jokers4d

imba gacor 549Jutaan kata 597265Orang-orang telah membaca serialisasi

《jokers4d》

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：cmbet、paito venice lottery、pinjol bunga rendah

Terkait：slot gacor rekomendasi、situs slot dunia、pencairan dana kredivo、sultantogel88、sarjanaslot、voucher goride、cara kredit hp tanpa ktp、situs to slot、ikan mas erek erek、cm88bets

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：taipan3388（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

situs slot deposit pulsa xl tanpa potongan

mpo007 login

slot terbaik dan gacor

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

cicil hp bunga 0

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Xianchi

link slot terbaru dan terpercaya

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Suster Mayat

888 slot online

RSUP M Djamil terima pasien rujukan RS Semen Padang usai insiden******

Padang (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menerima pasien rujukan dari Rumah Sakit Semen Padang yang lumpuh total akibat insiden ledakan pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB. "Atas kejadian yang dialami oleh Rumah Sakit Semen Padang kami langsung mengaktifkan kesiapsiagaan bencana, kami juga langsung menyiapkan penanganan medis," kata Direktur Utama RSUP M Djamil Padang Dovy Djanas di Padang, Selasa. Ia mengatakan hingga pukul 18.30 WIB pihaknya telah menerima sebanyak 14 orang yang dirujuk dari RS Semen Padang. Dengan rincian sebanyak dua belas orang berstatus sebagai pasien, sedangkan dua orang lainnya merupakan korban ketika insiden ledakan terjadi. "Dua orang pasien adalah korban saat insiden ledakan terjadi, kondisinya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis," jelasnya.
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
Ia mengatakan dari sisi kesiapsiagaan tenaga medis dan ruangan pihak RSUP M Djamil Padang masih cukup untuk memberikan layanan medis terhadap pasien. "Terhadap kejadian ini bagi pasien yang kategorinya ringan dirujuk ke rumah sakit terdekat, bagi yang kondisi berat akan dibawa ke RSUP M Djamil," katanya. Dovy juga menyampaikan bahwa pihaknya turut prihatin atas kejadian menimpa Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa sore, sesaat setelah kejadian pihaknya langsung mengaktifkan kesiapsiagaan bencana. Pada bagian lain, kejadian ledakan tersebut mengakibatkan pelayanan di Rumah Sakit Semen Padang lumpuh total sejak Selasa sore. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit tampak dikeluarkan ke pelataran rumah sakit menggunakan tempat tidur atau kursi roda mulai dari orang tua, wanita, laki-laki, dan anak-anak. Hingga pukul 18.30 WIB proses pemindahan pasien dari Rumah Sakit Semen Padang ke rumah sakit lain masih terus berlangsung, antrian panjang mobil ambulance masih bersiap untuk membawa pasien. Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit jumlah total pasien pada saat kejadian ada sebanyak 102 orang.
Baca juga: Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom

Baca juga: Semen Padang Hospital jadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

erek erek jatuh

IPB dampingi Unipa wujudkan transformasi perguruan tinggi berkualitas******

Manokwari (ANTARA) - IPB University melakukan pendampingan pada Universitas Papua (Unipa) untuk mewujudkan transformasi perguruan tinggi di Tanah Papua yang semakin berkualitas.

"Unipa merupakan satu dari sekian kampus di Indonesia yang dibina oleh IPB," kata Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, tujuan kerja sama dua lembaga pendidikan tinggi tersebut akan tercapai bilamana ditopang oleh semangat dan tekad yang kuat dari seluruh sivitas akademika Unipa.

Transformasi Unipa, kata dia, tidak hanya memberikan dampak bagi internal lembaga pendidikan, melainkan juga konsep pengembangan sumber daya manusia Papua.

"Tidak ada perubahan yang dicapai jika hanya bertahan dengan kondisi dan situasi yang ada. Harus ada tekad untuk bertransformasi," ucap Arif.

Baca juga: Unipa serius impelementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dia menjelaskan kebulatan tekad dalam merealisasikan transformasi perguruan tinggi sangat relevan dengan tiga faktor utama internal yaitu visi, strategi, dan eksekusi atau pelaksanaan.

Oleh karena itu, Unipa harus memiliki visi sebagai acuan kemudian didukung dengan strategi dalam melaksanakan komitmen mencapai perubahan sesuai perkembangan zaman.

