erek 35 2d

Jiuhuang Yantianlu

Viral Dugaan The Goods Dept PHK Karyawan dan Gaji Tak Dibayar******

Perusahaan fesyen The Goods Dept viralkarena dugaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Kasus ini melibatkan puluhan orang yang mengaku menjadi korban.

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu karyawan yang terdampak Joko (bukan nama sebenarnya), saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Setelah proses panjang, pada 31 Oktober 2022 Operational Manager The Goods Dept menghubungi tim operational store, termasuk security untuk datang ke Head Office di Tangerang.

"Setelah PIC seluruh store dipanggil, barulah giliran kami dipanggil semuanya. Di sana kami pun sama dipertanyakan lagi barang-barang minus dan disodorkan juga data nilai ganti rugi per orang. Total ganti rugi puluhan juta per orang," kata dia.

Ia melanjutkan mereka diberi opsi harus mengganti rugi tanpa bisa dicicil atau mengundurkan diri. Karena tekanan dan rasa lelah, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri.

"Setelah semua selesai membuat pernyataan dan menandatanganinya. Kami baru diinformasikan tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Gaji tersebut akan dipakai untuk ganti rugi hasil minus tersebut. Kena jebakan bertubi-tubi. Sudah dipaksa resign, enggak gajian juga dengan alasan untuk ganti rugi," jelasnya.

CNNIndonesia.commengkonfirmasi masalah tersebut ke pihak The Goods Dept, namun salah satu pendiri The Goods Dept Leonard Theosabrata mengatakan dirinya tak mau berkomentar karena tak berada di posisi manajemen.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari merespons konfirmasi CNNIndonesia.comterkait dengan masalah tersebut. Dia merujuk pada responsnya di Twitter yang berisi: "Perwakilannya kapan bisa datang ke Kemnaker? Nanti diterima mediator dan pengawas."

"Kami akan mendengarkan dulu masalahnya dari kedua pihak," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Viral Dugaan The Goods Dept PHK Karyawan dan Gaji Tak Dibayar******

Perusahaan fesyen The Goods Dept viralkarena dugaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Kasus ini melibatkan puluhan orang yang mengaku menjadi korban.

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu karyawan yang terdampak Joko (bukan nama sebenarnya), saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Setelah proses panjang, pada 31 Oktober 2022 Operational Manager The Goods Dept menghubungi tim operational store, termasuk security untuk datang ke Head Office di Tangerang.

"Setelah PIC seluruh store dipanggil, barulah giliran kami dipanggil semuanya. Di sana kami pun sama dipertanyakan lagi barang-barang minus dan disodorkan juga data nilai ganti rugi per orang. Total ganti rugi puluhan juta per orang," kata dia.

Ia melanjutkan mereka diberi opsi harus mengganti rugi tanpa bisa dicicil atau mengundurkan diri. Karena tekanan dan rasa lelah, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri.

"Setelah semua selesai membuat pernyataan dan menandatanganinya. Kami baru diinformasikan tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Gaji tersebut akan dipakai untuk ganti rugi hasil minus tersebut. Kena jebakan bertubi-tubi. Sudah dipaksa resign, enggak gajian juga dengan alasan untuk ganti rugi," jelasnya.

CNNIndonesia.commengkonfirmasi masalah tersebut ke pihak The Goods Dept, namun salah satu pendiri The Goods Dept Leonard Theosabrata mengatakan dirinya tak mau berkomentar karena tak berada di posisi manajemen.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari merespons konfirmasi CNNIndonesia.comterkait dengan masalah tersebut. Dia merujuk pada responsnya di Twitter yang berisi: "Perwakilannya kapan bisa datang ke Kemnaker? Nanti diterima mediator dan pengawas."

"Kami akan mendengarkan dulu masalahnya dari kedua pihak," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Tuhan dan Kegelapan

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

Biaya Perayaan Thanksgiving di AS Bakal Lebih Mahal******

Perusahaan riset IRI (Information Resources, Inc), dalam laporan terbaru memperkirakan biayaperayaan Thanksgivingdi ASbakal lebih mahal pada tahun ini atau naik 13,5 persen dibanding 2021 lalu.

Estimasi kenaikan biaya ini berdasarkan harga eceran yang melesat dalam empat pekan terakhir.

Dalam risetnya, IRI menghitung biaya berdasarkan harga kalkun dan daging lainnya, kue, kebutuhan pokok, minuman, dan lauk pauk, yang paling populer sebagai daftar makanan Thanksgiving.

"Promo memang dapat sedikit menurunkan harga, tetapi saya perkirakan tidak akan terlalu besar (promo)," ujar Eksekutif IRI Client Engagement Alastair Steel kepada CNN yang dikutip pada Kamis (3/11).

Hal ini dikarenakan harga dari pabrik memang mengalami kenaikan sejalan dengan biaya produksi yang meningkat. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa biaya perayaan Thanksgiving tahun ini bakal lebih mahal.

Harga-harga makanan yang tinggi ini tak terlepas dari lonjakan inflasi AS. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, harga bahan makanan melonjak 13 persen.

Dari survei IRI pada September 2022 juga ditemukan bahwa 38 persen konsumen akan membayar biaya makanan lebih tinggi tahun ini meski membeli jumlah makanan yang sama dengan tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]