qqslot777 dana

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM di Medan Aman Meski Banjir******

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman terkendali usai sejumlah wilayah di Kota Medan, terendam banjir.

"Kami pastikan penyaluran BBM serta LPG aman di Kota Medan," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Agustiawan mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi serta layanan Pertamina Patra Niaga dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 yang selalu siaga selama 24 jam.

"Kami turut prihatin atas bencana banjir ini, semoga kondisi ini segera pulih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali," katanya.

Lihat Juga : Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen

Diketahui, ribuan rumah di Kota Medan, terendam banjir usai hujan deras dan angin kencang pada Jumat (18/11).

Banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan umum dan fasilitas lainnya. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni mengatakan dari pendataan yang dilakukan petugas, terdapat 1.699 rumah serta 5.907 jiwa yang terdampak banjir.

"Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan hujan daerah pegunungan mulai pukul 19.30 wib di wilayah Kota Medan. Untuk ketinggian air bervariasi," kata Husni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/11).

Lihat Juga : 10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015

Husni menyebut banjir menerjang sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru.

Kemudian Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.

"Di samping curah hujan yang tinggi, sungai meluap karena di kawasan hulu terjadi hujan. Ada tiga sungai induk yang meluap antara lain Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Bedera," ujarnya.

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Pengacara FTX Sebut Sebagian Besar Aset Hilang atau Dicuri******

PengacaraFTX James Bromley mengatakan sejumlah besar aset milik perusahaan telah dicuri atau hilang. Hal tersebut ia sampaikan dalam sidang Bab 11 pertama perusahaan crypto exchange itu pada Selasa (22/11).

Mengutip CNN Business, Rabu (23/11), keadaan ini memperburuk keuangan FTX yang gagal menyisir uang tunai sebagai bagian dari proses kebangkrutan.

Bromley menyebut kegagalan FTX sebagai keruntuhan perusahaan paling mendadak di Amerika Serikat (AS).

Ia juga menggambarkan jaringan entitas FTX sebagai organisasi internasional berjalan efektif sebagai wilayah kekuasaan pribadi Sam Bankman-Fried.

Namun, dalam memilah-milah puing-puing FTX dan lebih dari 130 perusahaan afiliasinya, Bromley mengatakan salah urus Bankman-Fried dan pencatatan yang tidak dapat diandalkan, telah membuat para pengacara memiliki gambaran yang tidak lengkap tentang keuangan perusahaan.

Bromley tidak merinci berapa banyak uang yang dicuri atau hilang, tetapi mencatat bahwa FTX terkena serangan siber sejak memulai proses kebangkrutan pada 11 November 2022 lalu.

Menjelang sidang, pengacara FTX membuat pengajuan yang menunjukkan bahwa perusahaan dan afiliasinya memiliki total US,2 miliar dalam bentuk tunai. Angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah yang diperkirakan dalam pengajuan pengadilan sebelumnya.

Angka yang diperbarui menggarisbawahi apa yang dijelaskan oleh kepala eksekutif baru FTX Minggu lalu sebagai kurangnya kontrol kas terpusat di bawah manajemen Bankman-Fried.

Dalam pengajuan minggu lalu, CEO FTX yang baru John J. Ray III mengatakan tim manajemen baru hanya mampu memperkirakan jumlah uang tunai di sekitar US4 juta.

FTX mengajukan kebangkrutan awal bulan ini. CEO FTX Sam Bankman-Fried pun mengundurkan diri menandai kehancuran kerajaan kripto bernilai miliaran dolar miliknya.

Kejatuhan cepat FTX dan Bankman-Fried juga telah mengguncang kepercayaan investor terhadap industri dan memicu krisis likuiditas di perusahaan kripto lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Jokowi: Capaian Ekonomi Indonesia Berkat kerja Keras Pengusaha******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim keberhasilan Indonesia dalam menjagainflasidan pertumbuhan ekonomi salah satunya berkat kerja keras pengusaha.

Klaim itu Jokowi sampaikan saat memberikan kata sambutan dalam Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Senin (21/11).

Ia mengatakan angka inflasi Indonesia masih terjaga di level 5,71 persen secara tahunan pada Oktober 2022. Sementara, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,72 persen.

"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung bahwa neraca dagang Indonesia membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut.

Tercatat ekspor Indonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka.

Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.

"Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini, jangan keliru, jangan salah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]