mawartot

cara pinjam uang di neo bank 850Jutaan kata 407960Orang-orang telah membaca serialisasi

《mawartot》

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg berlanjut hingga Juni******

Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.

“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ucap Arief.

Dia menyampaikan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.

Bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah," kata Arief.

Bapanas mencatat berdasarkan data per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi Januari mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.

Sementara itu, untuk realisasi Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40 persen dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari mencapai 3.693 ton atau 54,91 persen dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.

“Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras,” kata Arief.

Baca juga: Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang

Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bantuan pangan beras di Tanggerang Selatan.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masyarakat karena menyadari bahwa komoditi tersebut di seluruh negara mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, pemerintah bertindak dengan menyalurkan bantuan beras tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tanggerang Selatan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Davnie.

Baca juga: Bapanas sebut Jawa Barat masuk kategori wilayah aman pangan

Baca juga: Kepala Bapanas sebut beras mulai penuhi pasar ritel modern

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

BPBD: Erupsi Semeru setiap hari tidak berdampak pada aktivitas warga******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menyebut bahwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi setiap hari sejauh ini tidak berdampak pada aktivitas warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah, tidak ada dampak akibat erupsi Gunung Semeru. Aktivitas warga berjalan seperti biasa," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono di Lumajang, Minggu.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru bahwa gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang itu kembali erupsi pada 18 Februari 2024 pukul 06.11 WIB dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 400 meter di atas puncak (sekitar 4.076 meter di atas permukaan laut).

Baca juga: Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan saat laporan tersebut dibuat oleh petugas, erupsi masih berlangsung.

Kemudian, terjadi erupsi lagi pada pukul 10.23 WIB. Visual letusan tidak teramati dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Yudi mengatakan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut masih berstatus siaga atau level III, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Baca juga: Menparekraf imbau masyarakat tetap waspadai erupsi Gunung Semeru

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：topcer88、situs slot terbesar di dunia、raja 69 slot

Terkait：armada888、slot gacor hari jumat、permata pinjaman online、prediksi orang hamil togel、cara merumus togel 4 angka、slot gacor rtp tinggi、pola maxwin terbaru、pinjam saja、jamin jp maxwin 01、lotus99

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjaman online 100rb（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

nagacash

jet234

sera77

pinjaman uang di lazada

cara melihat transaksi kredivo

juragan4d

situs slot banyak menang

nekoslot

erek erek mimpi ular

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

kemabukan

wsdbola88

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ciptakan kerajaan besar

bingo4d slot

KPAI: Penanganan kekerasan di sekolah belum munculkan efek jera******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan penanganan terhadap pelaku kekerasan di satuan pendidikan belum memunculkan efek jera terhadap pelaku, sehingga kekerasan seperti perundungan terhadap anak masih terus terjadi di satuan pendidikan.

"Penanganan pelaku kekerasan di satuan pendidikan baru tahap penegakan aturan, belum menyentuh pada pemulihan dan penyadaran terhadap dampak perilaku negatif yang dilakukan dapat menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri, sehingga tidak muncul efek jera bagi pelaku yang berkelanjutan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini dikatakan Aris menanggapi kasus perundungan terhadap siswa yang terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan, Banten, yang salah satu pelakunya diduga anak dari artis berinisial VR.

Baca juga: KPAI tekankan pengawasan sekolah cegah perundungan anak

KPAI juga menyebutkan sumber daya manusia yang terlibat dalam tim pencegahan dan penanganan di sekolah tidak semuanya memiliki kompetensi perlindungan anak yang komprehensif.

"Misalnya, bukan berlatar belakang psikologi atau BK (bimbingan konseling), atau setidaknya memiliki kepekaan atau perspektif perlindungan anak," kata Aris.

Menurut dia, perundungan masih sering terjadi di sekolah karena satuan pendidikan masih belum memahami bahwa selain fungsi pembelajaran, sekolah juga harus menjalankan fungsi perlindungan.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

"Edukasi, sosialisasi, penguatan sistem pencegahan, dan penanganan pada satuan pendidikan masih belum maksimal. Rutinitas target kurikulum hanya pada capaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada ranah sikap dan karakter anak masih belum mendapatkan perhatian serius," ujar Aris.

