voucher megaxus

mata evolusi

Pemerintah Gelar Sayembara Logo Kereta Cepat 'WHOOSH', Dapat 3 Calon******

Pemerintah menggelar sayembaralogoWHOOSH, nama baru untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Tim Panel Penilai Lomba Identitas Jenama Triawan Munaf menuturkan  sayembara dibuat sejak Juli lalu.

Saat ini pembuatan logo 'WHOOSH' sedang dalam tahap penilaian. Hasil penilaian, saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

Ke depan, jika logo WHOOSH sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

Pemerintah memberi nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'WHOOSH'. Nama itu memiliki kepanjangan Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan nama itu sudah disetujui oleh tim pengarah jenama kereta cepat. Adapun tim tersebut berisi dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Budi menjelaskan nama itu diambil sesuai dengan pengalaman para menteri dan Presiden Jokowi saat menjajal kereta cepat. Pasalnya, 'Whoosh' juga merupakan ungkapan untuk menggambarkan kecepatan.

"Pak Pratikno bersama Pak Presiden (berdiskusi dalam kereta cepat), lalu saya gabung, beliau bilang, kalua cepat di Indonesia namanya whoosh," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Ia menambahkan nama Whoosh juga cukup unik didengar dan akrab di telinga masyarakat.

"Jadi unik, saya pikir ini satu pernyataan yang menggembirakan, karena saya juga surprisenama ini. Sama surprisenya dengan kereta cepat yang cepat dan tanpa gangguan," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Sentimen Fluktuasi Rupiah Diramal Bikin IHSG Lesu Pagi Ini******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (16/8) pagi ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG membentuk candle shooting star pada hari sebelumnya dan masih di bawah 6.938. Maka dari itu, hari ini IHSG dapat melemah menuju 6.840-6.870 sebagai target koreksi jangka pendek.

"Level support IHSG berada di 6.823, 6.794 dan 6.753. Sementara level resistennya di 6.938, 6.970 dan 7.015. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sentimen dari fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga komoditas juga akan turut mewarnai pergerakan IHSG hari ini.

"Namun momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni ICBP, AKRA, SMRA, ITMG, EXCL, dan TBIG.

IHSG ditutup di level 6.915 pada Selasa (15/8) sore. Indeks saham menguat 4,92 poin atau 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 263 saham menguat, 264 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Sage dan Gadis

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) resmi ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas.

"Sebagai moda transportasi kereta api cepat pertama di Indonesia, KA Cepat memiliki peran dan dampak yang strategis di masyarakat. Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar Eva dalam keterangan resmi, Senin (28/8).

Proses penetapan kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional dimulai sejak Maret 2023. Penetapan ini melalui berbagai tahapan yang ketat mulai dari pengecekan dokumen, pembahasan, hingga verifikasi lapangan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub.

Kereta cepat memiliki berbagai dampak bagi negara dan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, kereta cepat dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem transportasi kereta cepat modern di Indonesia.

Dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagai sistem transportasi kereta api cepat modern di Indonesia, diperlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik. Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kereta cepat sebagai salah satu aset bangsa.

Pasalnya, masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan kereta cepat, termasuk ikut menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan melaporkan jika mengetahui terkait hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar area operasional KA Cepat.

Dunia Dewa Bela Diri

Terbentang 41,2 km, LRT Jabodebek Telan Anggaran Rp32,6 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan LRT Jabodebek menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun.

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk membangun seluruh fasilitas termasuk jalur sepanjang 41,2 kilometer (km).

"Alhamdulillah hari ini LRT siap dioperasikan. Baik dari Harjamukti di Cibubur. Dari Bekasi ke Jakarta. Sepanjang 41,2 km menghabiskan Rp32,6 triliun," ucap Jokowi di Stasiun Cawang, Senin (28/8).

Jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan line Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Jokowi berharap masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke LRT tersebut. Dengan begitu, kemacetan di Jakarta bisa dihindari.

Tak hanya itu, ia juga berharap dengan beralihnya masyarakat ke transportasi umum, masalah polusi di Jakarta juga bisa berkurang.

Untuk awal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan tarif LRT itu sebesar Rp5.000 hingga akhir September mendatang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.

"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8) kemarin.

Adita menerangkan pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ujarnya.

Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20 ribu untuk selain jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024.

Tarif LRT Jabodebek sendiri sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan bertambah sebesar Rp700 per km selanjutnya.

Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.

[Gambas:Video CNN]