pinjaman ojk resmi

limit pinjaman pertama kredivo 621Jutaan kata 666729Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman ojk resmi》

Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra******

... pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama...

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan bantuan sosial (bansos) diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat atau kesra sesuai dengan tugas negara.

"Kami berusul bantuannya diganti saja, deh, jadi bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Baca juga: Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI

Selain itu, menurut dia, paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Ia juga mengatakan bahwa tata kelola bansos memerlukan perbaikan agar tidak terjadi saling klaim, dapat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

Oleh sebab itu, Ganjar setuju dengan gagasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menginginkan pemberian bansos yang tepat sasaran melalui pendataan yang baik dan akurat.

"Kali ini pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama," kata dia.

Baca juga: Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Baca juga: Anies: Negara harus punya data komprehensif penyandang disabilitas

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara mencairkan dana kredivo、jayabola、mpl777

Terkait：erek00、koin 88 slot、bbni4d、cmbet、link slot terbaik 2023、bank kta online、omi88bet、erek erek dikejar anjing、cara mencairkan limit kredivo menjadi uang、pokrace99

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：server thailand resmi（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

erek10

togel sgp4d keluaran hari ini 2022

dana syariah pinjol

situs gacor malam ini

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Evolusi super kelahiran kembali

cara mencairkan kredivo

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.

Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

maxwin gacor

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Senjata ilahi

new slot gacor

Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi******

Ambon (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana korupsi atas anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

"Penetapan Sekda berinisial JK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024," kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Senin.

Sekda ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa.

"JK akan diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini," ucap Aizit.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2,5 miliar.

Sejak akhir 2023, penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan IL selaku Bendahara Setda Kabupaten SBB sebagai tersangka dalam perkara ini.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 yang besarnya lebih Rp28 miliar dengan rincian untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp12.7 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Langsung (belanja barang dan jasa) Rp16.049 miliar.

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

bayar shopee kredivo

Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD******

Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.

Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

"Setiap reshufflekabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya

Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD.

"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

paramatic88

BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T******

Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan solusi masalah akses internet di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat maupun daerah telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya pada Senin.

Perempuan yang akrab disapa Indah itu menyampaikan bahwa BAKTI telah menerima usul penyediaan akses internet di sekitar 80.000 titik di daerah 3T dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama oleh BAKTI dan KPU, strategi disiapkan untuk menghadirkan kombinasi solusi internet dengan teknologi yang tepat di masing-masing titik.

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan peng-input-an data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," kata Indah.

Baca juga: Kemenkominfo pastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BAKTI berkoordinasi intensif dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan hadirnya solusi internet di TPS-TPS yang belum terjangkau layanan akses internet komersial.

Berdasarkan koordinasi BAKTI dengan KPU dan Bawaslu, dibutuhkan jaringan pengiriman data melalui akses internet dengan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps di tempat-tempat pemungutan suara.

BAKTI mengupayakan solusi teknologi di tempat-tempat pemungutan suara di daerah yang belum terjangkau layanan akses internet.

"Kami sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS (Base Transceiver Station), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segmentdari SATRIA-1," kata Indah.

Dia menyampaikan bahwa tugas menghadirkan solusi masalah akses internet dalam pelaksanaan pemilu di daerah 3T merupakan bagian dari tanggung jawab BAKTI untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial yang umumnya berada di daerah 3T.

Baca juga:
KPU RI sebut puluhan pemantau pemilu asing akan datangi TPS
Bawaslu Yogyakarta kawal ketat distribusi logistik pemilu

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

asiatogel88

Wakapolri pastikan kesiapan aparat jaga keamanan Pemilu 2024******

Batam (ANTARA) - Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto memastikan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Hal tersebut ia sampaikan usai menyerahkan bantuan sosial dalam kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri yang dilaksanakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

"Kalau pemilu pasti Pak Kapolda sudah siap dan saya yakin kalau polisi dekat dengan masyarakat, kalau seluruh aparat dekat dengan masyarakat tidak ada masalah yang tidak selesai. Keamanan pasti dijaga," kata Agus.

Dengan begitu, ia juga mengajak pada seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan keamanan serta menciptakan suasana aman dan damai dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Mari bantu Polri, bantu aparat untuk mewujudkan keamanan, ciptakan suasana sejuk utamanya jelang pemilu 2024," ujar dia.

Baca juga: Wakapolri serahkan bantuan sosial untuk masyarakat Batam

Baca juga: Wakapolri minta kerukunan dan keberagaman di Lampung harus dijaga

Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengerahkan 3.747 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah di Batam, Selasa (30/1) mengatakan 3.747 personel tersebut untuk tahap pemungutan suara, yang akan ditingkatkan dengan memaksimalkan jumlah personel yang tersedia.

Ia menyampaikan untuk di daerah pulau terluar, para personel itu akan segera berangkat ke wilayah penugasannya pada 'H-7' sebelum pencoblosan.

"Harapan kami mereka sudah bisa memposisikan diri mereka 'H-6' atau 'H-5' sudah di lokasi (penugasan) masing-masing," kata Yan.

Ia menyebutkan untuk potensi kerawanan di Kepri cukup kondusif dan semua pemangku kebijakan juga bekerja sama untuk menjaga provinsi tersebut agar tetap aman, damai serta kondusif dalam pesta demokrasi.

《pinjaman ojk resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，game slot gacor 2022Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman ojk resmi》bab terbaru。