erek bh

Kurir dunia bawah

1.100 Wartawan New York Times Ancam Mogok Kerja 24 Jam******

Wartawan New York Timesmengancam mogok kerjaselama 24 jam setelah manajemen dan serikat pekerjagagal mencapai kesepakatan untuk kontrak kerja baru.

Mogok akan dilakukan oleh lebih dari 1.100 karyawan setelah kegagalan kesepakatan untuk kontrak kerja baru yang dinegosiasikan lebih dari 1,5 tahun terakhir.

"Sangat mengecewakan. Mereka mengambil tindakan seperti itu (mogok)," kata Presiden dan Kepala Eksekutif New York Times Meredith Kopit Levien mengutip CNN Business, Kamis (8/12).

NewsGuild of New York, yang mewakili jurnalis dan staf lain di The Times mengatakan bahwa aksi mogok lantaran kegagalan perusahaan melakukan tawar-menawar dengan itikad baik, memenuhi tuntutan mereka.

Aksi mogok ini belum pernah dilakukan oleh karyawan di surat kabar yang tercatat beberapa dekade terakhir. Aksi ini dikhawatirkan banyak media kehilangan staf mereka, termasuk juga menciptakan tantangan bagi organisasi berita yang diandalkan jutaan pembaca di dunia.

Seorang eksekutif di The Times yang enggan disebut namanya mengakui bahwa mogok pasti akan menimbulkan kesulitan. Tapi manajemen telah bersiap dan mengandalkan sumber daya dari media lainnya, seperti staf internasionalnya yang bukan bagian dari serikat pekerja.

Levien juga memastikan bahwa The Times memastikan memenuhi kewajiban kepada pembaca dan masyarakat umum dengan tetap melaporkan berita semaksimal mungkin pada saat aksi mogok dimulai Kamis malam ini.

Sementara, beberapa staf The Times justru mendesak pembaca mereka untuk tidak membaca konten selama aksi mogok berjalan. "Kami minta pembaca tidak terlibat dalam platform New York Times mana pun, besok, dan berdiri bersama kami. Baca berita lokal, dengarkan radio publik. Buat sesuatu dari buku masak," tegas Amanda Hess, Kritikus Surat Kabar lewat kicauan Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Sandiaga Uno Terus Pikirkan Pemulihan Ekonomi Nasional Hingga Botak******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang berkelanjutan.

Bahkan, dalam diskusi antara BRI Danareksa dan IZIN.co.id yang digelar Sandilogi di VOFFICE, Level 29 Centennial Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto KAV 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12), dirinya mengaku mengalami kebotakan karena terus mencari solusi menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Saya mikirinrakyat sampai botak," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (7/12).

"Kuncinya adaptasi, inovasi dan kolaborasi," tegas dia.

Sejumlah sektor pun dinilai Sandiaga akan bertahan, bahkan tumbuh pada tahun depan. Di antaranya sektor konsumsi, sektor perbankan, sektor teknologi digital hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jadi kami optimis, karena tahun depan kita akan bertumbuh sekitar 5 persen akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan tahun 2024 kita prediksi 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen, atau senilai Rp1.134 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut pun tumbuh signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 7,8 persen. Sehingga, menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Ini akan terus kita tingkatkan. Apalagi, nilainya (ekonomi kreatif) bertambah sampai Rp1.300 triliun, dengan jumlah lapangan kerja bertambah 700.000 tahun ini," beber Sandiaga.

Dia pun berharap, sesuai dari arahan Presiden RI Joko Widodo, pada tahun depan ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung ekonomi ke depan yang inklusi.

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Resort Mewah MNC******

Resort milik PT MNC Land Tbk yang dikelola oleh perusahaan mantan presiden ASDonald Trump, Trump International Resorts Bali, terbengkalai.

Mengutip France 24, Jumat (9/12), hotel bintang enam itu mulanya dibangun untuk menggantikan Resort Golf Nirwana. Nyatanya proyek tersebut gagal, lapangan golf yang dulu subur kini dipenuhi rumput liar.

Beberapa situs pun terlantar serat ditumbuhi tanaman. Selain itu, jalur ke lokasi pun mati.

