slot member baru pasti menang

Yulingzhenxian

Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan produsen mobil China BYD Group dan produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla sudah masuk tahap final untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi kendaraan listrik(EV) di Indonesia.

"Semua pemain besar mobil (listrik) dunia akan masuk ke kita. BYD Group yang nomor satu dunia, nomor dua Tesla, Hyundai dan seterusnya, ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian dengan Indonesia," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (17/1).

Luhut menambahkan BUMN holding industri pertambangan MIND ID juga sudah menandatangani perjanjian dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), untuk pembangunan baterai kendaraan listrik.

"Kalau berjalan semua sesuai rencana maka baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada 2025 dan di 2027 kita mungkin salah satu tiga besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV," tandas Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Bappebti Buat Pengakuan 'Dosa' dalam Kasus Penipuan Robot Trading******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui ikut salah dalam kasus penipuan robot tradingyang memakan banyak korban.

Plt Ketua Bappebti Didid Noordiatmoko mengakui kesalahan yang dilakukan pihaknya adalah tidak menginformasikan secara dini kepada masyarakat luas. Pasalnya, sejak awal ia merasa persoalan robot tradingberada di luar ranah Bappebti.

"Kesalahan kami memang tidak secara dini mengingatkan masyarakat, saya akui itu kesalahan kami, tidak secara dini mengingatkan pada masyarakat, karena kami menganggap itu bukan ranah Bappebti," ujar Didid di Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

"Robot tradingkemarin itu tidak pernah memperoleh izin Bappebti, mereka memperoleh perizinan dari Kementerian Perdagangan untuk menjual robot tradingitu. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), jadi dia izin untuk menjual robot trading-nya," jelasnya.

Sementara, untuk mendapatkan izin melakukan jual-beli di bursa, pelaku mesti mendapatkan izin Bappebti dengan memenuhi kriteria perdagangan berjangka komoditi. Salah satu kriteria yang dipaparkan Didid adalah tidak menggunakan pihak ketiga untuk bertransaksi dengan pialang atau pedagang.

Sedangkan yang terjadi pada kasus penipuan robot tradingitu adalah sejumlah orang mengumpulkan dana masyarakat dengan dalih melakukan investasi lewat robot trading.

"Jadi transaksi investasi apapun alasannya, itu tetap kami minta orang perorangan atau investor yang bersangkutan untuk melakukan langsung transaksi itu. Bahkan kami melarang marketing dari pialang untuk mentransaksikan," papar Didid.

Selain itu, pelaku penipuan kasus robot tradingpun tidak mendapatkan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat.

"(Terutama) izin untuk bertransaksi melalui Tbk (Terbuka) itu jelas dari Bappebti, dan mereka tidak punya izin itu," tegasnya.

Kasus penipuan robot trading marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Penipuan salah satunya dialami oleh investor robot trading Fahrenheit.

Polisi memperkirakan jumlah kerugian investor akibat dugaan penipuan ini mencapai Rp5 triliun. Selain Fahrenheit, penipuan juga menimpa investor robot trading Net89.

Salah seorang member robot trading Net89, Bambang Lukman Hadi bercerita akibat dugaan penipuan itu uang investor Rp10 triliun tak jelas rimbanya.

"Besaran dana juga kami konservatif, kami ambil rata-ratanya saja, yang paling kecil itu kan US0. Ada yang US0 ribu, US.000, US ribu, US ribu, US ribu, US0 ribu, itu lumayan banyak juga. Kami cukup US0 saja itu kalau di rata-ratakan (kerugian) bisa Rp10 triliun lebih," jelas Hadi.

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp56 M ke Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mengaku telah mencabut gugatan perdataterhadap 18 konsumen Meikarta senilai Rp56 miliar.

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak yang mengawasi proyek Meikarta.

"Kami sudah cabut (gugatan). Kami memerintahkan MSU untuk mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu tapi baru efektif hari ini," ujar Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Pada 2023, penyerahan apartemen ditargetkan mencapai 2.200 unit, 3.000 unit pada 2024, 3.000 ribu unit pada 2025, 3.100 unit pada 2026, dan sisanya 1.997 unit pada 2027.

