naga169 61Jutaan kata 356957Orang-orang telah membaca serialisasi
《black4d》
Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.
Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.
Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.
Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.
Lihat Juga :Moeldoko Ungkap Dealer Takut Ikut Program Subsidi Kendaraan Listrik |
Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.
"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.
Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.
Lihat Juga :Kemenkeu Beber Dalih Anggaran Mobil Listrik PNS Nyaris Rp1 M per Orang |
"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.
Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.
Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.
Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.
"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.
Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.
Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.
"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.
[Gambas:Video CNN]
DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******Jakarta, CNN Indonesia--
DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.
Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.
Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).
Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.
Lihat Juga :Biden-DPR Masih Buntu, AS Terancam Gagal Bayar Utang |
"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.
Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.
Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.
"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.
Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.
"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.
Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.
"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.
Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.
Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.
Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.
Lihat Juga :Moeldoko Ungkap Dealer Takut Ikut Program Subsidi Kendaraan Listrik |
Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.
"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.
Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.
Lihat Juga :Kemenkeu Beber Dalih Anggaran Mobil Listrik PNS Nyaris Rp1 M per Orang |
"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.
Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.
Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.
Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.
"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.
Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.
Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.
"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:hanoman slot、selebtop、togel86
Terkait:putri slot4d、judi slot gacor online、kampusslot88、mctytoto、cara cicilan di shopee、situs slot 333、02 di erek erek、daftar situs slot、nineqq、slotgg
bab terbaru:pola gacor adalah(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《black4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor pagi iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《black4d》bab terbaru。