Sebelumnya, informasi kasus perundungan terhadap seorang siswa di SMA internasional di Tangerang Selatan, beredar di media sosial. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh para siswa senior korban.

Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami memar hingga luka bakar di tubuhnya.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali

Sementara pihak sekolah menyebut bahwa pengeroyokan terhadap anak dilakukan di luar sekolah.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

cara cek akun kredivo

PSSI siapkan cetak biru selama 10 tahun untuk sepak bola putri******

Tadinya saya bicara lima tahun, tapi pelatih bilang enggak, dia mau sepuluh tahun. Inilah yang kita namakan tentu keberlanjutan ini penting, program ini kita akan jalankan secara serius

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan menyiapkan cetak biru selama 10 tahun untuk sepak bola putri dengan target Piala Dunia 2035, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah berbicara dengan pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki.

"Tadi kita (dengan Satoru Mochizuki) sudah bersepakat membuat cetak biru (sepak bola putri) untuk 10 tahun. Tadinya saya bicara lima tahun, tapi pelatih bilang enggak, dia mau sepuluh tahun. Inilah yang kita namakan tentu keberlanjutan ini penting, program ini kita akan jalankan secara serius," kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

PSSI baru saja menujuk Satoru Mochizuki untuk menangani timnas sepak bola putri Indonesia dalam kontrak dua tahun.

"Saya pilih Jepang karena tradisi sepakbola putri Jepang sangat kuat. Juara dunia sekali, dan sembilan kali lolos terus ke putaran final Piala Dunia putri sejak 1991," sambung Erick.

Dia menyatakan kehadiran Mochizuki menjadi bagian dari kerja sama PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) yang diresmikan Mei 2023.

Tangan dingin Mochizuki telah membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia Putri 2011 di Jerman dan medali perak Olimpiade London 2012.

Baca juga: PSSI tunjuk Satoru Mochizuki jadi pelatih timnas putri Indonesia

"Penunjukan ini agar sepakbola putri kita juga bangkit, dan membuktikan bahwa kami di PSSI tidak hanya fokus di putra saja," tandas Erick.

Bagi Erick, kedatangan Mochizuki menjadi langkah awal dalam mengembangkan potensi sepakbola putri Merah Putih.

Erick juga menyatakan tidak melupakan sisi pembinaan dan untuk mendukung liga sebagai kunci pembinaan, PSSI tengah menyusun cetak biru kompetisi putri dari usia muda, sebelum menggulirkan Liga 1.

"Intinya, perlu waktu. Salah satunya, akhir bulan ini akan digelar turnamen putri usia muda U10 dan U14. Ini awal karena harus dimulai dari usia 9, 12, 14, yang menandakan pembinaan dari bawah," ujar Erick.

"Jadi kita bangun dari pembinaan akar rumput. Lalu dibuat zona-zona yang diikuti klub, sehingga baru bisa dijadikan liga. Turnamen-turnamen muda ini bisa menyalurkan kompetisi dan menampung bakat sepakbola wanita kita," tambah Erick.

"Mengapa langsung timnas? Karena saat ini, timnas putri kita punya pemain-pemain yang secara kualitas baik, dengan ada beberapa main di liga luar negeri. Jadi momentumnya lagi bagus dan harus kita manfaatkan," kata Erick, lagi.

Baca juga: Pelatih Nova Arianto incar keberhasilan di Piala Asia U-17 tahun depan

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

ganteng slot

iQOO 12 kenalkan chip khusus untuk bermain gim******

Jakarta (ANTARA) - iQOO 12, telepon pintar dari anak perusahaan Vivo, mengenalkan Supercomputing Chip Q1, chip yang dirancang khusus untuk bermain gim.

Menurut siaran pers iQOO Indonesia pada Selasa, iQOO SuperComputing Chip Q1 adalah prosesor mutakhir yang dirancang untuk tugas komputasi berkinerja tinggi.

Dengan teknologi semikonduktor canggih, chip itu disebut dapat mengintegrasikan arsitektur yang kuat untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan secara keseluruhan.