"Secara internal, Unipa harus punya visi, strategi, dan eksekusi yang terukur," kata Arif.

Selain itu, kata dia, ada sejumlah faktor eksternal yang sangat memengaruhi transformasi perguruan tinggi di Indonesia, seperti perubahan global dan era baru.

Contoh perubahan global yang nyata dan sementara dihadapi adalah perubahan iklim, revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan konflik (peperangan) di berbagai belahan dunia.

"Perubahan itu berdampak langsung terhadap kondisi sosial perekonomian global," ujar Arif.

Baca juga: Kemendikbudristek dorong Unpatti untuk transformasi perguruan tinggi

Ia menuturkan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia harus melakukan transformasi agar mampu beradaptasi pada perubahan global yang terjadi.

Dengan demikian, pendampingan transformasi akan menempatkan Unipa sebagai perguruan tinggi yang andal dan berdaya saing hingga masa mendatang.

"IPB selalu ada, dan siap menopang Unipa agar lebih unggul di Tanah Papua ke depannya," tutur Arif.

Rektor Unipa Dr Meki Sagrim menjelaskan kerja sama dengan IPB sudah terjalin sejak Unipa masih berstatus Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih (Uncen).

Seiring waktu atau tepatnya tahun 2000, Faperta Uncen resmi menjadi kampus otonom yang kemudian berganti nama menjadi Unipa.

"Kerja sama terjalin puluhan tahun silam melalui dosen ahli pertanian dari IPB yang datang mengajar mahasiswa Faperta di Manokwari kala itu," ujar Meki.

Baca juga: Akademisi: Transformasi pendidikan tinggi mampu ciptakan SDM unggul

Ia mengapresiasi respons positif IPB yang senantiasa menjalin keberlanjutan kerja sama dengan Unipa untuk mencapai transformasi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul.

sistem logistik perkotaan

cara mengklaim voucher lazada

BPBD: Total rumah rusak akibat puting beliung capai 31 unit******

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda dua kelurahan di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (27/1), mencapai 31 unit.

"Puluhan rumah yang rusak tersebut tersebar di dua kelurahan, yakni Kelurahan Cibeureumhilir dan Limusnunggal," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Novian Rahmat di Sukabumi pada Ahad (28/1).

Adapun rincian kerusakan rumah terdampak bencana angin puting beliung, di Kelurahan Cibeureumhilir di RT 01, RW 02 sebanyak 12 unit rusak ringan. Di RT 02, RW 02 sebanyak delapan unit rusak ringan.

Kemudian untuk di Kelurahan Limusnunggal tepatnya di RT 01, RW 05 sebanyak 10 unit rusak ringan dan satu unit rusak berat pada bagian atap. Selain rumah, pondok pesantren yang berada di RT 01, RW 02, Kelurahan Cibeureumhilir mengalami rusak ringan.

Baca juga: BPBD Bondowoso catat 190 rumah warga terdampak angin puting beliung

Baca juga: Puluhan rumah di Bondowoso porak-poranda diterjang puting beliung

Menurut Novian, tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian bencana yang terjadi pada Sabtu sekitar pukul 15.30 WIB. Hanya saja satu kepala keluarga (KK) atau lima jiwa yang tinggal di RT 01, RW 02 Kelurahan Cibeureumhilir harus mengungsi karena rumahnya rusak berat.

"Hingga saat ini puluhan petugas gabungan dari berbagai instansi maupun komunitas masih berada di lokasi kejadian untuk membantu penyintas bencana angin puting beliung membersihkan puing dan memperbaiki rumah yang rusak," ucapnya.

Novian mengatakan kerugian yang diderita penyintas masih dalam pendataan.

Sementara untuk petugas yang terlibat operasi penanggulangan bencana angin puting beliung sebanyak 21 orang yang berasal dari BPBD Kota Sukabumi, Pemerintah Kelurahan Cibeureumhilir dan Limusnunggal, Koramil Cibeureum, Polres Sukabumi Kota, 6. Kodim 0607 Kota Sukabumi, Polsek Cibeureum serta sejumlah komunitas yang juga dibantu warga sekitar.*

Baca juga: BPBD Babel: Waspadai angin puting beliung dan petir

Baca juga: BPBD: Angin puting beliung dan longsor landa Sukabumi

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

shopee later bisa pinjam uang

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

《jokers4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，lagi gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jokers4d》bab terbaru。