situs slot 168 676Jutaan kata 466265Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs yang gampang maxwin》
KPK dalami intervensi Abdul Ghani Kasuba untuk rotasi jabatan pegawai******
Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim dan pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor kepada tersangka AGK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.
Pada jadwal pemeriksaan itu penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi terkait dengan aliran uang yang diterima oleh AGK.
"Tim penyidik masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya," ujarnya.
Meski demikian, Ali belum mengungkapkan apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.
Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Baca juga: KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Hujan di puncak Gunung Lewotobi, PVMBG: Waspada banjir lahar dingin******
Imbauan kepada semua masyarakat Desa Dulipali dan Desa Nobo untuk tetap waspada terhadap banjir lahar dingin dari sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Api Lewotobi Laki-laki, karena saat ini sedang terjadi hujan di puncak gunungKupang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengingatkan warga pada dua desa untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan dari gunung api tersebut. "Imbauan kepada semua masyarakat Desa Dulipali dan Desa Nobo untuk tetap waspada terhadap banjir lahar dingin dari sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Api Lewotobi Laki-laki, karena saat ini sedang terjadi hujan di puncak gunung," kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef Mboro dari Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, Rabu. Imbauan itu ia sampaikan kepada semua masyarakat, terutama di dua desa itu, karena banyak akses jalan yang melintasi aliran sungai. Herman mengatakan potensi banjir lahar hujan dapat terjadi apabila intensitas hujan sangat tinggi di atas puncak gunung.
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******
BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.
"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas
Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers
"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.
Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.
Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.
Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.
Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.
"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.
Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil
Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot tergacor、boslot88、rtpgacor
Terkait:kamis slot、tafsir mimpi versi baru、situs slot gacor terpercaya、daftar situs online terpercaya、tata4d、situs ter gacor、slot top 138、hdpbet、harum4d demo、pola gacor mahjong ways 1 hari ini
bab terbaru:angka mimpi berkelahi(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Tidak dicopot tapi dinonaktifkanJakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42). "Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal. Yoga menambahkan yang bersangkutan bakal dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. "Sampai berakhirnya masa bakti rektor tanggal 14 Maret 2024," jelasnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/2). Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Polisi akan panggil rektor UP terkait pelecehan seksual pada Kamis
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
《situs yang gampang maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs game slot terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs yang gampang maxwin》bab terbaru。