pinjam uang di bsi

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

KAI Rilis Daftar Korban Luka dan Rumah Sakit Usai Tabrakan KA Turangga******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan hingga kini tak ada korban jiwa yang menimpa penumpang dalam kecelakaan kereta api (KA) Turangga dengan Kereta Lokal (Commuterline) Bandung Raya, di Cicalengka, Jawa Barat.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dari total penumpang KA Turangga sebanyak 264 orang dan KA Commuterline sebanyak 191 penumpang, ada sekitar 22 penumpang yang mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit (RS) terdekat untuk mendapat perawatan.

Ia merinci 18 orang dibawa ke RSUD Cicalengka, dua orang dibawa ke RS Edelweiss dan dua orang lainnya dibawa ke RS AMC.

Namun, empat petugas KA dinyatakan meninggal imbas peristiwa kecelakaan kereta api tersebut. Keempat petugas tersebut terdiri dari masinis, asisten masinis, pramugara, dan polsuska.

Lihat Juga : Korban Tewas Kecelakaan Kereta Turangga Bertambah Jadi 4 Orang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat berduka atas meninggalnya sejumlah petugas KA akibat kecelakaan tersebut. Kami sangat mengapresiasi jasa mereka yang telah berkontribusi terhadap perusahaan," ucap EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji melalui keterangan resminya, Jumat (5/1).

Para penumpang yang selamat dan telah dievakuasi langsung dibawa ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang disediakan oleh KAI.

Saat ini, seluruh tim KAI beserta pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak lainnya tengah melakukan upaya penanganan kecelakaan kedua kereta tersebut.

Untuk mengatasi perjalanan sejumlah rangkaian KA lainnya yang akan melintas di jalur tersebut, KAI tengah melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain.

Buku Domesday

Unit SIM Keliling ditiadakan menyusul hari libur nasional******

kembali dibuka pada Sabtu (30/3)

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

santo

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Astra Dukung Polda Jabar Siapkan Rekayasa Lalin Jelang Lebaran******

Astra Infra mengatakan pihaknya melakukan berbagai peningkatan layanan dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2024, mulai dari Tol Cikopo-Palimanan, Tangerang-Merak, hingga Jombang-Mojokerto.

"Saat ini kami secara intensif terus melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan perjalanan yang lancar, aman, dan nyaman untuk masyarakat pada arus mudik lebaran tahun ini," kata Group COO Astra Infra, Billy Perkasa Kadar.

Lihat Juga : Arus Balik, Astra Tebar Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak 20 Persen

Sementara itu di Tol Tangerang-Merak, Astra Infra melalukan persiapan berupa manajemen trefik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, serta delaying systemuntuk mengantisipasi kepadatan ke arah Pelabuhan Merak.

Mereka juga akan terlibat dalam pembatasan angkutan barang, penambahan toilet portabel di rest area dan jalur, penambahan kapasitas parkir di rest area KM 43 A, dan peningkatan penyebaran layanan informasi publik.

Lihat Juga : Edukasi dan FiturEnggak Perlu Khawatir, Struk Tol Hilang Bisa Dicetak

Di Tol Jombang-Mojokerto, Astra Infra ikut menyiapkan 12 mobile readerguna mengurai kepadatan di gerbang tol. Kemudian untuk pengguna kendaraan listrik, akan ada Stastiun Pengisian Kendaraan Listrik ultra fast chargingsecara gratis di Teras Melati KM 695A.

Koordinasi dengan Ditlantas Polda Jatim juga disebut telah dilakukan guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan.

Astra Infra juga mengimbau pengguna jalan yang berpuasa tetap dapat mengutamakan keselamatan berupa menjaga batas kecepatan seperti maksimal 70 km/jam saat hujan dan beristirahat bila lelah, mengantuk, atau berkendara selama 4 jam berturut-turut.

Selain itu, pengguna diminta menjaga fasilitas dan beristirahat secukupnya di rest area. Bila rest area penuh, pengguna jalan bisa memanfaatkan tempat istirahat di luar jalan tol dan bisa kembali tanpa tambahan biaya.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]