situs slot paling gacor gampang menang

Benua Soochow

Jusuf Hamka Bantah Berutang Ratusan M ke Negara: Jangan Asal Bunyi******

Jusuf Hamka membantah perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), memiliki utanghingga ratusan miliar ke negara.

Menurutnya, jika memang ia memiliki utang, pasti ada tagihan tapi sampai saat ini tidak ada. Ia pun meminta Kementerian Keuangan tidak asal bunyi dan mengada-ada.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/6) kemarin.

"Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada Grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Menikah dengan iblis

Neraca Dagang Surplus US0 Juta pada Mei 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US0 juta pada Mei 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan April 2023 yang surplusnya mencapai US,94 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2023 surplus 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada Mei ini tercatat US,72 miliar atau naik 12,61 persen dibandingkan April 2023. Sedangkan, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,51 miliar, kinerja ekspor turun tipis 0,96 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini mengalami kenaikan sejalan dengan pola tiga tahun terakhir di mana ekspor selalu meningkat satu bulan pasca libur lebaran.

Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Mei 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas. Namun, ekspor ini meningkat dibandingkan penurunan dua bulan berturut-turut.

Secara bulanan, hanya satu komponen ekspor yang terkontraksi, yakni tambang dan lainnya turun 7,17 persen. Sedangkan, migas tumbuh 4,48 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 33,76 persen; dan industri pengolahan tumbuh 20,17 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor migas turun 12,10 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 32,38 persen; tambang dan lainnya turun 20,97 persen; dan industri pengolahan tumbuh 10,34 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Mei 2023 tercatat sebesar US,28 miliar atau naik 38,65 persen dibandingkan April 2023. Senada, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,61 miliar, impor ini juga naik 14,35 persen.

Secara bulanan, impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu meningkat satu bulan pasca libur lebaran. Sedangkan, secara tahunan impor meningkat setelah turun selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga tumbuh. Impor konsumsi tumbuh 36,51 persen, bahan baku/penolong tumbuh 4,42 persen, dan barang modal tumbuh 60,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Sri Mulyani Respons soal Usul PMN Rp1,19 T Buat Bayar Utang Mandalika******

Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani buka suara soal usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,19 triliun untuk holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney.

Ia mengatakan penetapan mengenai PMN seluruhnya dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024. Adapun RUU APBN baru akan diresmikan pada Agustus mendatang.

Oleh karena itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut permintaan PMN itu dengan Kementerian BUMN.

InJourney meminta PMN sebesar Rp1,19 triliun. Suntikan modal negara itu diklaim untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan KEK Sanur di Denpasar, Bali.

Rinciannya, sebanyak Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika.

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Belakangan, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar Kamis (15/6) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick sendiri mengakui arus keuangan perusahaan InJourney negatif. ia menyebut buruknya kondisi keuangan BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 tengah menghajar dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport dalam posisi negatif.

Erick menjelaskan hanya dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Mengingat Sirkuit Mandalika, Dimodali APBN Rp2,4 T Kini Rugi Miliaran******

Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika tengah menjadi sorotan imbas merugi ratusan miliar.

Holding BUMN pariwisata InJourney menyebut salah satu kerugian terbesar berasal dari penyelenggaraan World Superbike (WSBK). Ajang ini mereka sebut tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

Adapun kerugian dari helatan olah raga tersebut mencapai Rp100 miliar.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelas Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Adapun langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang perusahaan untuk pengembangan kawasan Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Lantas seperti apa awal mula proyek pembangunan Sirkuit Mandalika?

Sirkut Mandalika merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan.

Mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menetapkan KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. KEK yang memiliki luas area sebesar 1.035,67 hektare ini juga merupakan proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia.

KEK Mandalika sendiri diremikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017. Saat itu proyek tersebut memiliki investasi total Rp2,2 triliun. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali.

Sementara, Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada 2019. Pembuatan Sirkuit Mandalika melibatkan arsitek asal Amerika Serikat, Popuolus. Perusahaan itu sudah berpengalaman membuat beberapa arena olahraga lain seperti Stadion Wembley di London.

[Gambas:Video CNN]

Nama Mandalika dipilih karena merupakan legenda di wilayah Lombok, yang berasal dari nama putri raja, Putri Mandalika.

Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini membentang di tanah seluas 1.035,67 hektare.

Pihak ITDC selaku pemilik dan pengelola sirkuit mengusung konsep 'trek jalan raya' dengan tingkat keamanan tinggi.

Lintasan ini memiliki panjang 4,31 km yang disertai 17 tikungan. Dalam rancangan awal, Sirkuit Mandalika sempat direncanakan memiliki panjang 4,32 km dengan 19 tikungan.

Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area paddockbertipe permanen. Tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110 ribu orang. Namun selama pandemi covid-19, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per hari balapan.

Setelah pembangunan rampung, Sirkuit Mandalika diresmikan pada 12 November 2021 oleh Jokowi yang kemudian digunakan untuk WSBK. Pada Februari 2022, Sirkuit Mandalika menjadi bagian Tes Pramusim MotoGP 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan uang negara sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika ini.

Agung Kuno

Setumpuk Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 kemarin.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkenareshuffleKabinet Kerja.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli.

Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Tugasnya, memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Mengutip CNBC Indonesia, ia bertugas menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]