petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pasang di linetogel

pinjaman online ojk terbaik 254Jutaan kata 286829Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pasang di linetogel》

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye******

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.
APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024
Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang  tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memantau proses penurunan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.

Arifin menjelaskan armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil cranejuga digunakan untuk menjangkau APK yang berada di ketinggian.

Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga dilakukan di jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta. "Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024," ucap Arifin. Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut memantau langsung proses penurunan APK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Heru juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang
Baca juga: Satpol PP Kemayoran sosialisasi akibat dari penyalahgunaan narkoba
Baca juga: DKI siagakan Satpol PP untuk jaga keamanan pasar di Jakarta

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bonus member baru tanpa deposit

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pola gacor adalah
pinjaman ojk tenor panjang
playstar77
shenpoker
dewa29
link slot banyak bonus new member
jagoan303
jam gacor princess starlight
metaplay88
Daftar isi semua bab
Bab 1 link slot terbaru
Bab 2 erek erek uang logam
Bab 3 dana slot77
Bab 4 cair138slot
Bab 5 batikslot
Bab 6 bikin novel dapat uang
Bab 7 pinjaman resmi ojk
Bab 8 situs judi slot gacor malam ini
Bab 9 situs tergacor dan terpercaya
Bab 10 situs slot gacor terpercaya hari ini
Bab 11 top agen slot login
Bab 12 99 slot login
Bab 13 slot paling gacor mudah maxwin
Bab 14 sensaslot
Bab 15 ak4d slot game
Bab 16 game slot mudah menang
Bab 17 kontan88
Bab 18 trik menang game olympus
Bab 19 sydney kamis forum angka jitu
Bab 20 demo sdtoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5213bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

kilat369
Delapan poin pernyataan sikap APTISI jelang Pemilu 2024
Ketua APTISI Budi Djatmiko saat membacakan deklarasi Pemilu damai di Tanggerang, Banten, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Jakarta (ANTARA) - Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang Pemilu 2024.

Ketua APTISI Budi Djatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan segenap pembina, penasihat dan pengurus APTISI.

"Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan, tanggal 14 Pebruari 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan Pemilu," harapnya.

Kata dia, delapan poin pernyataan sikap APTISI, pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius.

Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa.

Ketiga, mari bersama mendorong stakeholder(pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan

Baca juga: Imlek dinilai sampaikan pesan damai Pemilu 2024

Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga.

Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat.

Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

pinjol easycash
Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Daftar keahlian saya

bonus288
Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu
Seorang petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (11/2/2024). KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan pengemasan dan pengepakan ulang logistik Pemilu 2024 untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dalam pengiriman laut yang akan disebar pada (12/2) ke tempat pemungutan suara (TPS) di enam kelurahan di wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat​​​​​​ di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

ketua77
KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu
Petugas Satpol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz/aa.
Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ujung pedang

istana338 slot
Warga terdampak longsor di Lebak terima bantuan bahan pokok
Warga terdampak longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. ANTARA/HO-Kecamatan Cibeber
Lebak (ANTARA) -  Warga terdampak bencana longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. "Kami mengapresiasi bantuan bahan pokok itu untuk warga yang terkena longsor," kata Camat Cibeber Khaerudin saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Menurut dia, warga di wilayahnya yang terdampak bencana longsor itu tercatat sembilan rumah di antaranya lima rumah masuk kategori rusak berat dan empat rumah lainnya rusak ringan. "Dari sembilan rumah itu dihuni puluhan jiwa dan hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat bencana tersebut," ujarnya.

Baca juga: BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor Saat ini, kata dia, pemerintah kecamatan, BPBD, Brimob Panggarangan, TNI, dan masyarakat melakukan gotong royong di lokasi rumah yang terdampak longsor. "Selama ini warga yang terkena musibah bencana alam itu terpenuhi kebutuhan dasar, seperti ketersediaan bahan pokok dan mengungsi di tempat yang layak huni yakni di rumah saudara dan kerabat," katanya. Ia menyebutkan bahan pokok berupa beras, mi instan, minuman kemasan, minyak goreng, susu, makanan siap saji, dan aneka camilan itu dari BPBD Lebak, Kapolda Banten, BUMN, dan berbagai perusahaan. "Kami mengutamakan warga terdampak longsor itu terpenuhi kebutuhan pangan," katanya.

