jelas138

dunia yang berbakat

hobispin

Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tiga penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu dinyatakan lolos seleksi tahap pertama penerimaan anggota Polri dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2024. Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Ssnin, mengatakan antusias masyarakat mendaftar cukup tinggi, sebanyak 226 peserta dinyatakan lolos masuk tahapan seleksi penerimaan SIPSS, tiga di antaranya dari kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas).
"Antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengabdi pada negara melalui Polri. Tercatat 226 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat,” kata Dedi.

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut, penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas dengan kompetensi tertentu ini menunjukkan komitmen kesetaraan yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.

"Ini menjadi bukti atas komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas untuk mengabdi di institusi Polri," katanya.

Seleksi penerimaan anggota SIPSS tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Akademi Polisi (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/2).

Kepala Biro Pengendalian Personel (Karo Dalpers) SSDM Polri Brigjen Pol. Nurworo Danang menuturkan, jumlah pendaftar anggota Polri jalur SIPSS tahun 2024 mencapai 1.251 pendaftar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.247 pendaftar reguler dan empat pendaftar dari kelompok disabilitas. Pendaftar dinyatakan lolos sebanyak 226, tiga di antaranya penyandang disabilitas.

"Saat ini 226 calon siswa termasuk tiga peserta disabilitas, yakni disabilitas kaki, tangan, dan mata sedang menjalani seleksi tingkat pusat," kata Nurworo.

Sementara itu, untuk kelancaran proses seleksi bagi penyandang disabilitas, Polri menyiapkan akomodasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

“Harapan kami, adik-adik ini bisa mengikuti rangkaian tes dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, Polri menerapkan prinsip BETAH dalam pelaksanaan rekrutmen. Prinsip BETAH merupakan akronim dari bersih, transparan, akuntabel dan humanis

Dia menekankan, komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri.

“Seleksi jalur Bintara akan mulai dilaksanakan pada akhir Maret 2024,” kata Nurworo.

Di sisi lain, SSDM Polri, kata Nurworo, terus meningkatkan sosialisasi rekrutmen Polri kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas, melalui website, media sosial dan juga media pengarusutama.

Diharapkan personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium.

Terpisah, Ketua UMKM Disabilitas Kota Semarang Djoko Tri Saptono mengapresiasi Polri yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota Polri.

“Meskipun mereka berkebutuhan khusus, mereka memiliki bakat dan kemampuan yang bisa membantu pekerjaan Polri seperti IT dan Analisa,” ujarnya.

Djoko berharap, kuota penerimaan personel Polri untuk penyandang disabilitas bisa ditambah di tahun berikutnya.

"Diharapkan juga sosialisasi penerimaan anggota Polri untuk penyandang disabilitas bisa lebih luas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu Polwan penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen Perusahaan, bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumsel,
Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri komitmen berikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas

  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

catur77

Menyingkap masa silam Suku Asmat lewat museum etnografi******

ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu,

Kabupaten Asmat (ANTARA) - Ialah "Kota Seribu Papan" yang seketika terlintas dalam pemikiran kala mendengar kata Suku Asmat. Mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, warga Suku Asmat hidup dengan kondisi rumah-rumah, gedung perkantoran, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya yang dibangun tidak bersinggungan langsung dengan tanah tapi
beralaskan papan yang ditopang pilar-pilar kayu besi dan tiang pancang beton.

Tak hanya sebagai wilayah yang berada di atas rawa-rawa, Kabupaten Asmat juga familier dengan keberadaan kendaraan listrik, yang hampir seluruh aktivitas masyarakat daerah itu khususnya di darat bergantung pada sepeda motor listrik. Sementara, untuk menjangkau perkampungan lain, masyarakat menggunakan perahu dan perahu motor (speed boat).

Penggunaan motor listrik bagi Suku Asmat pada hakikatnya tidak terlepas dari kondisi jalanan yang umumnya terbuat dari papan agar tidak ambruk. Termasuk pula jalanan yang telah dibeton ataupun marga aspal masih terbilang minim.

Oleh karena itu, sulit untuk menemukan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Asmat, kecuali becak motor roda tiga milik TNI, polisi, serta sejumlah instansi lain yang digunakan untuk operasional tertentu.

Bahkan, sekelas Presiden Jokowi saja mesti menggunakan sepeda motor listrik sembari membocengi Ibu Negara berkeliling Distrik Agats saat berkunjung pada 6 tahun silam ke daerah tersebut sehingga, tidak mengherankan bila kendaraan listrik menjadi primadona di Kabupaten Asmat.

