cuan slot gacor

winslot casino 321Jutaan kata 674504Orang-orang telah membaca serialisasi

《cuan slot gacor》

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Cara Pertamina Dorong UMKM Binaan Menuju Pasar Internasional******

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional berperan penting dalam mengembangkan ekonomi Indonesia melalui program-program yang mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Untuk itu, Pertamina terus mendorong UMKM binaannya menuju pasar internasional. Salah satu upayanya melalui partisipasi pada Side Event SME's HUB ASEAN SUMMIT yang digelar pada 9-13 Mei 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

SME's HUB ASEAN Summit merupakan side event ASEAN SUMMIT yang secara khusus menjadi ajang kegiatan bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan karya kreatifnya, sekaligus menjual produk unggulannya kepada para Delegasi ASEAN SUMMIT.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui SME's HUB ASEAN Summit 2023 para UMKM mendapatkan semangat baru serta rasa percaya diri dan optimistis bahwa peluang untuk bisa menembus pasar internasional semakin terbuka lebar.

Fajar menambahkan SME's HUB Summit merupakan momen yang tepat bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar dunia sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

"Acara ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan seluruh masyarakat, mengingat kegiatan yang diadakan di Daerah Pariwisata Super Prioritas ini bisa memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM Binaan Pertamina," kata Fadjar dikutip Senin (8/5).

Hal tersebut sejalan SDG's 8, di mana perusahaan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, secara intens melakukan pendampingan dan mendukung UMKM binaannya.

"Untuk memperluas pangsa pasar dengan membuktikan kualitas produk UMKM ke pasar internasional," ujar Fadjar.

Dalam kegiatan SME's HUB ASEAN Summit, UMKM binaan Pertamina memperkenalkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan mutiara, anyaman bambu, kain tenun, kerajinan tangan berbahan dasar goni, kipas lukis dan aneka produk makanan khas Lombok.

D'etnic Istana Mutiara Lombok hadir dengan produk unggulannya yang dipersiapkan untuk KTT ASEAN 2023 ini dengan tetap memunculkan identitasnya sebagai kerajinan bernuansa etnic.

Janual Aidi sebagai owner D'etnic Istana Mutiara Lombok telah mempersiapkan produknya jauh-jauh hari untuk event ini. "Peminat mutiara di Asia Tenggara lumayan besar, buyer kami juga sekitar 70 persen berasal dari Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, ini merupakan ajang yang tidak boleh kami sia-siakan," ujarnya.

Sementara EthneeQ dan Uwais Craft, merupakan usaha perdagangan industri fashion yang memproduksi tas berbahan dasar alam yang menjadikan kain goni sebagai bahan utamanya serta penggunaan kain nusantara sebagai kombinasi guna menonjolkan budaya Indonesia.

Menariknya, Uwais Craft dan EthneeQ memanfaatkan sisa kain yang dikombinasikan pada produk mereka, guna mengurangi limbah tekstil. UMKM Sinar Pande menawarkan berbagai macam kerajinan mulai dari lukisan wayang khas Kamasan, kipas lukis, hingga souvenir.

Sementara di sektor makanan menghadirkan produk unggulan hasil dari olahan rumput laut, kacang mete, sambal khas lombok, keripik pisang, black garlic, bawang nunggal yang dikombinasikan dengan madu, dan keripik brownis. Semua diolah tanpa menggunakan bahan pengawet atau produk kimia lainnya.

Berbagai produk UMKM di Side Event perhelatan KTT ASEAN ke-42 ini diharapkan dapat memberikan kesan istimewa bagi para tamu delegasi maupun para wisatawan domestik dan mancanegara.

"Diharapkan produk-produk UMKM ini bisa dibawa sebagai oleh-oleh ke negaranya masing-masing sehingga selain menjadi lebih dikenal, tentu saja sebagai ajang promosi yang sangat efektif," kata Fadjar.

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Label：duta168 server thailand、situs top up ml terpercaya、asiabet88

Terkait：rajapoker、e voucher xxi、ubo4d、macaupools、gmwin、sepakbolacc、kode alam tawon、togel 808、egpslot、buku mimpi 2d 48

bab terbaru：pasti maxwin x5000（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28