Baca juga: Masuk pancaroba, BPBD Lebak-Banten minta warga waspadai longsor Menurut dia, pihaknya kini membuka posko kesehatan dari puskesmas dan Yayasan Baitul Mal PLN. Petugas di posko itu melibatkan tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga lainnya untuk mencegah berbagai penyakit pascabencana alam. Warga terdampak longsor mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di posko itu secara gratis. "Kami minta warga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan agar tidak terserang berbagai penyakit," ujarnya.

Baca juga: Dinas PUPR Banten bersihkan 68 titik longsoran di Lebak Sementara itu, Ahmad, seorang warga terdampak bencana longsor, bersyukur adanya bantuan bahan pokok sehingga terpenuhi kebutuhan pangan. "Kami berharap pemerintah daerah kembali membangun rumah yang rusak berat terkena longsor," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Musuh di kamar kerja musim semi

ibet77
Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua
Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur (membawa pengeras suara) berdialog dengan para WNI yang meminta dapat menyalurkan suara setelah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat di World Trade Center, Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/pri.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemungutan suara metode tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur berjalan lancar dan seluruh pemilih terlayani, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu.

Seperti yang sudah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur jadwalkan, pemungutan suara metode TPS dilaksanakan pada 11 Februari di mana sekitar 222.945 pemilih suara tercatat dilayani di WTC.  Soal jumlah yang hadir atau persentase pemilih yang menyalurkan suara belum bisa diketahui karena operasional mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

KPU, ujar Hasyim, akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural maka akan dicek. Dan jika memang harus ada yang dibenahi maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia. Namun perhitungan suara dilakukan bersama dengan yang ada di dalam negeri, kata dia.

Hasyim mengatakan sejak Sabtu (10/2) malam hingga subuh di hari pemungutan suara ia ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur di WTC. Segala sesuatunya diusahakan dipersiapkan maksimal agar pemilih dalam jumlah yang begitu banyak bisa terlayani dengan baik dan tertib.

Mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara dari pukul 08.00-18.00. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.

Sementara itu, ia mengatakan bagi mereka yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka dilayani pukul 17.00.

Namun, ia mengatakan itu semua situasional. Jika memang di separuh waktu dari 10 jam atau 13 jam pelaksanaan pemungutan suara jumlah DPT yang hadir sudah mulai sepi maka mereka yang masuk dalam DPTb dan DPK sudah dapat dilayani.

“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.

Terkait pemilih di luar pintu masuk, menurut dia, juga tertib. Setelah mendaftar mereka silih berganti memasuki bilik-bilik suara yang disediakan dari 223 TPS yang ada.

Masing-masing TPS tersedia dua bilik suara, sehingga total bilik suara menjadi 446, kata Hasyim.

Sejumlah insiden terjadi saat WNI mengantre dalam proses pemungutan suara di WTC Kuala Lumpur. Banyaknya jumlah pemilih yang hadir dalam satu waktu yang bersamaan sempat membuat adanya penumpukan massa, yang perlahan mencair saat mereka yang masuk DPTb dan DPK mulai diperbolehkan masuk melakukan pencoblosan.

Desak-desakan dalam antrean terjadi karena mereka yang telah lama menunggu berebut untuk dapat segera melakukan pencoblosan surat suara. Pembatas antrean di dalam lobi WTC beberapa kali rusak karena sempat diterabas oleh pemilih.

Ada pula puluhan WNI yang datang sekitar 20 menit setelah TPS ditutup dan meminta agar tetap dapat menyalurkan hak suara. Suasana tegang mencair setelah PPLN Kuala Lumpur mendatangi kelompok warga tersebut dan menjelaskan aturan yang telah ditetapkan, bahwa batas penerimaan pemungutan suara paling lambat pukul 18.00.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024