dewachas

Pembunuhan tanpa batas

Solo Kebanjiran Proyek Pusat di Bawah Gibran******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi kota Surakarta. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Berikut sejumlah proyek di Surakarta yang biayanya bersumber dari pemerintah pusat.

1. Rel Layang Simpang Joglo

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar.

Dana ini disebut berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2. Revitalisasi Pasar Jongke

Revitalisasi Pasar Jongke di daerah Laweyan, Kota Solo dimulai pada 2022. Proyek itu menelan biaya sebesar Rp 170 miliar.

Dana ini berasal dari Kementerian PUPR sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencananya perombakan pasar tradisional ini akan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

3. Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Pada 2022, seluruh pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mebel Gilingan Solo mulai pindah ke lokasi darurat menyusul rencana pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gilingan oleh pemerintah pusat.

Dilansir dari Antara,anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Sentra IKM Gilingan sebesar Rp46 miliar.

4. Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto

Kementerian PUPR melakukan Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto. Penataan kawasan koridor pedestrian Kota Surakarta dimulai sejak Juni 2022 dengan biaya Rp31,6 miliar.

Dana tersebut berasal dari Kementerian PUPR.

5. Renovasi Pura Mangkunegaran

Renovasi Pura Mangkunegaran dikerjakan pada tahun lalu. Pembangunan itu dilakukan di bekas lapangan tenis yang berada di sisi utara barat Pura Mangkunegaran.

Dikatakan anggaran untuk renovasi tersebut mencapai Rp18 miliar.

Sementara mengutip detik.com, anggaran semua dikucurkan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Revitalisasi Lokananta

Pemerintah melakukan revitalisasi Lokananta tahun ini. Biaya revitalisasi studio rekaman legendaris itu mencapai Rp50 miliar.

Dilansir dari detik.com, biaya ini berasal dari PT Danareksa, selaku BUMN pemilik aset Lokananta.

7. Revitalisasi Keraton Kasunanan

Dilansir dari detik.com, pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama revitalisasi Keraton Kasunanan Solo pada JUli 2023 lalu.

Revitalisasi Keraton Kasunanan Solo ini akan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar dari dana APBN 2023 dan 2024 Kementerian PUPR.

Penandatangan MoU dilakukan Gibran, Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Kuswara, di Novotel Hotel Solo.

8. Pembangunan Viaduk Gilingan

Pembangunan proyek Viaduct atau Viaduk Gilingan dilakukan pada februari 2023 lalu.

Dilansir dari detik.com, pembangunan Viaduk menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp 18 miliar.

9. Rusun Putri Cempo

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, berkolaborasi dalam membangun rumah susun (Rusun) Putri Cempo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun lalu.

Dilansir dari Antara, pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan perumahan.

Rusun Putri Cempo terdiri dari 44 unit kamar yang dapat menampung 176 jiwa. Adapun biaya pembangunan Rusun tersebut sekitar Rp17,26 miliar dan berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

10. Revitalisasi Pasar Legi

Rehabilitasi Pasar Legi Surakarta dilakukan karena sempat terbakar dua kali pada 2018 dan 2020.

Kementerian PUPR pun turun tangan untuk revitalisasi ini. Rehabilitasi pasar ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan anggaran Rp114,7 miliar.

Konstruksi pasar dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Urban (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah 1 sebagai manajemen konstruksi, dengan lingkup pekerjaan renovasi secara menyeluruh.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

Kemenkop UKM******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Staf Khusus Presiden Putri Tanjung kembali menggelar program Pahlawan Digital UMKM 2023, pada Rabu (25/10).

Pahlawan Digital UMKM bertujuan untuk mencari inovator digital yang berkomitmen membantu para pelaku UMKM naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital serta menjadi bagian ekosistem Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Lihat Juga : Hilirisasi 9 Komoditas Akan Libatkan Pengusaha Cilik

Lebih lanjut Putri Tanjung menceritakan bahwa program Pahlawan Digital UMKM ini bisa banyak membantu UMKM terdampak jadi kembali hidup lagi.

"Senang banget dari tahun ke tahun semakin besar. Kalau banyak inovator yang membantu, UMKM bisa lebih cepat bertumbuh. Hasilnya terlihat jelas sejak tiga tahun yang lalu Pahlawan Digital UMKM dimulai, banyak UMKM bertumbuh dan semakin inklusif," ujar Putri.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengutarakan rasa bangganya atas kemajuan program Pahlawan Digital UMKM.

"Pemerintah saat ini menerapkan sistem agregator sebagai pendekatan baru dalam membina dan mengakselerasi UMKM agar naik kelas."

"Dengan konsep ini, pembinaan UMKM tidak lagi satu per satu melainkan dengan menciptakan ekosistem bisnis yang mampu mengatasi berbagai persoalan UMKM, seperti biaya logistik dan kesulitan ekspor," ujar Teten.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Larang E-Commerce Jual Barang di Bawah HPP

Pitching dayPahlawan Digital UMKM 2023

Kegiatan Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 berlangsung pada hari ini. Sesi ini bertujuan untuk mencari para inovator muda yang siap berkomitmen dan membantu pelaku UMKM agar lebih berdaya saing di bidang digital.

Selama kegiatan Pitching Day Pahlawan Digital UMKM, para peserta inovator digital diberi kesempatan untuk presentasi di hadapan dewan juri berpengalaman dalam industri digital.

Para kurator yaitu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Staf Khusus Presiden sekaligus Inisiator Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Direktur Utama LLP-KUKM Leonard Theosabrata, dan Partner Intudo Venture Patrick Yip.

