bandar casino terpercaya

Pegadaian Lotere Wanjie

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Fintech Fazz Financial PHK Karyawan******

Startup fintech, Fazz Financial, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya reorganisasi bisnis perusahaan.

"Sayangnya, kami tidak dapat mengungkapkan angka pastinya karena kerahasiaan bisnis," ujar juru bicara Fazz seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (6/3).

Kebijakan PHK dilakukan setelah mengambil langkah pemotongan biaya operasional dan infrastruktur, termasuk pemotongan gaji sukarela para pendiri dan tim eksekutif senior.

Selanjutnya perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan karyawan terdampak sesuai ketentuan.

Dalam hal ini, karyawan terdampak akan menerima paket pesangon dan masa pemberitahuan sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan kontrak kerja. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan THR, tunjangan kesehatan selama pendampingan, dan pendampingan kesehatan mental.

Fazz Financial merupakan perusahaan hasil penggabungan startup PayFazz di Indonesia dan Xfers.

Pada September 2022 lalu, perusahaan mengumumkan telah mendapatkan suntikan modal senilai US0 juta dari sejumlah investor di antaranya Tiger Global, DST Investment, dan Insignia Vertures Partners.

Dalam pengumuman tersebut, perusahaan mengklaim akan menambah jumlah karyawan dari 800 menjadi 1.400 orang di Singapura, Indonesia, hingga Taiwan.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Profil Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Robot Trading******

Crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo ditahan polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading.

Wahyu merupakan pemilik sekaligus founder Robot Trading ATG. Dari usahanya itu, Wahyu disebut meraup keuntungan hingga Rp9 triliun.

"Benar bahwa WK (Wahyu Kenzo) sudah diamankan dan ditahan di Polresta dalam perkara robot trading ATG," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto, Rabu (8/3).

Lantas siapakah Wahyu Kenzo?

Mengutip berbagai sumber, Wahyu Kenzo merupakan pendiri Robot Trading ATG sekaligus CEO PT Pansaky Berdikari Bersama yang mengelola ATG.

Melalui akun instagramnya @wahyukenzo88, ia mengaku sebagai penggemar olahraga, penggemar mobil sport, spesialis mata uang kripto dan spesialis valutas asing.

Ia kerap memberikan foto dirinya dengan mobil-mobil mewah dan momen saat berpergian ke luar negeri. Wahyu juga beberapa kali mengunggah foto bersama sejumlah pejabat publik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bambang Soesatyo bahkan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Wahyu melalui video pada Desember 2021 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]