Untuk diketahui pula, ambulans merupakan satu-satunya kendaraan roda empat berbahan bakar minyak yang tersedia. Masyarakat dan pejabat termasuk bupati sehari-harinya hanya menggunakan sepeda motor listrik untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.

Kemudian, bagi sebagian orang, membicarakan Suku Asmat tidak terlepas juga dari mengenang peristiwa hilangnya antropolog Michael Rockfeller pada 1961. Anak eks Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut berangkat ke Asmat yang dahulunya masih bernama New Guinea bersama antropolog asal Belanda Rene Wassing.

Berbagai sumber melaporkan bahwa Rockfeller mengalami musibah ketika hendak menuju Desa Ocenep. Perahu yang ia tumpangi tiba-tiba diterjang badai dan karam.

Rockfeller diketahui berinisiatif berenang menuju bibir pantai yang hampir mendekati Desa Ocenep. Desa itu merupakan salah satu desa yang amat vital bagi Suku Asmat di Tanah Papua. Sementara rekannya, Rene, memilih bertahan di atas lambung perahu sembari menunggu datangnya bantuan.

Banyak spekulasi bermunculan terhadap anak kelima dari Gubernur Negara Bagian New York dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, itu. Sebagian sumber menyebut ia dimakan hiu atau sejenisnya saat berusaha menyelamatkan diri ke bibir pantai, namun ada juga asumsi bahwa Rockefeller menjadi korban kanibalisme dari Suku Asmat.

Terlepas dari semua hal tersebut, faktanya, semenjak kejadian tersebut hingga kini nasib Rockfeller tidak diketahui secara pasti. Dengan kata lain, jasad dan kematian pria bernama lengkap Michael Clark Rockfeller itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Lebih jauh lagi mengenai Suku Asmat, pada hakikatnya tidak hanya perihal kendaraan listrik, rumah, atau bangunan yang berdiri di atas rawa-rawa ataupun mengenai kisah hilangnya Michael Clark Rockfeller.

Suku Asmat merupakan satu dari ribuan suku bangsa yang ada di Tanah Air. Suku Asmat dikenal sebagai pengukir yang ulung sejak lama. Bahkan, hasil dari kerajinan mereka telah mendunia dan dipamerkan di berbagai ajang internasional salah satunya di Kota Milan, Italia.

Di Kabupaten Asmat terdapat sebuah museum yang menyimpan sekitar 1.200 koleksi barang bersejarah yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulu. Museum milik Gereja Katolik Asmat atau di bawah Keuskupan Agats tersebut bernama Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Persembahan bagi Suku Asmat

Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat sendiri dibangun pada tahun 1973 yang awalnya dibangun di depan kantor Keuskupan Agats. Namun, pada 2007 hasil diskusi dari mitra di Eropa dan Amerika Serikat dengan para kurator dan pihak Keuskupan, memutuskan membangun sebuah museum yang bisa menampung koleksi serta menjadikan museum itu sebagai sesuatu yang hidup bagi masyarakat Asmat.

Dari sejarah panjang Suku Asmat dan pembangunan museum tersebut, Keuskupan Agats memutuskan pembangunan museum bersejarah itu sebagai bentuk persembahan kepada masyarakat khususnya Suku Asmat.

"Museum harus menjadi rumah bagi Suku Asmat sehingga mereka bisa bertemu dan menyapa roh leluhur yang hadir melalui figur-figur patung yang ada di museum," kata Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin.

Menurut John, ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu. Mereka menyakini bisa berinteraksi dengan arwah para leluhur lewat benda-benda yang terpajang di museum tersebut.

Museum etnografi yang diprakarsai seorang misionaris atau uskup pertama Keuskupan Agats bernama Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc tersebut dipersembahkan secara khusus bagi Suku Asmat. Ribuan koleksi itu merupakan hasil karya masyarakat Suku Asmat, hasil Festival Lomba Ukir, hingga koleksi yang dikumpulkan para misionaris dan pekerja museum.

Beragam koleksi dalam museum di antaranya patung, tifa, perisai, puputan, pinggan, haluan perahu lesung, dayung, tombak, pipa tembakau, busana ruh, hiasan dan perhiasan badan, aneka perkakas, gendewa, dan anak panah hingga tengkorak manusia yang dilubangi Suku Asmat.