Fitur desain multicore-nya memungkinkan pemrosesan paralel untuk komputasi yang kompleks.

Chip yang dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan grafis itu diklaim dapat memberikan pengalaman visual imersif untuk gaming, multimedia, dan aplikasi yang membutuhkan grafis.

Fitur Game Super Resolution pada chip tersebut dikatakan dapat meningkatkan kualitas gambar dalam permainan, termasuk meningkatkan kontras dan kejelasan gambar.

Pengguna bahkan dapat menikmati visual resolusi 4K yang lebih tajam pada gim 1080p.

Di samping itu, Supercomputing Chip Q1 iQOO12 diklaim dapat menjalankan gim dengan frame rate hingga 144 fps dengan refresh ratelayar 144 Hz.

Dengan teknologi ini, pengguna dapat menikmati permainan dengan kualitas visual tinggi tanpa kerusakan gambar stutteringyang mengganggu.

Fitur pendukung performa gaming lain yang tersedia pada iQOO12 yakni Game Display Enhancementdan Game Super Touch Control.

Game Display Enhancement mengoptimalkan kualitas grafis dengan merekonstruksi gambar dengan detail yang lebih tajam, yang dapat meningkatkan pengaturan gambar di dalam suasana gelap sehingga pengguna dapat lebih akurat mengidentifikasi musuh.

Sementara itu, Game Super Touch Control memastikan setiap sentuhan ditangkap dengan presisi, menghindari jari tergelincir dan secara tidak sengaja menyentuh tepi layar.

Di platform perniagaan daring, iQOO 12 dengan RAM 16 GB, resolusi kamera 50 MP, ukuran Layar 6.78 inci, dan kapasitas Baterai 5000 mAh dijual dengan kisaran harga Rp10,9 juta.

Baca juga: iQOO 12 meluncur di Indonesia seharga Rp10 jutaan
Baca juga: Intip spesifikasi iQOO 12

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

server thailand slot rtp

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

aplikasi serupa kredivo

Beberapa timses manfaatkan layanan kesehatan mental di RSUD Taman Sari******

Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sadi, dr Ngabila Salama membenarkan sudah ada 12 anggota tim sukses calon legislatif (caleg) yang memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat.

"Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 95, sebanyak 12 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ," kata dr. Ngabila di Jakarta, Selasa.

Ngabila merinci 95 pasien yang memakai layanan konsultasi kesehatan mental itu terdiri atas 4 petugas KPPS, 12 tim sukses caleg, 50 masyarakat umum (ibu rumah tangga, ASN, tidak bekerja, mahasiswa, dan lainnya), dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi termasuk dari daerah.

Ngabila mengatakan program tersebut merupakan kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Puskesmas Taman Sari.

"Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan terutama ditujukan kepada petugas KPPS, caleg, tim sukses, partisan pemilu, dan sebagainya," kata Ngabila.

Lebih lanjut, Ngabila mengatakan pemeriksaan dilakukan menggunakan dua unit alat canggih heart rate variability (HRV) yang sanggup melakukan pemeriksaan selama tiga menit per orang milik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol.

"Interpretasi hasil akan disampaikan langsung oleh psikolog klinis dan psikiater RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol," ujar Ngabila.

Pada keluhan ringan dan terkontrol, ucap Ngabila, akan diberikan perawatan sampai dengan sembuh, yakni sekitar tiga sampai dengan lima hari atau bisa juga lebih cepat.

"Pada gangguan lebih akut dan berat akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan fasilitas lengkap dan fasilitas rawat inap lebih lengkap, seperti RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan RSKD Duren Sawit," jelas Ngabila.

Layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dibuka mulai hari Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB, sesuai jadwal praktik psikiater.

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Jika ada rujukan BPJS Kesehatan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka kami sediakan layanan gratis," kata dr. Ngabila di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga: Dinkes DKI minta peserta pemilu harus jaga kesehatan fisik dan jiwa
Baca juga: Jakpus sediakan faskes jiwa di puskesmas dan RS bagi peserta pemilu
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024

《mawartot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot 2023 terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mawartot》bab terbaru。