cicilan shopee 581Jutaan kata 860038Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot gacor hari ini 2022》
Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.
"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).
"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.
"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.
"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.
Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.
Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.
Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Label:link judi gacor、togel game、boncel4d
Terkait:premierslot88、daftar situs judi slot online、erek40、agen138 rtp、canduqq、sukaspin、mpo338、paito bangkok 0130、hore55、pinjol dengan bunga paling rendah
bab terbaru:toppragmatic(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Bank Indonesia(BI) mencatat posisi cadangan devisaIndonesia US4 miliar per akhir Februari kemarin.
Cadangan itu turun dibandingkan akhir Januari 2024 yang sebesar US5,1 miliar.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (7/3) mengatakan penurunan cadangan itu antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Selain itu, kata Erwin, cadangan juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Erwin.
Bank Indonesia masih percaya diri cadangan devisa tetap memadai ke depan.
"Ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Erwin.
[Gambas:Video CNN]
PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya dalam membangun bangsa. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Pertamina dalam meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di seluruh lini usahanya.
Bahkan, pada 2023 Pertamina Grup menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kontributor TKDN terbesar yang berkontribusi hingga 50 persen total TKDN BUMN.
Adapun TKDN BUMN 2023 mencapai sekitar Rp800 Triliun, sedangkan TKDN Pertamina Grup mampu mencapai Rp374 Triliun.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, capaian TKDN ini merupakan bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.
"Jadi kontribusi Pertamina di dalam TKDN ini sangat besar. Ini merupakan komitmen Pertamina yang bukan hanya untuk mencapai target semata, tetapi kita betul-betul ingin menambah terus pelaku-pelaku industri dalam negeri untuk makin berkiprah mengisi kebutuhan barang dan jasa untuk industri energi khususnya," kata Nicke.
Menurut Nicke, komitmen Pertamina terhadap TKDN juga diwujudkan dengan membuat fungsi khusus terkait dengan TKDN. Mulai dari tahap perencanaan, monitoring hingga verifikasi.
Hingga saat ini, lanjut Nicke, Pertamina telah melaksanakan sebanyak 6.500 transaksi dengan total kontrak dengan senilai Rp374 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir di acara yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung sekaligus mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
Luhut juga mengapresiasi Pertamina yang berkontribusi besar dalam mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.
"Saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten, dan untungnya makin banyak, dan makin efisien, dia (Pertamina) harus berani bersaing dengan yang lain," ungkap Luhut.
Luhut juga berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk terus menerapkan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan aktivitas bisnisnya.
"Ayo kita lanjutkan success story. Saya berharap kita semua harus bangga jadi orang indonesia," jelasnya.
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa dalam pelaksanaan business matching 2024, total komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp1.428,25 triliun.
Dengan rincian total komitmen Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun dan total komitmen BUMN Rp842,56 triliun. Menurutnya, angka tersebut ini lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu Rp1.157 triliun.
Guna mendukung pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan langkah-langkah percepatan.
"Pemerintah melalui Kemenperin telah melakukan digitalisasi sertifikasi TKDN yang menjamin proses sertifikasi cepat, akurat, dan akuntabel," ujar Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa setiap Rp400 triliun belanja barang dan jasa yang berasal dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,8 persen.
"Kami percaya, semua itu bisa membawa multiplier effect dan value added dan akan mengakselerasi program pendalaman dan penyebaran dan pemerataan sektor industri nasional," ucap Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pertamina akan melanjutkan komitmennya untuk terus meningkatkan nilai TKDN di seluruh lini bisnisnya sebagai upaya Pertamina dalam mendorong dan meningkatkan pergerakan ekonomi nasional.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
(inh)Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Copyright © ANTARA 2024
PTBukit AsamTbk (PTBA), anggota dari holding BUMNMIND ID, menorehkan pendapatan sebesar Rp38,5 triliun dan laba bruto sebesar Rp9,2 triliun. Setelah dikurangi biaya usaha, PTBA membukukan lababersih Rp6,1 triliun.
Sedangkan total aset perusahaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38,8 triliun.
PTBA mencatat total produksi batu bara pada Januari-Desember 2023 mencapai 41,9 juta ton. Angka tersebut tumbuh 13 persen dibanding 2022 yang sebesar 37,1 juta ton.
PTBA juga mencatat penjualan ekspor sebesar 15,6 juta ton atau naik 25 persen dibanding 2022. Sementara, penjualan domestik tercatat sebesar 21,4 juta ton atau tumbuh 12 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Tantangan bagi PTBA di tahun ini adalah koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar. Diketahui, rata-rata harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 34 persen dari US7,8 per ton pada Januari-Desember 2022 menjadi US,8 per ton secara tahunan.
Sementara, harga pokok penjualan mengalami kenaikan, di antaranya pada komponen biaya royalti, angkutan kereta api, dan jasa penambangan.
Sebagai target, PTBA melakukan perencanaan dengan mencermati perkembangan pasar terkini dan mengantisipasi berbagai faktor dinamis. Pada 2024, PTBA menargetkan produksi batu bara sebesar 41,3 juta ton, penjualan 43,1 juta ton, serta angkutan 33,7 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
《link slot gacor hari ini 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara merumus togel 4 angkaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot gacor hari ini 2022》bab terbaru。