pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit

Raja Malam Abadi

General Motors PHK 1.300 Karyawan di Awal Tahun Baru******

General Motors (GM) bakal memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 1.300 karyawannya di Michigan, Amerika Serikat, pada awal Januari 2024.

Berdasarkan laporan Reuters, produsen mobil terbesar di Negeri Paman Sam bakal menyasar dua pabrik untuk PHK massal ini.

Pertama, 945 pekerja bakal diberhentikan di pabrik perakitan Orion. Kemudian, 350 pekerja di pabrik Lansing Grand River bakal di-PHK imbas berakhirnya produksi Chevrolet Camaro. Pabrik ini mempekerjakan sebanyak 1.400 orang.

CEO GM Mary Barra mengatakan penundaan tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan teknis dan lainnya, di mana bisa membuat produksi truk lebih efisien dan murah sehingga lebih menguntungkan.

Meski memberikan 'kado tahun baru' berupa PHK massal, GM menjanjikan tawaran lain kepada para karyawan terdampak. Perusahaan bakal menawarkan posisi di pabrik lain kepada pekerja dengan upah per jam.

Gonjang-ganjing PHK sebenarnya tak hanya menimpa General Motors. Salah satu saingan GM, Ford, juga menghadapi masalah dengan para pekerjanya.

Ford mengatakan pada Oktober 2023 lalu bahwa perusahaan harus mengurangi satu shift pekerjaan di pabriknya yang memproduksi mobil listrik F-150 Lightning. Namun, ini diklaim hanya sementara.

Pada akhirnya, kapasitas produksi truk listrik tersebut terdampak. Ford disebut telah memberi tahu pemasoknya bahwa F-150 Lightning yang akan diproduksi pada Januari 2024 hanya 1.600 unit per minggu alias separuh dari rencana awal.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Belanja di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank Auto Diskon 20%******

Belanja makin hemat di Transmart dengan bertransaksi menggunakan Bank Mega atau Allo Bank, soalnya bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Selain itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk aneka produk terpilih di Transmart Full Day Sale. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Belanja Hemat Akhir Pekan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi Besok

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgradeke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget kan produknya? Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart sekarang juga, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

Kiamat memupuk kegilaan

Boeing Ngaku Salah soal Jendela Pesawat Lepas, Bakal Tanggung Jawab******

Boeing mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab dalam insiden lepasnya jendela pesawat Alaska Airlines yang hampir membawa bencana pada Jumat (5/1) lalu.

Kepala Eksekutif Boeing Dave Calhoun bersumpah bakal melakukan "transparansi penuh" dalam proses investigasi.

"Kami akan mendekati orang nomor satu ini dengan mengakui kesalahan kami," kata Calhoun kepada para karyawan pada pertemuan keselamatan yang diadakan setelah pendaratan darurat, seperti dikutip AFP, Rabu (10/1).

Calhoun, yang menduduki jabatan teratas Boeing pada Januari 2020, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), yang sedang menyelidiki insiden tersebut.

"Saya percaya setiap langkah yang mereka ambil, dan mereka akan mencapai kesimpulan."

Regulator AS dengan Federal Aviation Administration telah melarang terbang 171 pesawat 737 MAX 9 dengan konfigurasi yang sama dengan jet Alaska Airlines.

Panel yang terkena dampak, yaitu penutup pintu, digunakan untuk mengisi pintu keluar darurat yang tidak diperlukan di pesawat.

Pada Senin malam, penyelidik NTSB menyatakan bagian itu tidak ditempel dengan benar.

Kemudian, Selasa kemarin, FAA mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan Boeing untuk menyelesaikan instruksi inspeksi rinci untuk pesawat yang dilarang terbang.

"Boeing menawarkan versi awal instruksi kemarin yang kini mereka revisi karena masukan yang diterima sebagai tanggapan," terang FAA

Setelah menerima versi revisi instruksi dari Boeing, FAA akan melakukan peninjauan menyeluruh..

Boeing mengatakan pihaknya telah menghubungi pelanggan dan FAA mengenai persyaratannya.

"Sebagai bagian dari proses tersebut, kami melakukan pembaruan berdasarkan masukan dan persyaratan mereka," kata juru bicara Boeing.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Bintang besar yang paling mempesona

Kementerian Investasi Konsisten Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) kembali menggelar Forum Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Bermitra dengan Usaha Besar. Acara ini yang digelar di Karawang, Jawa Barat, Selasa (12/12) lalu ini dihadiri oleh lebih dari 300 pelaku UMKM dari Karawang dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Sri Suparni Bahlil menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pilar kestabilan ketika situasi sulit.

"UMKM memiliki fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang tak terduga sekalipun. Para pelaku UMKM ini adalah pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, memberikan kontribusi pada pendapatan masyarakat, dan merawat keberlanjutan ekonomi lokal," ujar Sri.

Forum ini juga menyediakan meja layanan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM yang ingin melakukan konsultasi terkait legalitas perizinan berusaha dan pembiayaan perbankan untuk UMKM.

Sarjana Shenwu

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]