Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Temui Pratikno, Mahfud Md Minta Jadwal Ketemu Jokowi******

SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, di Jakarta, Senin (29/1/2024), pukul 19.15 WIB.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud Md, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud Md di Jakarta, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari sebagaimana dilansir Antara.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud Md menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

UDB dan KPU Solo Adakan Talkshow tentang Pemilu 2024******

SOLO-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UDB  Solo bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo mengadakan talkshowuntuk sosialisasi Pemilu 2024 bagi pemilih pemula.

Talkshow digelar dalam rangka membangun generasi muda khususnya mahasiswa supaya memahami perkembangan serta demokrasi bernegara. Kegiatan Talkshow Pemilu Raya 2024 itu mengusung tema Peran Generasi Muda dalam Menentukan Demokrasi Bernegara Melalui Pemilu Raya Tahun 2024digelar di Ballroom Universitas Duta Bangsa (UDB) Kampus Pusat Nusukan Jalan Ki Mangunsarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Solo.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UDB Solo  Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H.  Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (27/1/2024) menghadirkan Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto, Anggota KPU Kota Solo Aldian Andrew Wirawan, Dosen Program Studi Hukum UDB Solo Rezi, S.H., M.H., dan Professional Lawyer Unggul Satrio Nugroho, S.H. sebagai pembicara.

Peserta talkshow yang diadakan UDB dan KPU Solo ini mendapatkan materi terkait tahapan Pemilu 2024, asas Pemilu di Indonesia, daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu tahun 2024, nomor urut partai politik peserta Pemilu tahun 2024, nomor urut pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dan persyaratan minimal calon pemilih pada Pemilu tahun 2024.

Talkshow ini menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 bagi pemilih pemula. Rangkaian kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh  Assoc. Prof. Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H., sesi pemaparan materi oleh pembicara dan diakhiri dengan sesi diskusi.

Kegiatan ini diikuti 60 mahasiswa UDB Solo. Antusiasme peserta sangat terlihat pada kegiatan ini. Peserta terlihat aktif dan bersemangat dalam mengikuti setiap sesi dengan baik dan aktif dalam sesi diskusi.

Diharapkan setelah mengikuti taklshow ini peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat, serta dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Pemilu adalah wujud demokrasi, mari berpartisipasi.

Mendampingi Putri Serangga

SMA Batik 1 Solo Adakan Gelar Karya P5 Kurikulum Merdeka di Awal Tahun 2024******

Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta, Bapak Sutana, S.Pd., M.Pd menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari implementasi Kurikulum Merdeka. “Kami sangat bangga melihat antusiasme dan kreativitas siswa-siswi dalam menghadirkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat dalam Gelar Karya P5 ini. Mereka benar-benar mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam Kurikulum Merdeka,” ujarnya.

Tema kewirausahaan sangat mendapat perhatian dari para siswa yang memamerkan produk-produk kreatif mereka, mulai dari produk: kuliner, kerajinan tangan, hingga produk teknologi. Sementara itu, tema gaya hidup berkelanjutan juga menarik perhatian karena siswa-siswi menampilkan ide-ide inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti upcycling, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan.

Selain itu, kebhinekaan juga menjadi fokus dalam pameran ini, dengan siswa-siswi menghadirkan beragam proyek yang memperkuat, keberagaman budaya, dan persatuan di tengah perbedaan.

Dengan penuh antusiasme, gelar karya P5 Kurikulum Merdeka SMA Batik 1 Surakarta sukses menampilkan kreativitas dan inovasi siswa-siswi dalam menghadapi tantangan masa depan. Kegiatan ini diharapkan mampu menginspirasi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan keterampilan mereka dalam merespons perubahan zaman.

Konten ini merupakan user generated content atau UGC kiriman sekolah. Sekolah Anda bisa menjadi bagian dari UGC di Solopos.com dengan cara klik di sini.

Mahfud MD Kemas Barang dan Pamitan ke Pegawai di Kantor Kemenko Polhukam

JAKARTA — Menko Polhukam Mahfud MD mengemas barang pribadinya pada hari terakhir kerja sebagai Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/2/2023).

Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam karena maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Pada hari terakhir kerja itu Mahfud MD juga menyempatkan berolahraga bersama dan berpamitan kepada para pegawai di kantornya. Pasca pengunduran dirinya, Mahfud MD menyampaikan pesan agar para pegawai Kemenko Polhukam tetap menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakannya.

Menko Polhukam Mahfud MD berada di ruang rapat pada hari terakhir kerja sebagai Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/2/2023). (Antara/Aprillio Akbar)

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) menyampaikan sambutan dan berpamitan ke para pegawai pada hari terakhir kerja sebagai Menko Polhukam di halaman Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/2/2023). (Antara/Aprillio Akbar)

Giliran Jokowi Digugat Putra Boyamin Saiman Soal Presiden Boleh Memihak

SOLO–Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak, berbuntut gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Penggugat dalam perkara ini yaitu Roberto Bellarmino, 24, selaku Penggugat I, dan Marselinus Edwin Hardhian, 29, selaku Penggugat II. Mereka tercatat sebagai warga Jalan Budi Swadaya RT 002/RW 004 Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Mereka menguasakan perkara hukum itu kepada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Solo-Baki Nomor 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo. Dokumen gugatan melawan hukum diajukan para penggugat melalui kuasa hukumnya pada Jumat (2/2/2024).

Selain Presiden Jokowi sebagai Tergugat I, tergugat lain dalam perkara ini yaitu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, selaku Tergugat II.

