rtp premium303

Kontrak yang aneh

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Perbaikan Jalan di Karo Rampung 2023, Akses Pariwisata Makin Mudah******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelontorkan dana sebesar Rp114,8 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Karo tahun depan. Proyek tersebut ditargetkan bisa membuat akses ke wilayah pariwisata tersebut semakin mudah.

"Saya meminta agar tahun depan selesai. Kami telah berdiskusi bersama PUPR, Bina Marga dan Konstruksi, PT SMJ untuk inventarisasi masalah," kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambangi Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Jumat (21/10).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat pelebaran jalan, beberapa ruas jalan akan melewati sebagian lahan warga. Tak hanya itu, proses pelebaran maupun pembangunan drainase juga akan menggeser beberapa tiang listrik milik PLN dan internet miliki perusahaan negeri dan swasta.

Dalam kesempatan itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Dinas Binamarga dan Binakonstruksi, Sartono Sitepu mengatakan, sampai saat ini, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di lapangan.

"Target kita seiring dengan yang disampaikan oleh Pak Baskami Ginting proyek ini rampung pada 2023," imbuhnya.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT SMJ, Baluh, selaku kontraktor mengungkapkan, jalan yang dibangun yakni Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman (5 Km), jalur alternatif Medan-Berastagi (12,67 Km) dan Kuta Rakyat- Batas Kabupaten Langkat.

"Selain itu juga sedang berjalan pekerjaan drainase sepanjang 4 km di ruas Kabanjahe- Kutarakyat, kami akan selesaikan mudah-mudahan sesuai target," tambahnya.

Sementara itu, Bebas Tarigan, warga Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe mengatakan, para warga siap membantu pemerintah hingga pelaksanaan proyek tersebut rampung. Selain jalan, warga juga menginginkan segera diselesaikannya pembangunan drainase.

"Kalau hujan, air tergenang sampai ke tengah jalan karena saluran air kita belum berfungsi dengan baik. Kami berharap segera proyek ini selesai," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Badan Otorita: Kopi Sekelas Starbucks hingga Kenangan Akan Masuk IKN******

Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan gerai kopi luar negeri, Starbucks, akan masuk di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Starbucks, industri kuliner lain yang diklaim akan masuk ke ibu kota baru yaitu Kopi Kenangan, dan Kopi Tuku.

"Nanti di IKN ada kopi yang kelasnya Starbucks, Kopi Kenangan, Kopi Tuku, itu kita ingin keberagaman," katanya dalam Pre Market Sounding Proyek IKN seperti dikutip dari detik, Kamis (20/10).

"Mereka sudah mulai kontak kami dan bilang mau investasi. Nah ini nanti mereka kan tanya 'Pak kalau mau investasi gimana? Siapa yang punya gedung?'. Nah itu kan perlu link and match," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN.

Jokowi pun langsung menagih komitmen itu kepada Direktur Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata yang hadir dalam kesempatan yang sama.

"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektare? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu pun mengungkapkan bahwa Ciputra Group akan berinvestasi lahan seluas 300 hektare (ha) di IKN. Jokowi pun lantas mengkonfirmasi kabar itu ke Budiarsa.

"300 hektare? Bener Pak? 300 hektare," kata dia.

Jokowi mengatakan lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.

"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," kata Jokowi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]