uji4d

Penyelamat Pesawat

Harga Pangan Landai Jelang Iduladha Kecuali Cabai dan Daging******

Mayoritasharga panganterpantau landai jelang Hari RayaIduladha2023, kecuali cabai-cabaian dan komoditas daging yang naik minggu ini.

Pada pekan terakhir Juni ini, harga cabai dan daging lebih mahal dibandingkan minggu sebelumnya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit merah di pasar tradisional melonjak dari Rp46.350 per kg menjadi Rp48.050 per kg pekan ini.

Begitu pun cabai merah besar yang kini dijual Rp47.500 per kg padahal minggu lalu masih dibanderol Rp44.650 per kg.

Cabai merah keriting juga naik dari Rp42.850 per kg menjadi Rp45.750 per kg.

Selain cabai, daging ayam juga lebih mahal. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp39.850 per kg, kini menjadi Rp40.150 per kg.

Lihat Juga : Kemenkeu Bongkar Alasan Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Bappenas Cs

Harga daging sapi pun terpantau naik pekan jelang Iduladha. Daging sapi kualitas 1 naik dari Rp138.600 per kg menjadi Rp138.700 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp129.650 per kg menjadi Rp129.700 per kg.

Harga pangan pokok lainnya relatif stabil, bahkan beberapa turun dibandingkan pekan lalu.

Telur ayam dijual Rp31.500 per kg, turun dari pekan lalu, yakni Rp31.650 per kg.

Penurunan juga terjadi pada gula. Harga gula pasir lokal turun dari Rp14.750 per kg menjadi Rp14.700 per kg, gula pasir kualitas premium dari Rp16.050 per kg menjadi Rp15.950 per kg.

Harga minyak goreng pun melandai. Minyak goreng curah pun lebih murah dari Rp15.600 per kg menjadi Rp15.550 per kg, lalu minyak goreng kemasan bermerek 1 turun tipis dari Rp21.550 per kg menjadi Rp21.400 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerk 2 dari Rp19.950 ke Rp19.900 per kg.

Sedangkan bawang merah turun Rp300 dari Rp40.900 per kg menjadi Rp40.600 per kg. Begitu pula bawang putih yang turun dari Rp39.500 per kg menjadi Rp39.250 per kg pekan ini.

Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.400 per kg dari Rp12.450 per kg. Beras kualitas super 1 turun dari Rp14.900 per kg menjadi Rp14.850 per kg.

Adapun beras kualitas medium 1 dan medium 2 stagnan, masing-masing di harga Rp13.550 per kg dan Rp13.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Shoppertainment Summit 2023, Cara TikTok Gabungkan Konten dan Commerce******

TikTok, sebagai destinasi terdepan untuk video mobileberdurasi singkat, mengadakan acara Shoppertainment Summit 2023. Acara tersebut bertujuan untuk membahas potensi shoppertainmentdi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Head of Global Business Solutions - Asia-Pacific, Middle East, Africa & Central Asia, TikTok, Shant Oknayan, menyampaikan, shoppertainmentmengacu pada titik temu konten dan belanja, di mana konten yang menghibur digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen.

Pada acara ini, dia mengungkapkan bahwa shoppertainment masih berada pada tahap awal pengembangannya, namun sudah ada beberapa brandyang sukses memanfaatkannya.

Dalam whitepaper berjudul 'When entertainment meets effectiveness: A guide to maximising impact' dari WARC dan TikTok yang baru-baru ini diluncurkan, Chief Product and Solutions Officer Publicis Groupe, Sapna Nemani, mengatakan bahwa kebiasaan belanja berevolusi denganshoppertainment.

"Konsep ini berada di garda depan terkait cara orang menemukan brand, dan juga membelinya. Tidak adafunnelyang lebih riil dari ini," ujarnya.

TikTok pun berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan semua mitra dan branduntuk membantu mereka memanfaatkan potensi shoppertainment. Shant menyatakan harapannya agar pertemuan ini dapat menginspirasi para peserta dengan cerita sukses yang telah ada dan pengalaman yang mereka dapatkan.

Menurutnya, pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan shoppertainment juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Indonesia memiliki basis pengguna yang kuat dengan 125 juta pengguna, dan menjadi negara tujuan pertama saat meluncurkan TikTok Shop.

Per akhir 2022, sudah ada 2 juta penjual skala kecil yang masuk ke TikTok Shop. Kecenderungan belanja pengguna TikTok di Indonesia pun lebih besar, dengan 8 dari 10 pengguna¹TikTok berbelanja di TikTok Shop selama musim belanja tahun lalu.

Shant juga menyebutkan bahwa 70 persen pengguna TikTok di Indonesia²ingin belanja di platform ini karena pengalamannya yang seamless, dari konten hingga pembelian.

Tidak mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu pasar di mana shoppertainmenttumbuh paling cepat di Asia Pasifik, dan diprediksi akan naik hingga 62,7 persen untuk mencapai penjualan online senilai US pada 2025 nanti.

