kapital4d

link slot gacor hari ini 504Jutaan kata 13564Orang-orang telah membaca serialisasi

《kapital4d》

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tanggapan atas Pernyataan Keliru yang Beredar di Media tentang Kepailitan Toshiba di Indonesia******

Singapura, (ANTARA/PRNewswire) - Rumor tentang kepailitan Toshiba telah beredar di beberapa platform media di Indonesia. Rumor ini adalah klaim yang keliru, serta tudingan tanpa dasar yang tidak memiliki bukti atau kebenaran. 
Struktur kepemilikan Toshiba yang baru saja mengalami perubahan, dan akuisisi yang dilakukan oleh sebuah konsorsium yang dipimpin Japan Industrial Partners (JIP), mencerminkan keputusan strategis yang akan meningkatkan daya saing dan kesinambungan Toshiba pada pasar global yang dinamis saat ini.
Toshiba tetap berkomitmen kuat pada transparansi dan praktik bisnis yang etis. Kami sangat memegang standar tata kelola perusahaan yang tertinggi, serta menjamin akuntabilitas dan integritas diterapkan pada seluruh jenjang operasional
Meski pemegang saham Toshiba telah mengalami pergantian, produk dan layanan yang disediakan Toshiba, serta hubungan yang terjalin dengan para pelanggan tidak akan berubah. Kami ingin mencapai target netralitas karbon dan ekonomi sirkular dengan terus meningkatkan profitabilitas.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

KND ingatkan bahaya stigma negatif sebabkan disabilitas kehilangan hak******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengingatkan akan bahaya stigma negatif yang masih menjadi akar masalah dari berbagai diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas hingga berujung pada hilangnya akses terhadap hak-hak dasar mereka. Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan mengatakan pelanggengan stigma negatif mengenai disabilitas terbukti berdampak signifikan pada hilangnya akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan, hingga layanan hukum. “Stigma sederhananya dimaknai bagaimana seseorang itu dipandang buruk, jelek, tidak mampu, tidak berharga, dan dipandang tidak memiliki nilai. Nah, ini jelas salah, karena disabilitas itu punya kemampuan lho,” kata Deka di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KND sebut keluarga berperan langgengkan stigma negatif disabilitas Dengan keberadaan stigma negatif tersebut, lanjut dia, penyandang disabilitas kerap kali hanya dilihat sebagai kelompok yang harus dipinggirkan dan tidak diikutsertakan dalam berbagai aktivitas, karena dianggap tidak memiliki kontribusi. Padahal, penyandang disabilitas masuk dalam kategori kelompok rentan yang memang harus mendapatkan perlakuan maupun perlindungan secara afirmasi untuk dapat berpartisipasi di ruang publik. Misalnya, pada aspek kesehatan, Deka menyebut sedikit sekali para penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan akses layanan edukasi mengenai berbagai penyakit yang dapat menimpa mereka, mulai dari serangan jantung, diabetes, darah tinggi, hingga kanker. Minimnya edukasi tersebut dikarenakan stigma negatif mengenai penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu mencerna dan memahami informasi mengenai isu kesehatan.

Baca juga: KND: Desain inklusif kunci partisipasi disabilitas di ruang publik

Baca juga: KND tampung aspirasi kebutuhan kerja penyandang disabilitas  “Mereka yang pernah mendapat edukasi soal kesehatan sedikit sekali, karena dianggap terlalu berat, sehingga disabilitas pasti tidak mampu memahaminya, padahal kan yang perlu dilakukan hanyalah menjelaskannya dengan bahasa sederhana atau bahasa isyarat,” ucapnya. Oleh karena itu, eliminasi stigma menjadi isu prioritas pertama yang digencarkan oleh Komisi Nasional Disabilitas dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dasar kelompok disabilitas.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rekomendasi situs slot gacor hari ini、buku mimpi 83、slot pola gacor

Terkait：slot gacor 189、rtp mentos4d、daftar slot bonus new member 100 di awal、website resmi pragmatic、slot winrate tinggi、demo slot mahjong way、situs slot gacor 2023 terpercaya、tenor rupiah cepat、slotjp 99、situs slot terkenal

---

---

bab terbaru：indohoki77（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12