cara menarik limit kredivo

Keturunan Master Bumi

Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal nasib hak karyawan 7 perusahaan pelat merahyang resmi dibubarkan pada Jumat (29/12).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan aset-aset perusahaan pelat merah tersebut nantinya dijual dan digunakan termasuk untuk memenuhi hak-hak karyawan.

"Di dalam penjualan aset oleh kurator nanti ada ranking daripada yang punya hak atas aset. Yang paling atas termasuk pajak dan pegawai," katanya dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jumat (29/12).

Adapun 7 BUMN yang dibubarkan tersebut yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Teguh Wirahadikusumah mengatakan enam dari BUMN tersebut kecuali PANN sudah dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk pembubarannya pada April 2023 lalu. Selanjutnya penyelesaian aset akan dilakukan oleh kurator.

"Sementara PT PANN masih dilakukan diskusi dengan instansi pemerintah terkait untuk memenuhi proses selanjutnya," katanya.

Rencana pembubaran 7 BUMN itu mulanya diumumkan Erick pada 2021 lalu. Ia menyebut alasannya adalah perusahaan negara tersebut sudah lama tidak beroperasi, meski masih mempekerjakan karyawan.

"Sekarang yang perlu ditutup 7 (BUMN) yang sudah lama tidak beroperasi. Zalim kalau jadi pemimpin tidak memberikan kepastian," ucap Erick pada September 2021.

Sejak pengumuman tersebut, pembubaran 7 BUMN tersebut dieksekusi pada 2023 ini.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.

Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.

Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.

Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.

Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.

"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.

Kegilaan energi

RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi akan membahas kerja sama pembangunanLRT Bali hingga kereta tanpa rel di IKN Nusantara saat kunjungan kerja ke Korea Selatan dan China.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada 9-13 Januari 2024 itu, Budi juga membahas kerja sama di sektor penerbangan.

"Beberapa hal yang kami bahas yaitu mulai dari rencana pembangunan LRT di Bali, Autonomous Rail Transit (ART) di Ibukota Nusantara (IKN), jaringan komunikasi dan persinyalan kereta api berteknologi tinggi, hingga menjajaki peluang kerja sama terkait pesawat komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/1).

Ia juga akan bertemu sejumlah pihak lainnya, di antaranya pimpinan Korea National Railway (KNR) dan Eximbank. Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama pembangunan LRT di Bali untuk tahap 1 dari Bandara Ngurah Rai ke Central Park.

Menurut Budi, LRT Bali akan menjadi transportasi massal berbasis rel pertama di Pulau Dewata yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kemacetan.

"Kami berharap feasibility study-nya yang sudah dimulai pada awal Januari 2023 lalu dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2024 ini," tuturnya.

Sementara itu, di China Budi akan menemui Menteri Transportasi Tiongkok Li Xiaopeng dan sejumlah pihak lainnya, di antaranya yaitu pimpinan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

Pertemuan ini dikhususkan membahas kelanjutan kerjasama pembangunan transportasi massal kereta api tanpa rel di IKN.

Budi juga akan bertemu dengan pimpinan Huawei untuk menjajaki peluang kerjasama terkait sistem perkeretaapian yang cerdas dan berteknologi tinggi. Huawei merupakan perusahaan yang menggarap pembangunan jaringan komunikasi untuk Kereta Cepat Whoosh.

Tak hanya itu, Budi juga akan bertemu dengan pimpinan dari Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) untuk menjajaki peluang kerjasama investasi di sektor penerbangan.

Saat ini COMAC merupakan perusahaan pemasok utama pesawat dari maskapai dalam negeri Transnusa.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Sekretaris cabang terbaik

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 51,32 pada Desember******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilai indeks kepercayaan industri(IKI) pada Desember 2023 melambat 1,11 poin dibandingkan November 2023 yakni dari 52,43 ke 51,32.

Kendati demikian, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan IKI pada Desember masih cukup ekspansif.

IKI sendiri merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

"Meski demikian nilai ini meningkat 0,42 poin dibandingkan nilai IKI Desember tahun lalu, tahun 2022. yakni sebesar 50,90," sambung dia.

Febri menjelaskan variabel pesanan baru dan produksi mengalami ekspansi pada Desember 2023 sebesar 53,44 dan 53,86. Sementara, lanjutnya, variabel persediaan produk masih kontraksi sebesar 42,21.

"Penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru (terjadi) karena penurunan pesanan domestik dan luar negeri, beberapa responden juga menyatakan karena daya saing harga di dalam negeri," ucapnya,

Sementara penurunan ekspansi pada variabel produksi terjadi terutama karena turunnya pesanan. Faktor lain termasuk masih banyaknya stok produk, ketersediaan bahan baku dan faktor musiman.

Sedangkan kontraksi persediaan produk yang semakin dalam menandakan terjadinya peningkatan stok produk pada industri pengolahan.

Secara umum, Febri mengatakan bahwa kepercayaan industri di Desember 2023 masih sangat baik. Ia menyebut nilai IKI yang ekspansi pada Desember ini sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat mencapai 31,8 persen dan stabil mencapai 46,8 persen.

Angka ini hampir sama dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 31,9 persen dan 46,9 persen.

"Pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih tinggi dari yang menyatakan kondisi usahanya menurun sebesar 21,4 persen pada Desember 2023," ungkap Febri lebih lanjut.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 15 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 86,3 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Sebanyak delapan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 13,7 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 62,4 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,7 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang. Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 26,7 persen.

"Terakhir, presentasi pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 12,9 persen," lanjut Febri.

[Gambas:Video CNN]