akun judi slot terpercaya

Jangkar kecil antarbintang

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Bantuan Pangan Stunting Cair 81,5 Persen per 25 Mei 2023******

Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) mencatat realisasi penyaluran bantuan panganstunting mencapai 81,5 persen per 25 Mei 2023. Bantuan diberikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.

"Daging ayam dan telur ayam merupakan sumber protein yang baik bagi pemenuhan gizi dan nutrisi. Dengan mendistribusikannya sebagai bantuan pangan, maka pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup untuk mencegah dan mengurangi stunting," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (26/5).

Apabila dirinci, penyaluran bantuan stunting tahap pertama mencapai 1,1 juta paket yang terdiri dari 57 ribu paket (89 persen) di Banten, Jawa Barat 405 ribu paket (99 persen), Jawa Tengah 322 ribu paket (99 persen), Jawa Timur 314 ribu paket (82 persen).

Menurut Arif, penyaluran bantuan pangan stuntingtersebut bukan hanya membawa dampak positif bagi penurunan angka stunting, tetapi juga bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem perunggasan nasional.

"Diakui para peternak hadirnya pemerintah melalui BUMN Pangan sebagai off takerturut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak, sehingga dampaknya sangat luas," ujarnya lagi.

Arif menambahkan Bapanas telah mengintegrasikan program penurunan stunting ini dalam gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), melalui kerja sama pengelolaan Rumah B2SA bersama Tim Penggerak (TP) PKK Pusat.

Rumah Pangan B2SA merupakan pusat edukasi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Saat ini sudah mulai berjalan di Binjai, Sumatera Utara dan akan diduplikasi lebih luas di kabupaten/kota lainnya.

Penyaluran bantuan pangan stunting dijalankan Bapanas bersama Holding BUMN Pangan ID FOOD dengan menyalurkan masing-masing ayam ukuran 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 0,9-1,1 kg, dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir telur.

Bantuan disalurkan dalam tiga tahap selama tiga bulan yang sudah dimulai sejak April atau sebelum Lebaran, dan akan dilaksanakan hingga Juli 2023.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Vietnam Bakal Kurangi Ekspor Beras hingga 44 Persen Pada 2030******

Vietnam bakal memangkasekspor berastahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.

Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.

Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.

"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.

Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.

Lihat Juga : Besaran Gaji ke-13 PNS yang Bakal Cair 5 Juni 2023

Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.

Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Gubernur Koster Tolak 10 Ribu Ton Beras Impor dari Bulog: Bali Surplus******

Gubernur BaliI Wayan Koster mengaku menolak masuknya 10 ribu tonberas imporyang dibawa PerumBulogke wilayahnya. Penolakan tersebut ia utarakan lantaran Bali surplus beras.

Wayan mengatakan Indonesia memiliki potensi pertanian di setiap daerah sehingga tidak perlu mengimpor pangan.Ia menyebut Bulog harusnya menyerap beras dari petani dalam negeri dengan maksimal, meskipun harganya lebih mahal dari beras impor termasuk yang berasal dari Vietnam.

"Tempo hari saya diskusi dengan Bulog Bali mau bawa beras 5.000 sampai 10 ribu ton ke Bali. Saya tanya beras dari mana, beras impor, 'sorry pak saya tidak setuju bawa impor beras ke Bali karena Bali surplus beras'," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5) lalu.

Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini.

Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

Lihat Juga : Berapa Hitung-hitungan Gaji ke-13 PNS?

"Lebih murah kita beli di sana, yang sejahtera kan petani Vietnam. Menurut saya ngapain. Kalau kita berani beli (beras dalam negeri) maka ekonominya akan memutar di dalam negeri," kata Wayan.

Lebih lanjut, Wayan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Menurutnya, ada peraturan yang diterbitkan pada orde baru masih digunakan saat ini. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," ungkapnya.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Impor KRL Bekas Jepang Tinggal Tunggu Restu Luhut******

Wakil MenteriBUMNII Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kepastianimpor KRL bekas Jepang tinggal menunggu restu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyebut impor KRL diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.

"Mungkin kalau kita mulai di bulan ini mungkin enam bulanan ya, kita harapkan jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah trainset. Ada beberapa ruas yang memang sekarang sangat padat," kata Tiko, sapaan akrabnya, di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detikcom, Rabu (24/5).

"Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves (untuk persetujuan impor darurat KRL bekas. (Kepastiannya dari Menko Marves) iya, tapi harusnya si oke lah," lanjutnya.

"Kita sudah jelaskan ke BPKP dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu, nanti kemudian kita retrofit yang masih ada, dan kemudian 2025 produksi dari INKA," ucapnya.

Sebelumnya, BPKP menegaskan bersikap profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang meski Kementerian BUMN berupaya 'melobi' mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]