Selain itu, pengelola juga memajang seekor buaya jantan yang telah diawetkan. Reptil berukuran besar itu memiliki panjang 195 inci dan lebar 75 inci. Buaya itu ditangkap pada tahun 2004 di Sungai Bes dekat Kampung Yamasj.

Museum yang dibangun tahun 1972 dan resmi dibuka untuk publik pada 11 Agustus tahun 1973 tersebut menyimpan ribuan koleksi. Para misionaris diketahui sudah mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah itu sejak tahun 1960-an.

John bersama ketiga orang rekannya berhasil mengumpulkan beberapa alat-alat yang digunakan Suku Asmat untuk berperang dengan suku lainnya. Benda itu di antaranya perisai yang kini tersimpan rapi di dalam Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

John bercerita dia bersama rekannya yakni Rosa, Wahyu dan Remon baru saja pulang dari beberapa kampung di wilayah Distrik Suator dan membeli sebuah perisai dari Kampung Karbis. Di era 1970-an, wilayah itu terkenal dengan penghasil perisai dengan pola yang indah dan kini berhasil disimpan di museum.

Sayangnya, kini tidak banyak lagi seniman yang bertahan untuk tetap mengukir. Oleh karena itu, John bersama stafnya memutuskan membeli sebuah perisai.

"Perisai itu milik Leo, Kepala Kampung Karbis namun bapaknya yang mengukir. Semasa masih hidup, Bapak Leo berpesan agar orang Karbis bisa tetap mengukir dengan melihat contoh perisai itu," kata dia.

Saat ditemui John, Leo memutuskan perisai tersebut disimpan di museum agar lebih terjaga. Sebab, bila disimpan di rumahnya, Leo khawatir perisai itu cepat rusak. Untuk memotivasi warga Kampung Karbis tetap mengukir, Leo meminta perisai tersebut difoto dan dicetak sebelum dimuseumkan.

Tidak hanya itu, di museum tersebut juga terdapat benda-benda unik seperti sebuah alat yang dibuat dari kayu berukuran sekitar 50 sentimeter untuk menghitung penanggalan oleh Suku Asmat.

Suku Asmat punya cara tersendiri untuk menentukan hari atau tanggal layaknya bangsa Maya di belahan Meksiko. Alat itu biasanya digunakan ketika mengagendakan sebuah ritual adat atau ketika ingin pergi ke hutan.

Akan tetapi, secara garis besar, di museum tersebut akan lebih banyak ditemui benda-benda seperti patung yang penuh dengan ukiran dan motif yang memiliki makna serta filosofi yang berbeda-beda.

Bagi masyarakat Suku Asmat, mengukir bukan sebatas menghasilkan sebuah karya seni. Namun, bagi mereka mengukir diperuntukkan bagi ritual atau upacara adat dalam rangka menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh leluhur dan manusia dengan alam semesta.

Dalam kehidupan masyarakat Asmat terdapat istilah Asamanamyang berarti keseimbangan. Suku Asmat memercayai bahwa keseimbangan dalam hubungan akan menciptakan sebuah harmonisasi.

Tanpa keseimbangan, masyarakat itu sendiri akan runtuh dan hanya menyisakan dunia yang hancur dan tidak dapat diatur tanpa jaminan kelangsungan hidup. (Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc).

Dalam seni ukir yang dibuat tersebut juga mengisyaratkan arti keseimbangan ketika terjadi sebuah musibah. Sebagai contoh, ketika seseorang dari Suku Asmat meninggal dunia maka terjadi ketidakseimbangan. Maka untuk mengembalikan keseimbangan itu, masyarakat setempat mengadakan sebuah pesta atau ritual.


Kanibalisme

Dulu, Suku Asmat dikenal sebagai suku kanibalisme sehingga mereka cukup ditakuti. Bukti kanibalisme tersebut dapat dijumpai langsung di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Di dalam museum etnografi itu terdapat sekitar 10 tengkorak manusia yang disusun dengan rapi oleh para kurator. Terdapat lubang besar pada bagian kanan atau kiri setiap tengkorak. Lubang pada tengkorak menjadi bukti konkret dahulunya Suku Asmat pernah mempraktikkan kanibalisme bagi musuhnya.

Menurut John, praktik tersebut bukan semata-mata untuk memenggal kepala musuh kemudian memakan otak dan organ tubuh lainnya. Namun, ritual yang dinamakan
pengayauanitu ditujukan untuk mengembalikan kondisi yang sudah tidak stabil.