Berdasarkan informasi yang diterima Solopos.com, para penggugat yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 merasa berhak mendapatkan informasi yang benar tentang kampanye dan Pemilu.

Namun, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak, seperti dipublikasikan di berbagai media massa.

Tergugat I menyatakan hal itu mendasarkan Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Tapi pernyataan Tergugat I dinilai tidak sesuai dengan bunyi Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu.

Sebab di pasal tersebut tidak disebutkan Presiden boleh memihak. Dengan demikian Tergugat I dianggap telah memberikan informasi yang tidak benar dan berakibat merugikan kepentingan hukum para penggugat. Di sisi lain berdasarkan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu, Presiden adalah seorang pejabat negara.

Merujuk Pasal 58 UU Nomor 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan, pejabat negara seperti diatur Pasal 57 adalah Presiden dan Wapres. Mereka dinilai tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang menyatakan seorang Presiden boleh memihak.

Para penggugat menganggap Tergugat I keliru dalam memahami UU Pemilu, karena hanya merujuk kepada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu.

Tergugat tak mempertimbangkan Pasal 283 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan pejabat negara.

Dan merujuk Pasal 1365 BW, setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tindakan Tergugat I disebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil penggugat.

Para penggugat menuntut Presiden Jokowi mencabut pernyataanya yang menyebutkan Presiden boleh memihak dalam pemilu yang disampaikan di depan publik dengan cara menggelar konferensi pers kenegaraan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan tentang ini berkekuatan hukum tetap. Hal itu agar harkat dan martabat Presiden RI tetap terjaga.

Sedangkan Roberto melalui video call dengan wartawan Solo, Jumat (2/2/2024), mengatakan dirinya adalah anak kedua dari Boyamin Saiman.

Begitu juga Marselinus adalah putra dari Boyamin Saiman. Roberto mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas pernyataan Presiden Jokowi.

Forum hiburan super

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Pelarian Tuan Giveta

Prabowo Tak Berencana Mundur seperti Mahfud Md******

“Pak Prabowo kan bisa memisahkan waktu, kapan akan melakukan kampanye sebagai calon presiden, dan kapan untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan RI,” ujarnya.

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik. Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Sementara terkait langkah yang diambil Mahfud Md untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud Md.

Andre berpandangan keputusan Mahfud Md tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan Pak Mahfud Md itu,” kata Andre.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN: Prabowo Belum Ada Rencana Mundur dari Kabinet Indonesia Maju”

Sejarah perjuangan putri saudagar

Tercatat di Situs Resmi, UNS Bantah Kerja Sama dengan DanaCita untuk Bayar UKT******

SOLO—Platform financial technology peer-to-peer(fintech P2P) lending atau pinjaman online(Pinjol) PT Inclusive Finance Group atau DanaCita akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema bulanan melalui DanaCita. Hal ini kemudian menjadi perbincangan warganet terutama di platform X.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan situs resmi danacita.co.id, Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo terdaftar sebagai mitra. Dalam situs tersebut, mahasiswa bisa mengajukan pinjaman sesuai tagihan UKT. Tertera di situs tersebut biaya bulanan platform sebesar 1.60% sampai 2% dan biaya persetujuan 3%. Namun khusus biaya persetujuan dibayarkan sekali.

Namun, hal itu dibantah oleh Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Pendidikan, Irwan Trinugroho mengatakan tidak ada kerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT ataupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa. Pihaknya juga bakal menegur terkait nama UNS Solo yang tercantum di websiteresmi DanaCita.

“UNS memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan DanaCita yang sifatnya umum untuk kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani pada 19 Januari 2023 antara Rektor UNS dengan President Director DanaCita,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan ruang lingkup dari nota kesepahaman kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang di antaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya, seminar, sampai penugasan profesional sebagai dosen tamu.

“Adapun implementasi kegiatan kerja sama yang telah berjalan adalah webinar bersama untuk knowledge sharing. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa UNS tidak bekerja sama dengan DanaCita dalam kaitannya dengan pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa UNS Solo tidak berencana untuk bekerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa. Saat ini UNS hanya bekerja sama dengan bank untuk memfasilitasi mahasiswa membayar UKT. Bank tersebut adalah Mandiri, BSI, BTN, BNI, BRI, dan Bank Jateng.

Mengutip Bisnis.com, DanaCita ramai menjadi perbincangan warganet lantaran tawaran skema pembayaran UKT yang bekerja sama dengan ITB. DanaCita mengklaim bahwa perusahaan hadir untuk menurunkan kendala keuangan agar semua dapat meraih pendidikan di Indonesia. 

Perusahaan mengklaim DanaCita sebagai platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. 

Perusahaan yang dinakhkodai Alfonsus Dwianto Wibowo itu bahkan menunjuk Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai salah satu advisor DanaCita.

Dalam rilis resminya, Direktur Utama DanaCita, Alfonsus Wibowo, mengklaim DanaCita bukan Pinjol atau pinjaman online. Hal itu lantaran istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal, tidak beretika, dan berkonotasi negatif.

“DanaCita adalah penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,” kata dia.

Dia mengatakan menjalankan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana dalam hal ini pelajar dan/atau wali. 

Hal ini bertujuan agar setiap pengajuan biaya pendidikan di DanaCita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pelajar, sehingga mengedepankan kesejahteraan keuangan dari pelajar dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan DanaCita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai  asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).