tiktak togel

Cerita Desa Kecil

kredit tanpa limit

Konsultan Properti Sebut 2024 Jadi Waktu Tepat untuk Beli Apartemen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.

Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.

"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.

Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.

"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.

Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.

Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.

Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

perjalanan penyihir

bo togel yang ada bonus new member

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Lihat Juga : ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar?

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

Lihat Juga : RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Yulingzhenxian

demoslots com

MCEBI fokus penciptaan produk jasa dalam kewirausahaan kampus******

Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI) akan fokus pada penciptaan usaha produk jasa yang mengandalkan soft skillberbasis web dalam kewirausahaan kampus.

“Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,” kata Ketua MCEBI Dr.Endang Rudiatin dalam keterangan persnya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Endang mengatakan pihaknya secara rutin menyelenggarakan Klinik Bisnis kewirausahaan tiap tahun. Untuk tahun ini, selain praktisi dan pengusaha, MCEBI juga menggandeng akademisi untuk menentukan model inkubasi kewirausahaan ke depan.

Baca juga: Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar

Dari pengalaman menyelenggarakan Klinik Bisnis selama dua tahun, MCEBI mendapatkan model pengembangan inkubasi bisnis dan kewirausahaan melalui elaborasi soft skill. Hal ini untuk menghasilkan produk jasa dengan penggunaan IT dan AI seperti, fintech dalam transaksi, pengolahan data bisnis, analisa pasar, ataupun manajemen risiko dan sejenisnya.

Endang juga menyebutkan besarnya andil Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam melahirkan dan membesarkan MCEBI antara lain pemberian fasilitas dalam berbagai kegiatan kepada para mahasiswa yang menggerakkan MCEBI.

Dikatakan, MCEBI didirikan oleh 30 Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dalam kiprahnya, MCEBI telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari klinik bisnis, bootcamp, mengikuti berbagai bazar dan pameran, serta mendampingi mahasiswa melakukan sertifikasi produk dan mengikuti temu bisnis bersama eksportir.

Baca juga: INDEF: Jiwa wirausaha perlu dikembangkan sejak masa prasekolah

Sementara itu, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadyah Dr.Ir.Paristiyanti Nurwardani mengatakan MCEBI harus menjadi pionir dalam mendorong akselerasi peningkatan prosentase jumlah wirausahawan.

"Hal itu karena masih sangat sedikit mahasiswa yang mau berwirausaha," kata Paristiyanti saat pengukuhan pengurus MCEBI periode 2023-2025 dan Klinik Bisnis di Jakarta pada Rabu (28/2/24).

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod menyampaikan bahwa UMJ menjadi salah satu pionir dalam pembentukan MCEBI.

“UMJ menjadikan kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib bagi para mahasiswa sebagai bentuk dukungan universitas,” katanya.

Baca juga: Kemenperin fokuskan anggaran pengembangan wirausaha baru dan IKM

Menurut Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadyah Prof. Bambang Setiaji, para studentpreneurtidak perlu terpaku kepada produk barang tertentu seperti kuliner yang kini semakin menjamur.

“Mahasiswa mesti mengembangkan keilmuan yang diperolehnya di perguruan tinggi untuk menghasilkan produk jasa yang lebih dibutuhkan setelah Artificial Inteligence menjadi kebutuhan pasar,” kata Bambang Setiaji.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

gwinbola

Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun******

Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 triliun.

 

Dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Hendro Martono, mengatakan saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasinya sebesar Rp0,36 triliun.

 

“Selain itu, saat ini ada empat perusahaan mobil listrik dengan total kapasitas produksi mencapai 44 ribu unit per tahun. Total investasi Rp3,27 triliun,” ujar dia.

 

Di sisi lain, terdapat 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi total untuk kendaraan roda dua dan tiga mencapai 1,51 juta unit per tahun. Total investasinya mencapai Rp0,86 triliun.

 

Hendro menyampaikan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim global, sebagaimana amanat Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk CO2.

 

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia, dengan memberikan berbagai insentif.


Hendro mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia ditargetkan memproduksi 400 ribu unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada 2025.

"Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun," katanya.

 

Kemudian, sebanyak 600 ribu unit mobil listrik dan bus listrik ditargetkan dapat diproduksi pada 2030. Ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barel dan emisi karbon sebesar 2,76 juta ton.

 

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Pengamat otomotif nilai rasio ideal SPKLU dan BEV adalah 1 banding 10
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Evolusi Liar

rajatoto2

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sun Wukong yang paling kerasukan

suria88

Jurus Ganjar Tarik Minat Anak Muda jadi Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowomengungkap kiatnya untuk menarik minat anak muda menjadi petani jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Kiat ia lontarkan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Ia mengatakan menarik minat anak muda bisa dilakukan salah satunya dengan menerapkan modernisasi pertanian. Hal itu bisa dilakukan dengan mengajak anak muda dan melatih mereka hingga mencapai sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Ia mengatakan pernah bertanya ke beberapa anak muda soal keinginan menjadi petani. Jawaban mereka beragam.

"Satu, ideologis. 'Kami akan melakukan karena kami akan tahan dan daulat.' Tapi yang lain, 'Pak, enggak menjanjikan, lebih baik jadi pegawai di Kadin', gitu. Enggak mau dia," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (11/1).

Maka itu, menurut Ganjar, anak-anak muda harus diberikan insentif berupa pelatihan dan teknologi yang memudahkan mereka.

"Maka insentif mesti diberikan. Dengan cara itu anak muda, saya tanya 'Kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau peternak?', 'Bau kotor' tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologi, 'Pak kasih kami pelatihan dan teknologi pak, mudahkan," ujarnya lebih lanjut.

"Ada akademisi, ada businessman, ada government.Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, dapat pak," sambungnya.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun.

Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. Sebanyak 59 persen petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare.

Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)