belanja pakai kredivo

Yan Shuai

Ericsson Digugat Pemegang Saham Rp2,5 T******

Sejumlah pemegang saham Ericssonmenggugat perusahaan telekomunikasi Swediasenilai 1,8 miliar krona atau sekitar Rp2,5 triliun (asumsi kurs Rp1.430 per krona).

Dilansir Reuters, Sabtu (5/8), harian Swedia Dagens Industri melaporkan terkuaknya aktivitas CEO Ericsson di Irak menekan harga saham.

Ericsson dan CEO Boerje Ekholm mendapat kritik keras dalam setahun terakhir lantaran penanganan penyelidikan internal terhadap operasi perusahaan di Irak dan skandal yang melibatkan pembayaran potensial ke Negara Islam.

"Ericsson membantah klaim tersebut secara keseluruhan dan bermaksud untuk membela diri sepenuhnya dalam masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam litigasi Swedia dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum perusahaan Swedia," ujar perusahaan itu dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Pengadilan Swedia tidak menanggapi permintaan komentar setelah jam kerja.

Dagens Industri mengungkapkan sebanyak 37 pemegang saham menuntut kompensasi atas penurunan tajam saham Ericsson sejak 16 Februari 2022, setelah surat kabar itu menerbitkan pengungkapan CEO Ekholm dalam wawancara laporan internal tentang aktivitas perusahaan di Irak. Harga saham merosot hingga separuh sejak saat itu menjadi 52,71 krona pada hari Jumat.

Pada Mei lalu, Nasdaq Stockholm menyimpulkan tinjauan pengungkapan publik perusahaan terkait laporan tersebut.

Ditemukan bahwa "tidak dapat sampai pada kesimpulan bahwa isi laporan sedemikian rupa sehingga investor yang wajar akan menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari keputusan investasinya".

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Perjuangan menjadi lajang

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

pakaian wanita

Arsitek Bantah Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain******

Arsitek jembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-KuninganLRT Jabodebek Arvilla Delitriana membantah proyek tersebut salah desain.

"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina, sapaan akrabnya, saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensi pada Selasa (8/8).

Menurut Dina, kritik yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beberapa waktu itu mengarah pada kecepatan yang harus diperlambat saat melintasi jembatan menjadi 20 km per jam. Namun, ia mengingatkan kecepatan dari jalur lurus ke belok pasti harus diturunkan.

"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.

Dina juga memastikan komunikasi antar berbagai pihak terkait sudah dilakukan dengan baik. Pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada.

"Selalu ada pembahasan mengenai kriteria desain, jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat, berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal," ujarnya.

Sebenarnya, menurut Dina, lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, perencanaan di awal sudah mempertimbangkan kondisi yang terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.

"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.

Ia juga memastikan keamanan dari jembatan longspan itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan muatan, juga sudah dilakukan.

"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada softwarenya, sehingga disepakati 20 km per jam," ujar insinyur yang juga merancang Simpang Susun Semanggi ini.

Lebih lanjut, Dina mengambil hikmah dari tudingan kesalahan desain jembatan LRT ini. Menurutnya, hal ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat.

"Dengan ada statement itu (salah desain) masyarakat bisa melihat jembatan tidak hanya kuat, gagah, bagus, tetapi pembangunannya juga terintegrasi dengan kondisi di sekitar," ujarnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up,karena tikungannya sekarang sudah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama,terkait ketersediaan sistem integrator. Masalah keduaterkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

PUPR Beber Progres Tol Tanpa Sentuh usai Bertemu Roatex******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan hasil pertemuan dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terkait multi lane free flow(MLFF) alias tol tanpa sentuh.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pertemuan digelar hari ini. Kendati, Hedy menyebut pembahasan antara pemerintah dengan Roatex belum rampung.

"Kita masih akan lanjut Senin (11/9) nanti. Masih ada yang harus kita pertemukan, nanti Senin kita lanjutkan. Isu-isunya belum beres semua. Kan ada ruang lingkup yang berubah, dulu enggak ada yang namanya transisi, sekarang ada. Jadi, ada perubahan dari ruang lingkup kerja. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Dampak pembiayaannya bagaimana, banyak hal," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Ia menegaskan masalah uang tidak mudah dengan hanya sekali 'bersalaman', melainkan harus jelas bagaimana perhitungannya. Hedy menyebut PUPR dan Roatex masih belum sepakat soal transisi ini.

"Ya, belum sepakat. Nanti kita sepakati dulu. Tunggu saja nanti (rencana uji coba MLFF akhir 2023). Kita masih lakukan pembahasan dengan pihak terkait. Ya (uji coba masuk dalam kontrak), sistem transisinya saja belum disepakati," tutur Hedy.

"Ini kan ada perubahan ruang lingkup, harus ada kesepakatan lagi dong. Kalau uji coba itu kan sistemnya harus disepakati dulu. Ini kan ada transisi, yang mau dicoba apakah open atau transisi dulu? Harus jelas dulu," terangnya.

MLFF sebelumnya dijadwalkan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, rencana tersebut batal karena kisruh manajemen RITS.

Eks Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengatakan pihak Hungaria berharap teknologi tol nirsentuh itu diterapkan di tanah air seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Pengusaha Respons Gedung Swasta Wajib Beli Sendiri Alat Water Mist******

Pengusaha merespons rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air (water mist) untuk menekan tingkat polusi udara. Namun, Pemprov DKI tak akan memberikan bantuan anggaran daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

"Apa pun usaha yang bisa mengurangi supaya polusi udara tidak tinggi dan supaya udara yang kita hirup lebih sehat, upaya apa pun akan baik, tinggal dicari mana yang terbaik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arjsad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan alat penyemprot uap air (water mist) di gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat water mist tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8). 

[Gambas:Video CNN]