slot yang gampang maxwin

Lei Wu

Wamentan Berkunjung ke IKN Cek Pasokan Pangan******

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)Harvick Hasnul Qolbi ingin memastikan kebutuhan pangan di ibu kota negara (IKN) Nusantara bisa terpenuhi.

Hal itu ia sampaikan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal IKN pada Senin (5/12).

Dikutip dari Antara, Harvick menegaskan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk merupakan sektor dasar dalam pembangunan IKN.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) segera memberdayakan potensi sektor pertanian di daerah penyangga IKN Indonesia, salah satunya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menjalankan berbagai program pertanian yang tepat sasaran di kabupaten tersebut.

Selain meninjau titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Harvick juga meninjau lahan pertanian hortikultura dan berdialog dengan sejumlah kelompok tani Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam.

Harvick berharap dengan berdialog dengan petani pemberdayaan potensi pertanian bisa segera dilaksanakan secara sistematis.

Selanjutnya, Kementan bakal memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), perlengkapan lainnya hingga kredit usaha rakyat yang rencana disalurkan tahun depan.

Selaini Penajam Paser, sambungnya, daerah yang memiliki potensi pertanian juga akan segera diberdayakan.

Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa berharap sektor pertanian di daerah tersebut dapat menjaga ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan nasional.

"Kami berharap pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama memenuhi kebutuhan pangan IKN Nusantara," ujar Hamdam.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Badan Pangan Nyalakan Alarm Krisis Pangan: Stok Beras cs Bulog Kritis******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangandi Bulogdan BUMNPangan sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif secara daring.

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Bahan Paparan Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Arsip Badan Pangan Nasional).

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

Bulog juga memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food memiliki 697 ton daging sapi. Jika diakumulasikan untuk kebutuhan bulanan nasional sebesar 60 ribu ton, maka stok pemerintah hanya sekitar 40 persen.

Sementara untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stok di Bulog dan BUMN Pangan tidak mencapai 1 persen.

Padahal, kebutuhan bulanan nasional jagung sebesar 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Terakhir, untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Rute Penerbangan Garuda Indonesia Seoul******

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea SelatanGandi Sulistiyanto meresmikan pembukaan kembali rute penerbanganGaruda Indonesia Seoul-Bali di Seoul pada Minggu (4/12).

Sulis, sapaan akrabnya, menyebut pada Desember, warga Korea Selatan dan negara-negara di kawasan Utara akan berlibur akhir tahun. Karenanya, pembukaan rute ini bisa menarik warga Korea Selatan untuk berlibur ke Indonesia.

"Kami menyambut baik penerbangan kembali dari Seoul ke Bali oleh Garuda Indonesia yang akan membuka pintu guna semakin meningkatnya wisatawan dari Korsel yang berkunjung ke Indonesia," ujar Sulis melalui keterangan resmi.

Oleh karena itu, penerbangan langsung dari Incheon ke Denpasar semakin memperkuat hubungan bilateral. Sementara di tingkat kawasan, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan MIKTA.

Sementara itu, Wakil Presiden Garuda Indonesia Bidang Kawasan Internasional Dian Ediono menyampaikan bahwa pihaknya akan melayani rute Incheon-Denpasar dua kali sepekan pada Minggu dan Senin.

Penerbangan itu akan menggunakan maskapai A 330-300 dengan kapasitas 251 penumpang terdiri dari 36 kelas bisnis dan 215 kelas ekonomi.

Adapun penerbangan pertama dari Seoul ke Denpasar akan lepas landas dengan GA817 jam 11.35 dan tiba jam 17.50 WITA di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, penerbangan dari Bali ke Seoul akan bertolak jam 01.25 WITA dan tiba jam 09.15 pagi.

Pada periode Januari sampai Juli 2022, 1,2 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, dan sebagian besar berwisata ke Bali. Penerbangan Garuda rute Seoul-Bali merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemulihan pariwisata Tanah Air.

Lihat Juga : Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi

Selama hampir dua dekade terakhir, Indonesia khususnya Bali senantiasa menjadi salah satu destinasi favorit warga Korea.

Untuk pasangan yang baru menikah, Bali merupakan lokasi honeymooners yang sangat ternama. Hal ini dikarenakan Bali pernah dijadikan lokasi drama Korea yang mengulas pernikahan.

Raja bola nomor 1

Samsung dan LG Bakal Tambah Investasi ke Vietnam Lebih dari Rp90 T******

Raksasa elektronik Korea Selatan Samsung dan LG disebut berencana menggelontorkan investasi tambahan senilai lebih dari Rp90 triliun ke Vietnam.

Dilaporkan media pemerintah Vietnam yang dikutip Reuters, Selasa (6/12), pengumuman itu muncul setelah Samsung memotong jumlah produksi smartphone di Vietnam dua kali tahun ini sebagai respons atas permintaan global yang melemah.

Samsung Electronics, investor tunggal asing terbesar di Vietnam, rencananya menginvestasikan US miliar setara Rp31,2 triliun (asumsi kurs Rp15.636 per dolar AS).

Selama bertahun-tahun, Samsung telah memproduksi hampir setengah smartphone-nya di Vietnam dan menyumbang hampir seperlima dari keseluruhan ekspor negara tersebut.

Investasi tambahan ini akan semakin memperkuat Vietnam sebagai lokasi produksi utama Samsung. Hal ini diungkapkan usai pertemuan antara Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan kepala eksekutif perusahaan Han Jong-hee pada hari Selasa di Seoul.

Secara terpisah, pemerintah Vietnam mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa LG juga akan menginvestasikan US miliar atau Rp62 triliun di negara itu untuk menjadikannya sebagai pusat produksi smartphone.

Namun, pernyataan pemerintah Vietnam itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang investasi kedua perusahaan tersebut.

Sementara itu, LG tidak memberi komentar terkait suntikan investasi tambahan ini. Padahal diketahui, LG sejauh ini telah menginvestasikan US,3 miliar setara Rp82,8 triliun di Vietnam untuk membuat produk seperti peralatan elektronik rumah tangga, kamera, dan suku cadang mobil.

Pengumuman terkait investasi itu dikeluarkan ketika Vietnam dan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka meningkatkan hubungan mereka menjadi "kemitraan strategis yang komprehensif", pada Selasa (6/12). Kemitraan ini telah dibangun Vietnam hanya dengan China, Rusia, dan India.

Kedua negara bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi US0 miliar atau lebih dari Rp1.500 triliun tahun depan.

Secara akumulatif akan menjadi US miliar atau Rp2.345 triliun pada 2030. Investasi ini meningkat dari US miliar setara Rp1.200 triliun tahun lalu.

Vietnam selama dekade terakhir muncul sebagai salah satu pusat produksi paling menarik bagi perusahaan elektronik, tetapi permintaan global yang melemah telah mendorong pengurangan produksi sepanjang tahun ini.

[Gambas:Video CNN]