Ketut juga menjelaskan bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan. Ia menjelaskan proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Lihat Juga : Profil Filianingsih Hendarta yang Baru Terpilih Deputi Gubernur BI

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Anak Buah Menteri Basuki Malu Layanan Air RI Terburuk di ASEAN******

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan Indonesia merupakan negara dengan cakupan layanan airterburuk di Asia Tenggara.

Ia pun mengaku malu dengan fakta tersebut. Namun menurutnya tidak ada yang bisa ditutupi terkait hal itu.

"Saya malu mengatakan kalau ditanya peringkat Indonesia di Asia Tenggara, mohon maaf kita terburuk cakupan layanan (air), terendah di Asia Tenggara," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Kendati demikian, ia menyebut banyak negara yang berniat berinvestasi dalam penyediaan air mineral. Pasalnya, perpipaan di Indonesia baru 21 persen, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 276 juta jiwa.

Ia pun membandingkan dengan Singapura yang memiliki perpipaan sudah 100 persen dan Malaysia sudah 28 persen.

"Di sektor air mineral, tidak ada negara yang paling seksi kecuali Indonesia. Kenapa? Karena cakupan pelayanannya masih rendah. Kecuali di Singapura sudah 100 persen, nggak mungkin. Malaysia sudah 78 persen,enggak mungkin," kata Firdaus.

Di lain sisi, Indonesia didapuk menjadi tuan rumah tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 2024 mendatang. Salah satu isu yang akan dibahas adalah inovasi dalam pembiayaan sektor air.

Adapun tema yang diusung dalam WWF 2024 yaitu Water for Shared Prosperityyang diharapkan dapat menjawab tantangan global yang disebabkan meningkatnya populasi dan urbanisasi.

Forum ini ditargetkan dihadiri ribuan partisipan yang terdiri dari panelis, politisi, institusi multilateral, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Arie Setiadi mengatakan WWF 2024 akan menyelenggarakan sejumlah acara sebelum mencapai puncaknya pada Mei 2024.

Agendanya antara lain kick-off meeting pada Februari 2023, pre-summit 1 pada Maret 2023, pre-summit 2 pada Juni 2023, national; stakeholders forum dan pres summit 3 pada Agustus 2023, dan focus group discussion pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Space X Ingin Investasi di IKN******

Perwakilan US-ASEANBusiness Council Taufikurrahman menyampaikan bahwa Space Xberminat untuk berinvestasi ke IKNuntuk mendukung visi kota pintar. 

Hal itu ia sampaikan dalam Mandiri Investment Forum, Kamis (2/2).

"Space X, salah satu perusahaan Elon Musk, yang akan masuk ke Indonesia untuk bisnis internet yang jauh lebih cepat dari internet tradisional karena pakai satelit. Ini mungkin akan banyak membantu teknologi untuk IKN dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami mohon dibantu proses licence-nya (perizinannya)," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/2).

Menanggapi rencana itu Kepala BKPM/ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinannya.

"Silakan saja. Inventarisir, apa masalah-masalahnya, tapi langsung mengerucut. Perusahaan A mau investasi, sekian investasinya, sektornya apa, masalahnya apa. Pak Sesmen, Pak Indra (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal) bantu asistensi. Selama itu benar melakukan investasi, dan itu domainnya di Kementerian Investasi dan kementerian lainnya, kita akan percepat. Saya akan percepat. Itu janji saya," katanya.

Bahlil menegaskan komitmennya untuk siap membantu para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya tidak akan menahan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Karena menurut saya, menahan investor, menahan investasi, itu sama dengan menahan potensi penciptaan lapangan pekerjaan, menahan pendapatan negara dan competitiveness kita terganggu. Yang penting clear (jelas)," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya siap memfasilitasi minat investasi perusahaan Elon Musk itu. Ia mengakui ada banyak proposal investasi untuk mendukung konektivitas di IKN.

"Untuk konektivitas (di IKN) banyak sekali yang menawarkan teknologi segala macam, silahkan bicarakan dengan tim kami, kami siap. Kami memang ingin melakukan beberapa lompatan ke depan, untuk Elon Musk tadi saya belum melihat proposalnya seperti apa," kata Bambang.

Murid legalis

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]