Tercatat ada 10 inovator digital dari berbagai lini bisnis yang mengikuti Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 hari ini yang digelar di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.

Yaitu Petani Canggih, Elevarm, Member Toko, Difable Marketer, Myjek delivering happiness, Nikahyuk, Henbuk, On Journey, ReAct, Chickin.

Terdapat tiga aspek penilaian utama dalam sesi pitching, yaitu bisnis impact, unique impact, dan aspek pencapaian kuantitatif.

Sebelum memasuki sesi pitching, para calon inovator digital lebih dulu mendaftarkan dirinya secara daring melalui laman resmi Pahlawan Digital UMKM dengan mengirimkan proposal bisnis.

Kriteria inovator yang bisa mengikuti program Pahlawan Digital UMKM yaitu terbuka untuk Startup SaaS B2B & B2C, Startup dan SaaS bertujuan untuk membuat inovasi produk yang dapat membantu digitalisasi UMKM di berbagai bidang, dan bisnisnya telah berjalan minimal 6 bulan dari terbentuknya organisasi.

Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di beberapa daerah lain seperti Solo pada 27 Oktober, dan Cimahi pada 2 November dan babak finalnya akan digelar Desember mendatang di Jakarta.

Nantinya, sejumlah inovator terpilih dari berbagai region akan kembali diseleksi sampai ke babak final. Inovator yang berhasil lolos ke tahap akhir akan mendapatkan penghargaan, hadiah, dan menjadi mitra strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan digitalisasi UMKM.

Kaisar Aogu

Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengklaim rumus kenaikanUpahminimum (UM) baru yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah memenuhi teori pengupahan mana pun.

"Untuk 2024 dan seterusnya saya kira ini perlu saya sampaikan kami sudah ada payung hukum yang menurut teman-teman akademisi, teman-teman perguruan tinggi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi baru saja menetapkan rumus perhitungan upah buruh yang baru. Dalam rumus baru itu, kenaikan upah minimum ditentukan dengan tiga komponen; Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lebih lanjut, Ida mengatakan PP Nomor 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang paling panjang dalam proses penyerapan aspirasinya. Ia mengklaim aturan itu sudah menampung banyak masukan dari para pengusaha maupun pekerja.

"Harapannya, karena ini aspirasi banyak pekerja, mudah-mudahan PP ini diterima sebagai bentuk upaya yang mendekatkan kepentingan pengusaha dan pekerja," kata Ida.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Asosiasi Klaim Harga Cabai di Depok Tembus Rp100 Ribu per Kilo******

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mengungkapkan harga cabai rawitdi pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, hari ini. Menurutnya, harga cabai yang makin pedas imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Pekan Ini, Cabai Rawit Melesat dan Beras Mulai Mandek

Meski begitu, Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Cabai jenis ini memang naik Rp1.530 per kg alias 2,47 persen dibandingkan Minggu (22/10), tetapi masih di level Rp63.350 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting meroket 3,13 persen alias Rp1.470 per kg ke posisi Rp48.380 per kg.

Di lain sisi, Informasi Pangan Jakarta mencatat harga cabai rawit merah berada di Rp74.214 per kg. Harga ini naik Rp2.928 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Lalu, cabai merah keriting meroket Rp1.619 per kg menjadi Rp56.142 per kg dan cabai merah besar melesat Rp1.450 per kg ke level Rp57.725 per kg.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani: Harga Beras Jadi Masalah Besar di Seluruh Dunia

Dinasti Kaisar Qianyuan

Cara Basuki Agar Tak Dipanggil Aparat di Usia 80 Tahun Gegara Korupsi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan cara mencegah korupsipembangunan toldi lingkungan kementeriannya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Basuki menyebut salah satu cara yang ia maksud adalah dengan memperbaiki tata kelola, termasuk memperketat aturan soal pengadaan.

"Saya mengajak semua untuk memperbaiki tata kelola ini. Semua pasti telah mendengarkan rumor-rumor di jalan tol ini. Saya tidak ingin itu terjadi terus, saya akan coba (perbaiki)," katanya.

Selain itu, Basuki juga bakal menambahkan mekanisme anyar. Dengan mekanisme ini penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) harus disetujui dulu oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, baru pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian PUPR, HPS adalah harga barang dan jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan nilai total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

Di samping itu, Basuki pun mengingatkan jajarannya agar jangan sampai ada kasus korupsi di proyek tol dan terseret kasus di kemudian hari.

Ia berpesan jangan sampai ada mark up harga dalam proses pengadaan hingga korupsi dana dari setiap proyek jalan tol di Indonesia.

Basuki tak mau di kemudian hari dirinya dipanggil aparat penegak hukum gara-gara kasus korupsi proyek pembangunan tol.

"Saya tidak ingin ada terjadi hal-hal yang setelah kita (selepas masa jabatan di PUPR habis), setelah 10 tahun lagi baru dipanggil oleh yang berwenang. Umur saya sudah 80 tahun (di masa mendatang). Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kita perbaiki," ucapnya.

Di lain sisi, Basuki menyebut jalan tol yang ada di tanah air belum ada apa-apanya. Ia mengatakan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Teranyar, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

[Gambas:Video CNN]

"Walaupun jalan tol di Indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km, kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju Indonesia maju pada 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi," tandasnya.

Terlepas dari itu, belakangan proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ menjadi perbincangan karena diwarnai korupsi. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek ini.

Mereka adalah Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]