Oleh karena itu, masyarakat Suku Asmat harus berperang dan mencari kepala manusia untuk dipenggal. Jika mengacu pada etika universal, tindakan itu tentu saja bertentangan. Namun, bagi masyarakat Asmat zaman dahulu, hal itu merupakan sebuah kebaikan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan.

Selain itu, pemenggalan kepala manusia itu merupakan bentuk legitimasi atau pengakuan kepada seorang pemimpin dari Suku Asmat. Artinya, makin banyak kepala musuh yang dipenggal dan dipajang berjejer maka laki-laki Asmat kian disegani.

Masyarakat Suku Asmat juga menyakini dapat menyerap kekuatan musuh lewat tengkorak yang dijadikan bantal. Oleh karena itu, tak heran jika menemukan dokumentasi Suku Asmat -- di mesin pencarian Google -- yang tidur menggunakan tengkorak sebagai bantal.

Sayangnya, jejeran tengkorak di museum tersebut tidak diizinkan untuk didokumentasikan. Selain sakral, para kurator menyampaikan hal itu demi menghormati masyarakat Suku Asmat.


Berkomunikasi lewat ukiran

Bagi Suku Asmat, ukiran dari sebuah patung, tameng, atau tiang bisj tidak sekadar karya seni. Namun, lebih dari itu, Suku Asmat menyakini benda-benda yang dibuat para leluhurnya merupakan sarana untuk kembali berkomunikasi antara orang yang masih hidup dengan yang sudah tiada.

John bercerita pada umumnya pengunjung dari Suku Asmat yang datang ke museum akan menyentuh barang-barang yang ada. Saat menyentuh itu, mereka sedang berkomunikasi dengan roh patung maupun pengukir patung tersebut.

Atas dasar itu jugalah hingga kini pihak museum tidak menempatkan koleksi-koleksi dalam kotak cermin. Tujuannya agar Suku Asmat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan roh leluhurnya.

"Suatu ketika sekelompok orang tua datang ke museum hanya untuk menyapa seseorang yang ada dalam ukiran itu," ujarnya.

Masyarakat Suku Asmat juga mampu mengenali dan mengetahui siapa pengukir benda-benda atau ukiran yang sudah berusia puluhan tahun sekalipun tidak pernah bertemu dengan pengukirnya.

Pada awal Februari 2024 ketika pihak museum turun ke lapangan di lima kampung tepatnya di Distrik Suator, John bersama ketiga rekannya berdiskusi dengan tetua adat dan seniman setempat. Mereka memajang beberapa benda di antaranya tameng dan tifa.

Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi berupa tombak di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sontak saja tetua adat maupun seniman tadi menangis dan langsung mengenali serta menyebut sosok yang mengukir benda tersebut. Mereka dapat mengenali benda dan pengukirnya dari corak ukiran meskipun koleksi itu sudah disimpan di museum lebih dari setengah abad.

Dengan kata lain, meskipun mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan si pengukir, Suku Asmat tetap dapat menjalin hubungan emosional yang kuat dengan leluhur mereka.

Di satu sisi, John yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura-Jayapura itu tidak menampik bahwa makin sering sebuah koleksi yang terbuat dari kayu disentuh, maka akan berpengaruh pada tingkat ketahanannya.

Jika mengacu standar operasional prosedur proteksi benda-benda di museum memang harus dilakukan guna menghindari pencurian dan meminimalisasi kerusakan.

Khusus di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pada umumnya koleksi terbuat dari kayu dan tulang belulang. Artinya, setiap waktunya koleksi itu mengalami penyusutan. Kurator hanya bisa mempertahankan agar proses penyusutan tidak berlangsung dengan cepat.

Terakhir, John bermimpi museum tersebut tidak hanya sebuah gudang atau bangunan yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Lebih dari itu, pengelola berharap kehadiran museum menjadi sebuah rumah bagi masyarakat khususnya Suku Asmat.

Sementara itu, Alja, pengunjung museum sekaligus siswa SMP YPPK Agats, mengaku senang dan bangga ketika masuk ke Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Ia terkagum-kagum dengan ribuan koleksi museum yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulunya. Apalagi, sebelumnya, Alja mengaku tidak banyak mengetahui tentang kebudayaan Suku Asmat.

Namun, setelah ke museum dan diberitahu pihak pengelola, putra asli Suku Asmat itu kian penasaran dengan kebudayaan para leluhurnya pada masa lampau.

