slot dana66

Peri dan Iblis Dahonglou

Dorong Produsen AMDK Kurangi Sampah, Asparminas Gelar Coaching Clinic******

Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengurangan sampah dengan mengadakan acara Sosialisasi dan Coaching Clinic mengenai implementasi Peraturan Menteri LHK No P75/2019 (P75). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar aktif dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Indonesia.

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, acara ini dihadiri oleh lebih dari 30 peserta, baik secara langsung di kantor KLHK RI maupun secara daring.

Acara coaching clinicdimulai dengan sambutan dari Direktur Penanganan Sampah KLHK, Vinda Damayanti Ansjar. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Asparminas dan anggotanya yang telah berkomitmen dan terus berupaya mematuhi kewajiban pengurangan sampah.

Selain itu, Johan berharap KLHK dapat menyediakan insentif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan pengurangan sampah dengan lebih cepat. Dia juga menegaskan bahwa Asparminas akan bekerja sama dengan mitra seperti bank sampah, pelapak, asosiasi daur ulang, dan pihak lainnya dalam melaksanakan peta jalan pengurangan sampah.

"Asparminas ke depannya akan terus melakukan upaya edukasi kepada anggota, seperti menuju zero emission, melestarikan sumber daya air, dan menerapkan energi baru terbarukan dalam produksi. Asparminas siap menjadi pionir dalam memajukan industri air minum kemasan," imbuhnya.

Asparminas juga berkomitmen untuk mendorong anggotanya agar menerapkan keberlanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya air dan bertanggung jawab terhadap sampah kemasannya.

Dalam sesi diskusi, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, Agnes Swastika Ningrum, bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Rifky Ilhami, menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri LHK Nomor P75/2019.

Mereka menekankan pentingnya komitmen dari para produsen dalam mengurangi timbunan sampah dan menyoroti target nasional maupun daerah yang ditetapkan sebesar 30 persen dari total sampah pada 2029.

Rifky juga menjelaskan target tersebut merujuk pada pengurangan sampah jenis kertas, logam, kaca, dan plastik. Dalam mencapai target ini, Kementerian LHK, khususnya Ditjen PSLB3, menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sesi berlanjut dengan mentorisasi dari KLHK kepada anggota Asparminas dalam penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah. Peserta aktif dan antusias dalam menyusun peta jalan sampah.

Sebagai puncak dari kegiatan sosialisasi dan coaching clinicini, Asparminas berhasil memotivasi 8 dari total 30 peserta yang berpartisipasi untuk menyerahkan dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pihak KLHK.

Melalui coaching clinicini, peserta diharapkan dapat mengambil langkah nyata dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dengan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan.

gelombang bintang

KCIC Godok Skema Gratis Naik Kereta Cepat Bagi Warga Pinggir Rel******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

Meski demikian, kata dia, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"Insyaallah izin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Beli Tiket MRT Tak Bisa Pakai Gopay, Ovo Cs Mulai 1 Juli Nanti******

PT MRT Jakarta melakukan penyesuaian sistem pembelian dan pembayaran tiketper 1 Juli mendatang.

Mengutip informasi yang mereka sampaikan melalui akun Twitter @mrtjakarta, ada beberapa pilihan dan metode pembayaran tiket yang bisa dipilih masyarakat.

Untuk pembayaran dengan kartu elektronik bank, masyarakat bisa menggunakan Brizzi keluaran BRI, Flazz BCA, e-money Mandiri, TapCash BNI, dan Jakcard.

"Hai, Kak. Benar ya. Per tanggal 1 Juli 2023 pembayaran yang tersedia di aplikasi MRT-J dapat menggunakan Astrapay, i.saku, dan blu by Digital BCA, ya. Terima kasih," kata mereka melalui akun twitter tersebut, Senin (26/6) kemarin.

Sementara itu Corporate Secretary Division head MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan dengan sistem baru itu, MRT Jakarta kini tidak lagi melayani pembelian dan pembayaran tiket dengan menggunakan QR Code aplikasi e-wallet Gopay, Ovo, Dana, dan LinkAja.

"GoPay, Ovo, Dana, dan LinkAja tidak dapat digunakan," katanya seperti dikutip dari detik.com.

"Penyesuaian ini berlaku per 1 Juli 2023," sambungnya.

Pratomo menjelaskan penyesuaian sistem pembayaran ini dilakukan seiring dengan telah selesainya kontrak kerja sama dengan para mitrae-wallettersebut. 

Sampai saat ini katanya, belum ada kesepakatan lebih lanjut untuk memperpanjang kerja sama dari para mitra.

"Pada prinsipnya MRT Jakarta tetap membuka kelanjutan kerja sama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang selama ini telah berjalan dengan kerja sama sebelumnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]