erek pelayan

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Reinkarnasi pesawat

Insinyur Indonesia Dituduh Curi Teknologi Jet KF******

Selain itu, dia menyatakan bahwa KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia tersebut, dan memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditahan.

Menurut Iqbal, teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak 2016, dan sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku dalam proyek tersebut.

Adapun dia menegaskan bahwa proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.

Sebagai informasi, insinyur Indonesia diselidiki atas kasus dugaan pencurian teknologi jet tempur buatan Korea Selatan (Korsel) KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh RI-Korsel.

Melansir Yonhap News Agency, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) kini mencurigai para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) menyimpan data pengembangan jet tempur KF-21 di USB.

“Investigasi bersama yang terdiri dari lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.

Sementara itu, dilaporkan bahwa penyelidikan itu akan terfokus pada data yang disimpan berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21. Imbas kejadian itu, WNI kini dilarang meninggalkan Korea Selatan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Insinyur Dituding Curi Teknologi Jet KF-21, Kemenlu Angkat Bicara”

Pendekar Binatang

Debat Capres 2024, Ganjar Ajak Kelompok Disabilitas Rancang Pembangunan******

Sementara itu, dalam Debat Capres 2024 ini, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan memberikan pendidikan khusus untuk kelompok disabilitas agar nantinya mereka bisa direkrut oleh pekerja.

“Jadi kami berkomitmen, kita harus memberikan pendidikan khusus untuk membantu mereka. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga utk tim disabilitas. Intinya benar kita harus berpihak kepada mereka. Berkomitmen untuk merekrut di pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan komunitas pertahanan,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk menghadirkan teknologi terbarukan dalam menyediakan inovasi bagi kelompok disabilitas. Menurut Prabowo, dengan inovasi-inovasi tersebut, bias membantu mereka dalam beraktivitas.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit. Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir.

Keberuntungan membakar langit

Mahfud Md Bantah Mundur karena Tugas Menko Polhukam Diambil Presiden Jokowi******

Walaupun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/2/2024) sore.

Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau againstcalon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.

Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.

Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai menko polhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi pada Jumat siang, menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud Md. sebagai menko polhukam.

Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai menteri dalam negeri, sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Beda Sikap Soal Menteri Jadi Timses di Zaman Jokowi & SBY******

Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.

Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.

Era SBY

Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.

“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.

“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.

Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Bunga mekar di Jinxiang

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.