Hal itu pun berdampak pada para pekerja. Mau tidak mau mereka diberhentikan.

"Tidak ada kejelasan tentang masa depan kami. Kami mendengar akan direkrut kembali tetapi itu tidak pernah terjadi," kata Ditta Dwi (26), mantan caddy di Trump International Resorts Bali yang kini terpaksa mengambil pekerjaan pramusaji.

Dwi mengatakan banyak pekerja Bali yang kehilangan pekerjaan akibat proyek mangkrak itu. Ia juga menyebut pekerja hotel diberi kompensasi setelah kehilangan pekerjaan. Namun, sekitar 150 caddy dengan status kontrak tidak menerima apapun.

"Sulit. Waktu saya kehilangan pekerjaan sebagai caddy itu sulit. Banyak orang yang marah," kata Dwi.

Saat masih bekerja di Resort milik Trump, Dwi menerima gaji sebesar Rp1,3 juta per bulan. Meski demikian, tip dari pegolf kaya membuat ia bisa menghasilkan sebanyak Rp15 juta per bulan.

Di tempat kerjanya sekarang, Dwi hanya menerima pemasukan bersih Rp1,3 juta saja. Namun, tanpa tip.

Trump Organization dan pengembang MNC Group Indonesia menutup resort bintang enam itu pada 2017 dan memberhentikan ratusan pekerja.

Kedua badan usaha itu bermitra untuk mengubah citra Nirwana menjadi resort yang menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang indah.

Pembangunan resort itu sempat dijuluki sebagai 'proyek impian' oleh sang putra, Donald Trump Jr pada kunjungannya ke Jakarta 2019 lalu.

Kesepakatan Trump untuk melisensikan namanya ke resor baru dan membantu mengoperasikannya pada 2015 lalu itu pun ternyata menjadi impian bagi pekerja Indonesia.

Kepala MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut pandemi covid-19 telah menghambat rencana pembukaan kembali resort tersebut.

Sementara itu, Direktur Divisi Properti MNC Edwin Darmasetiawan menolak untuk memaparkan berapa jumlah pekerja yang dipecat. Ia hanya menyebut masalah keuangan lah yang menjadi biang kerok terlantarnya resort tersebut.

Edwin pun tetap optimis proyek itu akan dilanjutkan dalam beberapa waktu mendatang.

"Saya tidak melihat proyek ini sebagai kegagalan, tetapi ditunda," katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus pada proyek MNC Group dan Trump yang lain, yakni Trump International Hotel Lido yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami punya proyek lain di Lido, sekarang kami fokus ke sana," kata Edwin.

Di sisi lain, proyek di perbatasan Bogor-Sukabumi yang akan mencakup lapangan golf dan resort Trump itu telah menuai kontroversi. Pasalnya, pembangun resort itu diduga menggali kuburan leluhur Islam tanpa izin penduduk setempat.

[Gambas:Video CNN]

Secara terpisah, Direktur Utama MNC Land Budi Rustanto angkat bicara. Ia menjelaskan perusahaan akan membangun sejumlah fasilitas di kawasan tersebut mulai dari lapangan golf, golf club house , beach club, villa, wellness dan hotel.

"Luas tanah yang dimaksud sudah bertambah dan sekarang luasnya mencapai lebih kurang 110 hektar. Pada saat dibeli dari perusahaan Bakrie tahun 2012-2013 hanya seluas 84 hektar," ujar Budi melalui hak jawab yang disampaikan kepada redaksi pada Senin (12/12).

Ia juga menegaskan Trump Organization hanya operator dan branding saja. Sementara pemilik property adalah MNC Group.

Perusahaan juga sudah merobohkan hotel dan lapangan golf lama arena akan membangun ulang dengan desain baru yang jauh lebih bagus dan lengkap .

"Pembangunan akan mulai dilakukan pada tahun 2023 karena pandemi telah berakhir," ujar Budi.

Catatan redaksi: Judul berita diubah menjadi "Resort Mewah MNC-Trump di Bali Kini Terbengkalai" pada pukul 14.25 WIB, Senin (12/12), setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Evolusi seni bela diri ekstrim

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Pembunuhan mutlak

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]