Acara ini juga menghadirkan beberapa contoh sukses brandUMKM dalam memanfaatkan shoppertainmentdi TikTok, seperti Jiniso, Grosir Klamby, dan Legacy Fashionista. Mereka membuktikan bahwa dengan membangun konten yang menghibur dan relevan dengan konten, mereka berhasil meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis mereka.

"TikTok ingin membantu brandmemahami pergeseran perilaku konsumen saat ini dan membantu mereka membangun bisnis yang sesuai dengan tren tersebut. Kami percaya bahwa shoppertainmentadalah masa depan perdagangan, dan kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis brand di platform kami," tambah Shant.

Masa Depan Shoppertainment

Dalam acara tersebut, TikTok juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh bisnis, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. TikTok berkomitmen untuk memberikan hasil yang nyata bagi brandyang menggunakan platformnya.

TikTok memiliki sejumlah studi kasus yang menunjukkan bahwa penggunaan platformnya dapat memberikan dampak bisnis yang signifikan. Suatu riset telah menyatakan bahwa TikTok dapat meningkatkan pendapatan secara bertahap dan memperkuat pengenalan brand.

Menurut studi Future of Commerce 2022 oleh TikTok dan Boston Consulting Group, 81 persen pengguna TikTok di Asia Pasifik mengatakan bahwa konten video memengaruhi pembelian mereka baru-baru ini.

Di samping itu, TikTok berusaha membuat kreativitas menjadi lebih mudah bagi brand, termasuk dengan fitur seperti Creative Centre, Script Generator, dan Creative Assistant.

Shant juga membahas bagaimana TikTok membagikan kerangka kerja yang dikenal sebagai 3R Framework(Recut, Remix, and Reimagine), di mana bisa membantu brandmemulai perjalanan kreativitas di TikTok dengan memanfaatkan aset yang sudah ada dan mengoptimalkan konten sesuai dengan format TikTok.

Selain itu, dia juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan platform TikTok Shop. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi.

Maka dari itu, TikTok berkomitmen untuk memberikan dukungan dan peluang kepada UMKM untuk sukses dalam ekonomi digital. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan program-program pendidikan dan program pemberdayaan UMKM, termasuk memberikan pelatihan, kredit iklan, dan bantuan keuangan.

Tidak hanya itu, TikTok juga menjalin kemitraan dengan Asean Foundation untuk mendukung generasi muda dalam memulai bisnis dan mengejar passionmereka. Dengan melibatkan UMKM dan generasi muda, TikTok berharap dapat menciptakan perubahan positif dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"TikTok percaya bahwa masa depan perdagangan adalah di mana konten dan komersial bertemu, dan melalui upaya seperti The TikTok Shoppertainment Summit 2023, mereka berharap dapat menginspirasi bisnis-bisnis di Indonesia dan di seluruh dunia untuk mengadopsi konsep ini," pungkas Shant.

-------------------------------------------------------------------

¹Sumber: TikTok commissioned study on consumer's behaviour during Mega Sales conducted by Toluna among n=824 TikTok users and non-users in ID, 2023

² Sumber: TikTok commissioned study on consumer's behaviour during Mega Sales conducted by Toluna among n=824 TikTok users and non-users in ID, 2023

Panduan Dewi Bintang

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Harga Cabai Naik 23 Persen Jelang Iduladha, Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabaiterpantau naik gila-gilaan jelang Hari Raya Iduladha pada Kamis (29/6) mendatang. Harga cabai rawit merah bahkan melonjak 23 persen menjadi Rp50 ribu per kg.

Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran per Senin (26/6) ini naik drastis 23,25 persen alias Rp9.440. Jika kemarin cabai masih dibanderol Rp40.600 per kg, kini sudah tembus Rp50.040 per kg.

Tak jauh beda, harga cabai merah keriting juga naik 18,65 persen menjadi Rp42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp6.720.

Kenaikan harga cabai ini sudah terlihat sejak sepekan lalu. Mulanya, harga cabai rawit merah pada Senin (19/6) hanya sebesar Rp40.820 per kg, sebelum bengkak ke Rp50.040 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting pada awal pekan lalu masih dijual Rp34.340 per kg. Kemudian, perlahan naik ke Rp35 ribu per kg, Rp36 ribu per kg, hingga hari ini harganya menyentuh Rp42.750 per kg.

Senada, harga cabai di pasar Jakarta juga tercatat naik. Berdasarkan data Harga Pangan Jakarta, cabai merah besar terpantau naik Rp53 dari Rp46.825 per kg menjadi Rp46.878 per kg.

Cabai merah keriting juga naik Rp912 hari ini. Kemarin, cabai jenis ini masih dibanderol Rp37.683 per kg sebelum harganya melesat menjadi Rp38.595 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah tercatat naik Rp289 dari Rp44.830 per kg menjadi Rp45.119 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Qin Jianji

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.