"Sebagai anak Suku Asmat saya sangat bangga, ternyata budaya saya sangat banyak, di antaranya mengukir," ujarnya.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Tauren tercela

imo188

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami  menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar yang lucu

kontak center kredivo

Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana******

akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

"Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

"Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat," tambahnya.

Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

"Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

"Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu," ujarnya.

Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2).
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

agar dapat uang banyak

Empat petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Sulsel meninggal dunia******

Makassar (ANTARA) - Sebanyak empat orang petugas ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan meninggal dunia selama masa tahapan, pemungutan hingga selesainya penghitungan suara.

Dari data yang dihimpun di Makassar, Sabtu, empat orang petugas ad hoc tersebut masing-masing dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Kota Makassar bernama Wiliam Tandi Paelongan (24 tahun) yang bertugas di TPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan Daliyah Salsabila (24 tahun) yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.

Kedua petugas KPPS itu sempat dirawat di rumah sakit berbeda karena diduga kelelahan usai membagikan undangan pemberitahuan memilih kepada warga. Keduanya tidak sempat melanjutkan tugas di TPS masing-masing hingga akhirnya meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024.

Selang sehari kemudian (Jumat, 16/2), seorang petugas KPPS di TPS 001 Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, bernama Aziz Dzulfiansyah (23 tahun) dilaporkan meninggal dunia di rumahnya, diduga juga karena mengalami kelelahan.

Baca juga: KPU DKI catat empat petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia

Kemudian pada Sabtu ini, 17 Februari 2024, seorang petugas panwaslu bernama Firman (56 tahun) yang bertugas di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dilaporkan meninggal dunia di RSUD Tenriwaru, Bone.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Alwi mengatakan petugas panawaslu desa yang meninggal dalam menjalankan tugasnya patut mendapat perhatian dari Bawaslu RI atau pemerintah.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Firman. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwin saat dikonfirmasi wartawan sedang berada di RSUD setempat.

Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal

Alwi menegaskan seluruh biaya perawatan petugas panwaslu ditanggung Bawaslu dan nantinya akan memberikan santunan kepada ahli waris keluarga almarhum.
 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Ampin Maja menceritakan kronologi kejadian sebelum meninggal Aziz Dzulfiansyah. Almarhum sempat membantu anggota KPPS lainnya mendirikan TPS pada 13 Februari 2024.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Aziz saat itu kondisinya masih sehat dan menjalankan tugasnya di TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari sampai penghitungan suara berakhir larut malam. Ia hanya tidur sekitar dua jam dan selanjutnya pada Kamis (15/2), kembali melanjutkan tugasnya merampungkan penghitungan suara.

"Setelah itu, almarhum kembali ke rumah, dia sudah merasakan kelelahan dan merasa demam lalu muntah-muntah. Keluarga ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi almarhum menolak dengan alasan hanya ingin istirahat di rumah," tuturnya.

Pada hari yang sama, kata Abdullah, almarhum masih menyempatkan diri berkunjung ke rumah tetangganya, kemudian pulang dan sempat baring-baring bersama ibunya sekitar pukul 19.00 Wita. Namun, sekitar pukul 19.15 Wita, Aziz ditemukan ibunya sudah meninggal dunia.

"Pasti ada (santunan). Sudah laporkan itu ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara kronologisnya dibuatkan teman PPK beserta lampiran administrasi sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan selesai hari ini langsung disampaikan semua dokumen pendukungnya di BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga sudah sampaikan ke pimpinan KPU provinsi dan KPU RI secara berjenjang," katanya menambahkan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mati di Siang Hari

77betslot

Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas******

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,"

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat berpidato di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," katanya.

Wacana Perpres Publisher Rights yang bergulir sejak HPN tahun lalu itu menjadi perhatian penting pemerintah dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan bagi industri media konvensional di tanah air, kata Presiden menambahkan.

"Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," katanya.

Proses penggalangan aspirasi itu, Jokowi melanjutkan, menuai pandangan beragam dari sejumlah praktisi media konvensional dan platform digital.

Pandangan yang belum sepenuhnya beragam itu, direspons pemerintah dengan memperhatikan beragam implikasi yang timbul dari hadirnya Perpres Publisher Rights di Indonesia.

"Platform digital besar juga beda aspirasi dan kita harus timbang timbang terus implikasinya, dan setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan tentang semangat awal dari penandatanganan Perpres Publisher Rights, yakni untuk jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif, serta mengedukasi untuk kemajuan Indonesia.

"Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024