air. Pertama, Makassar-Bone (PP) 5 kali seminggu dengan harga tiket Rp300 ribu.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengoperasian kembali bandara itu dilakukan setelah Pemprov Sulsel memberikan subsidi tiket sebesar Rp2,5 Miliar.

"Jadi arahan presiden dan menteri untuk diaktifkan bandaranya, karena sudah dianggarkan. Sehingga kita tindak lanjuti dengan pemberian subsidi," kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin (28/11).

Sebelumnya kata Andi Sudirman bahwa pihaknya telah memberikan subsidi penerbangan untuk rute Toraja-Balikpapan. Ia berharap beroperasinya bandara ini bisa menghidupkan kembali perekenomian masyarakat di wilayahnya.

"Karena dengan adanya bandara, mobilitas barang dan jasa lebih cepat dan murah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wakil Bupati Bone Ambo Dalle memberikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, karena bandara yang pernah tidak bisa melakukan penerbangan sejak 2017 lalu itu akhirnya bisa beroperasi lagi. 

"Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone sudah cukup lama tidak beroperasi sejak 2017 karena adanya beberapa masalah. Alhamdulillah dengan dukungan Pemprov Sulsel, kita mendapatkan subsidi dalam rangka mengaktifkannya kembali," kata Ambo Dalle. 

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]