slot banyak maxwin

Kacamata ajaib dunia film

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Basuki Akan Jadi Menteri Pertama yang Berkantor di IKN Nusantara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang berkantor di IKN Nusantara. 

Jokowi mengatakan niat tersebut telah disampaikan Basuki kepadanya. 

"Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PU paling duluan," kata Jokowi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, Kamis (23/2).

Saat ini, pemerintah sedang membangun kompleks kementerian dan istana presiden. Pemerintah juga sedang membangun kompleks tempat tinggal para menteri.

"Ada 36 (rumah menteri) di sini nanti bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Pembangunan tahap awal telah dilakukan dan akan berlangsung hingga 2024.

Pemerintah menargetkan sejumlah kementerian akan berkantor di IKN Nusantara pada awal 2024. Akhir tahap pertama pembangunan akan disimbolkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Sandiaga Luncurkan Program Indostar, Dukung Diaspora Indonesia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluncurkan Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) sebagai upaya mengadakan lebih banyak lapangan kerja bagi para diaspora di berbagai belahan dunia.

Sandiaga yakin, program Indostar dapat mendorong pertumbuhan wirausahawan diaspora Indonesia di penjuru dunia. Kegiatan peluncuran Indostar yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World itu digelar di Hong Kong dengan tajuk 'Launching & Open Call Submission Program Indostar', Jumat (10/3).

"Program Indostar menjadi andalan dari pemerintah Indonesia sebagai suatu platform memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wirausaha diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong dan di belahan dunia lainnya untuk mengakses program Indonesia Spice Up The World," kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 20 restoran Indonesia di Hong Kong. Dia berharap, angka itu bisa naik sampai ratusan, demi peluang ekonomi yang lebih baik di level internasional.

"Harapannya masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, ada 150 ribu lebih, bisa memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak sulit lagi mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan," ujar Sandiaga.

Percaya pada Kerajaan Allah

Jokowi Minta Stok Bahan Pokok Selalu Ada Jelang Lebaran******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta stok bahan pokok jelang lebaran harus selalu ada, seperti beras, bawang merah dan putih, hingga minyak goreng.

Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tramo, Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3).

"Yang penting pasokannya selalu ada, kayak beras ini pasokan harus ada. Pasokan di semua provinsi ya tidak hanya di Sulawesi Selatan, juga telur, pasokan harus selalu ada," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi memang harganya tadi saya lihat Rp10.500. Memang sudah turun tapi dengan panen raya yang banyak saya kira turunnya harus lebih dari itu," kata Jokowi.

Sedangkan, untuk harga cabai di Pasar Maros dinilai sangat murah karena hanya Rp40 ribu per kg. Padahal, di Jawa harganya sudah tembus Rp80 ribu-Rp90 ribu per kg.

Kemudian, untuk harga bawang merah dan bawang putih dikatakan stabil. Hanya satu yang kurang, yakni minyak goreng murah atau MinyaKita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan.

Terkait minyak ini, ia menyampaikan akan langsung menelpon Menteri Perdagangan agar stok minyak murah segera dikirim dan dipenuhi di Sulawesi.

"Yang kurang memang minyak, minyak yang Rp14 ribu-Rp15 ribu, MinyaKita, nanti akan saya telepon ke Jakarta untuk pasokan ke sini di perbanyak ya itu aja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Hasil Audit BPKP: Biaya Impor KRL Bekas yang Diajukan KCI Tak Akurat******

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan biaya impor KRL bekas dari Jepangyang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak akurat.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia mengatakan Kemenko Marves sudah menerima laporan audit itu sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP mengatakan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

Selain itu, Seto menyebut BPKP juga melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feetdan 40 feet.Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," sambung Seto.

Oleh karena itu, Seto mengatakan Kemenkomarves berpegang teguh pada hasil audit BPKP dan tidak merestui impor KRL bekas dari Jepang. Ia juga menyebut jajaran eselon I Kemenkomarves sudah menggelar pertemuan membahas hasil audit ini.

Seto mengatakan kesepakatan dari Kemenkomarves adalah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tandas Seto.

[Gambas:Video CNN]